Nasional, gemasulawesi - Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program unggulan pemerintah tidak akan terpengaruh oleh kondisi krisis global, termasuk konflik yang tengah berlangsung antara Iran dan Israel.
Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Deputi Diseminasi dan Media Informasi PCO, Noudhy Valdryno, pada Minggu, 22 Juni 2025, menyusul meningkatnya ketidakpastian ekonomi akibat eskalasi konflik di Timur Tengah tersebut.
Seperti diketahui, ketegangan antara Iran dan Israel belakangan ini menjadi perhatian dunia karena dikhawatirkan dapat berkembang menjadi konflik terbuka yang berdampak luas secara global.
Banyak pihak memprediksi bahwa konflik ini dapat mengguncang stabilitas ekonomi dunia, terutama terkait pasokan energi dan logistik internasional. Namun, Noudhy menilai kekhawatiran tersebut tidak berdampak langsung terhadap jalannya program MBG di Indonesia.
Menurut penjelasan Noudhy, salah satu alasan utama program MBG tetap aman dari tekanan global adalah karena seluruh kebutuhan bahan pangan untuk program ini disuplai dari dalam negeri.
Ia menyatakan bahwa pelibatan petani, nelayan, dan pelaku usaha lokal menjadi bagian utama dari mekanisme pelaksanaan program. Artinya, MBG tidak bergantung pada impor bahan pangan sehingga memiliki daya tahan yang tinggi terhadap gangguan rantai pasok global.
Sepanjang pelaksanaan program MBG, bahan pangan yang digunakan berasal dari daerah sekitar lokasi Sekolah Penyelenggara Program Gizi (SPPG), sehingga ketahanan program ini dapat lebih terjaga.
"Dari awal MBG selalu mengedepankan produk-produk yang ada di sekitar SPPG," ungkap Noudhy, memperkuat keyakinan bahwa program ini tidak akan mudah terganggu oleh tekanan eksternal.
Lebih lanjut, Noudhy menjelaskan bahwa pendekatan berbasis lokal dalam penyediaan bahan pangan merupakan bagian dari langkah mitigasi yang telah dirancang sejak awal oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
Strategi ini dilakukan untuk mengantisipasi berbagai potensi risiko global yang bisa mengganggu stabilitas sosial dan ekonomi nasional, termasuk melalui ketahanan pangan.
Pemerintah tampaknya berkomitmen penuh menjaga kesinambungan program ini sebagai bentuk nyata kepedulian terhadap peningkatan kualitas gizi anak bangsa serta penguatan kemandirian pangan nasional. (Antara)
