Gemasulawesi– Kemensos menyebutkan pendistribusian Bansos di Kalsel memang terhambat karena kondisi geografis. Sehingga, mekanisme pendistribusiannya diubah, dengan diantar langsung ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
“Secara umum, kawasan ini merupakan dataran rendah yang sebagian besar berupa lahan gambut, rawa, dan sungai,” ungkap Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini, usai mengikuti rapat di Balai Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Kalsel, Banjarbaru, Rabu 15 September 2021.
Menurut dia, sejumlah pendamping PKH mengungkapkan pendistribusian Bansos untuk KPM di Kalsel dilakukan dengan menggunakan perahu menyusuri sungai, atau menyeberangi laut. Biaya yang dikeluarkan untuk keperluan itu bisa lebih besar dari bantuan yang sebesar Rp 200-600 ribu.
Baca juga: Empat Daerah Dapat Anggaran Rp338,6 Miliar Penanganan Pasca Bencana
Dengan memahami kondisi geografis di Kalsel dan penjelasan para pendamping, Risma memberikan arahan agar bank mendekatkan pelayanannya ke tempat tinggal KPM. Terutama yang berada di pelosok-pelosok, termasuk Komunitas Adat Terpencil (KAT).
“Ini yang menjadi pertimbangan kita, karena mereka ada yang memerlukan waktu 15 jam untuk mendapatkan bantuan. Saya kira juga tidak fair kalau dipaksakan dengan kondisi seperti itu,” kata dia.
Dalam jangka panjang, Mensos akan menyiapkan peraturan khusus. Dengan peraturan itu, bisa menjadi payung hukum pihak perbankan untuk menyalurkan Bansos sekaligus.
“Untuk kawasan dengan tantangan alam seperti di Kalsel memang perlu pendekatan khusus. Saya akan siapkan aturan, di mana dalam penyaluran bansos menggunakan pendekatan geografis, bukan sekedar administratif,” terangnya.
Dia menjelaskan, pertimbangan mengapa Bansos perlu diantar langsung ke KPM. Salah satu ialah biaya transportasi yang mesti dikeluarkan KPM untuk mengambil Bansos lebih besar daripada nominal Bansos diterima.
“Kasihan KPM kalau mengambil sendiri, jauh lagi lokasinya, sehingga besar biaya transportnya daripada yang diterimanya,” sebut Risma.
Dalam rapat juga terungkap permasalahan lain dalam pendistribusian bansos. Ternyata masih ada Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang belum didistribusikan, rekening terblokir, data ganda dan prosedur perbankan yang dinilai berbelit-belit.
“Tadi kan bisa kita tahu, yang katanya terblokir ternyata bisa diselesaikan. KPM yang dimaksud bisa ditemukan alamatnya. Jadi saya harapkan memang bantuan tidak ditahan,” pungkasnya.
Mensos Risma juga meminta pihak bank, pemerintah daerah dan semua pihak terkait, memprioritaskan pelayanan kepada KPM yang kehidupannya semakin berat karena terdampak pandemi. (***)
Baca juga: Sindikat Manfaatkan Warga Miskin Jadi Pengedar Narkoba di Kalsel
