Nasional, gemasulawesi - Inisiatif Sekolah Rakyat mendapat tanggapan hangat dari sejumlah pemerintah daerah. Dukungan nyata salah satunya datang dari Pemerintah Kota Lhokseumawe.
Mereka berkomitmen penuh dengan menyediakan lahan seluas 20 hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat—angka yang jauh melampaui ketentuan minimal lahan sebesar 8,5 hektare.
"Kami sudah siapkan lahan seluas 20 hektare untuk pengembangan Sekolah Rakyat permanen," ujar Wali Kota Lhokseumawe, Sayuti Abubakar, saat bertemu Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono di Gedung Kemensos.
Sayuti menjelaskan bahwa area tanah yang disiapkan berada di Desa Blang Panyang, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe. Ia meyakini lokasi tersebut sangat layak untuk pembangunan Sekolah Rakyat.
“Tanahnya sudah rata, bukan semak atau lahan liar. Jadi bisa langsung dibangun Sekolah Rakyat di sana,” ungkapnya.
Sekolah Rakyat adalah lembaga pendidikan berasrama yang disediakan secara cuma-cuma bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu, khususnya yang tercatat dalam desil 1 dan 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Tujuan utama dari pendirian sekolah ini adalah untuk menghentikan rantai kemiskinan yang terus berlanjut antar generasi, dengan memberi akses pendidikan layak bagi anak-anak dari latar belakang prasejahtera.
Sayuti mengungkapkan bahwa di Kota Lhokseumawe terdapat sekitar 6.600 warga yang tergolong dalam kelompok miskin ekstrem. Angka ini setara dengan kurang lebih 4 persen dari total populasi kota yang mencapai 197.339 jiwa.
Guna mendukung upaya pengentasan kemiskinan, Sayuti berharap agar Sekolah Rakyat dapat didirikan di wilayah Kota Lhokseumawe.
Harapan tersebut mendapat respons positif dari Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo, yang menyatakan bahwa program Sekolah Rakyat akan menjangkau seluruh daerah di Indonesia.
“Setiap pemerintah daerah masih memiliki kesempatan untuk menjadi lokasi pembangunan Sekolah Rakyat,” katanya.
Ia menerangkan bahwa Presiden Prabowo Subianto menetapkan target pembangunan 100 Sekolah Rakyat setiap tahunnya.
Saat ini, proses pembangunan sekolah permanen tengah berlangsung dan menyesuaikan dengan lahan yang diajukan oleh masing-masing pemerintah daerah.
Karena itu, setiap daerah masih memiliki kesempatan luas untuk mengusulkan lokasi lahan sebagai bagian dari pembangunan Sekolah Rakyat di wilayahnya.
Agus Jabo menegaskan bahwa tanah yang diajukan oleh pemerintah daerah wajib berstatus milik pemerintah dan memiliki dokumen resmi.
"Luas lahan harus memenuhi ketentuan, kepemilikannya atas nama pemerintah, dan harus disertai sertifikat," ujarnya tegas.
Untuk mendukung keberhasilan program Sekolah Rakyat, Kementerian Sosial membentuk Satuan Tugas (Satgas) yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga.
"Satgas pertama yang menangani kurikulum dan tenaga pengajar berada di bawah Kemendikdasmen, lalu Satgas kedua yang mengurus sarana dan prasarana ditangani oleh Kementerian PUPR, dan Satgas ketiga yang membidangi siswa menjadi tanggung jawab Kemensos," jelas Agus Jabo.
Ia turut menegaskan bahwa penempatan siswa dan tenaga pengajar di Sekolah Rakyat harus mempertimbangkan asal wilayah. "Siswa harus berasal dari Lhokseumawe, dan gurunya juga harus warga setempat," ucapnya.
"Karena program ini ditujukan bagi masyarakat miskin, maka guru yang ditugaskan pun harus memiliki kepekaan dan empati yang tinggi. Tidak bisa asal tunjuk, harus yang benar-benar punya jiwa sosial," lanjutnya. (*/Zahra)
