Prabowo Ingin Orang Tak Mampu Dapat Layanan Kesehatan Terbaik, Susi Pudjiastuti: Pastikan yang Berwenang Melaksanakan

Ket. Foto potret Presiden Indonesia, Prabowo Subianto ketika menyapa anak-anak sekolah
Ket. Foto potret Presiden Indonesia, Prabowo Subianto ketika menyapa anak-anak sekolah Source: (Foto/Instagram/@prabowo)

Nasional, gemasulawesi - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Susi Pudjiastuti, kembali menjadi sorotan publik setelah memberikan tanggapan atas pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto mengenai pemerataan pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Komentar tersebut ia sampaikan sebagai bentuk dukungan terhadap visi pemerataan akses kesehatan yang disampaikan oleh Presiden saat meresmikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur dan Bali International Hospital di Bali, pada Rabu, 25 Juni 2025.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi rakyatnya, termasuk dalam aspek kesehatan.

Ia menyoroti pentingnya pemerataan layanan kesehatan agar seluruh warga negara, termasuk mereka yang berasal dari kalangan kurang mampu, dapat memperoleh akses terhadap pelayanan kesehatan terbaik.

Baca Juga:
Proses Autopsi Jenazah Pendaki Brazil yang Jatuh di Gunung Rinjani Batal Dilakukan di Mataram, Begini Alasannya

Menurutnya, sistem asuransi nasional perlu diperkuat, bahkan bila perlu, negara harus melakukan intervensi agar warga yang secara ekonomi kurang mampu tidak tertinggal dalam memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas.

“Sehingga orang yang kurang mampu dari segi ekonomi juga punya akses pada pelayanan terbaik,” jelas Presiden Prabowo sebagaimana dilansir dari laman resmi Sekretariat Kabinet.

Pernyataan ini kemudian direspons positif oleh Susi Pudjiastuti. Melalui akun X miliknya @susipudjiastuti, pada Kamis, 26 Juni 2025, ia mengapresiasi komitmen Presiden terhadap pemerataan akses layanan kesehatan.

Namun, dalam dukungannya, Susi juga menyisipkan pesan penting agar Prabowo memastikan pengawasan terhadap implementasi kebijakan tersebut dilakukan secara menyeluruh oleh seluruh jajaran yang berwenang.

Baca Juga:
Program MBG Dikritik Usai Muncul Menu Bahan Mentah dan Snack, BGN Tegaskan Itu Bukan Kebijakan Resmi

"Pak Presiden @prabowo harus memastikan semua jajaran yg berwenang melaksanakannya. Ketegasan akan keadilan akses masyarakat untuk hal ini harus dienforce supaya yg tidak mampu tidak mendapatkan diskrimainasi akses perawatan kesehatan yg berkualitas," tulis Susi dalam cuitannya.

Dukungan dan pengingat dari Susi mencerminkan keprihatinan banyak pihak atas pentingnya langkah konkret dalam mewujudkan keadilan sosial di bidang kesehatan.

Sebab, di tengah pembangunan infrastruktur kesehatan yang semakin maju, masih banyak masyarakat di berbagai pelosok negeri yang belum merasakan kemudahan akses layanan medis yang layak.

Komitmen pemerataan seperti yang disampaikan oleh Presiden Prabowo memang menjadi harapan besar bagi seluruh rakyat Indonesia, namun sebagaimana ditegaskan oleh Susi Pudjiastuti, implementasi di lapangan menjadi ujian utama.

Tanpa pengawasan dan ketegasan dalam pelaksanaan kebijakan, program yang digagas pemerintah pusat berpotensi tidak sepenuhnya dirasakan oleh mereka yang paling membutuhkan. (*/Risco)

...

Artikel Terkait

wave

Program MBG Dikritik Usai Muncul Menu Bahan Mentah dan Snack, BGN Tegaskan Itu Bukan Kebijakan Resmi

BGN membantah bahwa ada kebijakan penyaluran bahan mentah sebagai bagian dari program Makan Bergizi Gratis atau MBG

Menko PM Muhaimin Iskandar Bentuk Tim Khusus untuk Lakukan Razia ke Pesantren Ilegal, Begini Alasannya

Menko PM membentuk tim khusus (timsus) yang bertugas melakukan razia terhadap pesantren yang menyimpang atau ilegal

Peringkat Kampus Indonesia Naik 46 Persen di QS WUR, Mendiktisaintek Brian Yuliarto Beri Taggapan Begini

Respons Mendiktisaintek usai peringkat perguruan tinggi dunia dalam QS World University Ranking (QS WUR) alami peningkatan 46 persen

Peresmian Kopdes Merah Putih Diundur ke Tanggal 19 Juli 2025, Menko Zulkifli Hasan Beri Penjelasan Begini

Menko Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa peresmian Kopdes Merah Putih akan dilaksanakan pada Sabtu, 19 Juli 2025

Wamenlu RI Dorong Penguatan Kemitraan Strategis dengan Negara-Negara Pasifik di KTT MSG

Wamenlu RI Arrmanatha Nasir bahas kerja sama Pasifik, PIF, iklim, keamanan, dan komitmen Indonesia pada perdamaian regional.

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;