Prabowo Ingin Orang Tak Mampu Dapat Layanan Kesehatan Terbaik, Susi Pudjiastuti: Pastikan yang Berwenang Melaksanakan

Ket. Foto potret Presiden Indonesia, Prabowo Subianto ketika menyapa anak-anak sekolah
Ket. Foto potret Presiden Indonesia, Prabowo Subianto ketika menyapa anak-anak sekolah Source: (Foto/Instagram/@prabowo)

Nasional, gemasulawesi - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Susi Pudjiastuti, kembali menjadi sorotan publik setelah memberikan tanggapan atas pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto mengenai pemerataan pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Komentar tersebut ia sampaikan sebagai bentuk dukungan terhadap visi pemerataan akses kesehatan yang disampaikan oleh Presiden saat meresmikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur dan Bali International Hospital di Bali, pada Rabu, 25 Juni 2025.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi rakyatnya, termasuk dalam aspek kesehatan.

Ia menyoroti pentingnya pemerataan layanan kesehatan agar seluruh warga negara, termasuk mereka yang berasal dari kalangan kurang mampu, dapat memperoleh akses terhadap pelayanan kesehatan terbaik.

Baca Juga:
Proses Autopsi Jenazah Pendaki Brazil yang Jatuh di Gunung Rinjani Batal Dilakukan di Mataram, Begini Alasannya

Menurutnya, sistem asuransi nasional perlu diperkuat, bahkan bila perlu, negara harus melakukan intervensi agar warga yang secara ekonomi kurang mampu tidak tertinggal dalam memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas.

“Sehingga orang yang kurang mampu dari segi ekonomi juga punya akses pada pelayanan terbaik,” jelas Presiden Prabowo sebagaimana dilansir dari laman resmi Sekretariat Kabinet.

Pernyataan ini kemudian direspons positif oleh Susi Pudjiastuti. Melalui akun X miliknya @susipudjiastuti, pada Kamis, 26 Juni 2025, ia mengapresiasi komitmen Presiden terhadap pemerataan akses layanan kesehatan.

Namun, dalam dukungannya, Susi juga menyisipkan pesan penting agar Prabowo memastikan pengawasan terhadap implementasi kebijakan tersebut dilakukan secara menyeluruh oleh seluruh jajaran yang berwenang.

Baca Juga:
Program MBG Dikritik Usai Muncul Menu Bahan Mentah dan Snack, BGN Tegaskan Itu Bukan Kebijakan Resmi

"Pak Presiden @prabowo harus memastikan semua jajaran yg berwenang melaksanakannya. Ketegasan akan keadilan akses masyarakat untuk hal ini harus dienforce supaya yg tidak mampu tidak mendapatkan diskrimainasi akses perawatan kesehatan yg berkualitas," tulis Susi dalam cuitannya.

Dukungan dan pengingat dari Susi mencerminkan keprihatinan banyak pihak atas pentingnya langkah konkret dalam mewujudkan keadilan sosial di bidang kesehatan.

Sebab, di tengah pembangunan infrastruktur kesehatan yang semakin maju, masih banyak masyarakat di berbagai pelosok negeri yang belum merasakan kemudahan akses layanan medis yang layak.

Komitmen pemerataan seperti yang disampaikan oleh Presiden Prabowo memang menjadi harapan besar bagi seluruh rakyat Indonesia, namun sebagaimana ditegaskan oleh Susi Pudjiastuti, implementasi di lapangan menjadi ujian utama.

Tanpa pengawasan dan ketegasan dalam pelaksanaan kebijakan, program yang digagas pemerintah pusat berpotensi tidak sepenuhnya dirasakan oleh mereka yang paling membutuhkan. (*/Risco)

...

Artikel Terkait

wave

Program MBG Dikritik Usai Muncul Menu Bahan Mentah dan Snack, BGN Tegaskan Itu Bukan Kebijakan Resmi

BGN membantah bahwa ada kebijakan penyaluran bahan mentah sebagai bagian dari program Makan Bergizi Gratis atau MBG

Menko PM Muhaimin Iskandar Bentuk Tim Khusus untuk Lakukan Razia ke Pesantren Ilegal, Begini Alasannya

Menko PM membentuk tim khusus (timsus) yang bertugas melakukan razia terhadap pesantren yang menyimpang atau ilegal

Peringkat Kampus Indonesia Naik 46 Persen di QS WUR, Mendiktisaintek Brian Yuliarto Beri Taggapan Begini

Respons Mendiktisaintek usai peringkat perguruan tinggi dunia dalam QS World University Ranking (QS WUR) alami peningkatan 46 persen

Peresmian Kopdes Merah Putih Diundur ke Tanggal 19 Juli 2025, Menko Zulkifli Hasan Beri Penjelasan Begini

Menko Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa peresmian Kopdes Merah Putih akan dilaksanakan pada Sabtu, 19 Juli 2025

Wamenlu RI Dorong Penguatan Kemitraan Strategis dengan Negara-Negara Pasifik di KTT MSG

Wamenlu RI Arrmanatha Nasir bahas kerja sama Pasifik, PIF, iklim, keamanan, dan komitmen Indonesia pada perdamaian regional.

Berita Terkini

wave

Inilah Sinopsis Film Greenland 2: Migration, Perjalanan yang Berbahaya setelah Bencana yang Mengakhiri Peradaban

Sekuel film Greenland, berjudul Greenland 2: Migration, akan tiba awal 2026 nanti, menceritakan kisah kehidupan setelah bencana

Membisu di Balik Deru Alat Berat: Teka-teki Bungkamnya Polres Parigi Moutong dalam Pusaran Tambang Ilegal Buranga

Kinerja Polres Parigi moutong tampaknya perlu dievaluasi berkaitan dengan keberadaan tambang ilegal buranga yang dinilai tak tersentuh hukum

Nasib Nyawa di Gunung Nasalane: Menanti Keadilan yang Belum Menyentuh Dg Aras

Hukum yang tak bertaring dihadapan pemodal tambang ilegal, hampir terjadi disemua titik PETI yang tersebar di Parigi moutong.

Tebalnya Tembok "Imunitas" Tambang Ilegal Buranga: Mengapa Hukum Tak Berdaya Dihadapan Reni?

Polres Parigi Moutong dinilai tak bertaring dihadapan Reni salah satu tokoh sentral dibalik beroperasinya tambang ilegal di Desa Buranga.

Diduga Kebal Hukum, Kelompok Haji Anjas, Mustari dan Ahmad Geser Operasi Tambang Ilegal ke Desa Buranga

Dugaan kebal hukum pengelola PETI di Desa Buranga mencuat, seolah tidak perduli hukum aktifitas tambang ilegal Buranga tetap beroperasi.


See All
; ;