Presiden Prabowo Siapkan Perpres Baru Terkait Badan Penyelenggara Haji Setelah RUU Disahkan

Mensesneg Prasetyo Hadi (kanan).
Mensesneg Prasetyo Hadi (kanan). Source: (Foto/ANTARA)

Nasional, gemasulawesi - Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan segera mengeluarkan peraturan presiden (perpres) baru terkait Badan Penyelenggara (BP) Haji.

Perpres ini akan diterbitkan apabila Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah disetujui serta disahkan menjadi undang-undang.

Langkah tersebut diambil sebagai tindak lanjut dari pengesahan RUU untuk mengatur penyelenggaraan ibadah haji secara lebih efektif.

“Tentu saja,” jawab Prasetyo singkat saat ditanya soal penerbitan peraturan presiden baru tentang BP Haji.

Baca Juga:
Distribusi BBM Pertamina di Papua Tengah Aman Pasca Longsor

Pada kesempatan tersebut, Prasetyo menyampaikan harapannya bahwa jika RUU Haji disetujui, pelaksanaan ibadah haji akan mengalami perbaikan ke depannya.

Ia optimis dengan disahkannya RUU tersebut, proses pelaksanaan haji akan menjadi lebih baik dan lancar.

"Tujuan utamanya satu, yaitu agar pelaksanaan haji bisa berjalan dengan lebih baik," ujar Prasetyo saat ditemui dalam acara Merdeka Run 8.0 K.

Pras, panggilan akrabnya, tak memberikan keterangan lebih rinci soal isi RUU Haji. Ia hanya menjawab singkat, "Sedang dalam proses penyempurnaan di DPR."

Baca Juga:
Marak Aktivitas PETI, Kapolres dan Bupati Parigi Moutong Kompak Bungkam Saat Dikonfirmasi Wartawan

Komisi VIII DPR RI terus mempercepat proses pembahasan RUU Haji dalam beberapa hari terakhir, termasuk di akhir pekan ini.

Mereka bekerja intens agar RUU tersebut bisa selesai tepat waktu. Harapannya, RUU ini dapat disetujui oleh anggota DPR dalam Sidang Paripurna.

Sidang tersebut dijadwalkan berlangsung pada hari Selasa (26/8) minggu depan di Kompleks MPR, DPR, dan DPD RI, Jakarta.

Untuk itu, Komisi VIII DPR RI mengadakan sejumlah pertemuan, salah satunya bersama DPD.

Baca Juga:
Konflik Hunuth, Ambon: Bantuan Pengungsi dan Penanganan Keamanan

Dalam pertemuan tersebut, mereka mendengarkan masukan terkait RUU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Pertemuan yang terbuka untuk publik ini berlangsung sekitar 20 menit.

Setelahnya, Komisi VIII melanjutkan dengan rapat tertutup bersama panitia kerja (panja) dari pemerintah.

Fokus rapat ini adalah membahas daftar inventarisasi masalah (DIM) yang berkaitan dengan RUU Haji dan Umrah.

Baca Juga:
Pengelolaan Apartemen di Jakarta Dinilai Perlu Transparansi, Dorong Pembentukan PPPSRS

Dalam serangkaian pertemuan antara DPR RI, DPD, dan pemerintah, terdapat beberapa hal penting terkait RUU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Salah satunya adalah perubahan status Badan Penyelenggara (BP) Haji menjadi kementerian, serta perubahan gelar Kepala BP Haji menjadi menteri.

Selain itu, dibahas pula ketentuan yang memperbolehkan petugas haji bukan beragama Islam, khususnya untuk petugas di embarkasi wilayah dengan mayoritas penduduk non-Muslim di Indonesia.

Namun, aturan ini tidak berlaku bagi panitia penyelenggara ibadah haji (PPIH) di Arab Saudi.

Baca Juga:
Lanud Pattimura Bagikan 250 Paket Beras untuk Warga Kurang Mampu di Ambon

Selanjutnya, kuota haji di tingkat kabupaten atau kota akan ditetapkan langsung oleh menteri, menggantikan peran gubernur seperti dalam aturan sebelumnya. (ANTARA)

...

Artikel Terkait

wave

Bulog Perkuat Ketahanan Pangan Lewat Kolaborasi dan Perluasan Jaringan Distribusi RPK ke 10.000 Toko SRC

Bulog tegaskan komitmen jaga ketahanan pangan lewat program RPK, produk premium Befood, dan kolaborasi strategis nasional.

Program FLPP Dorong MBR Miliki Rumah Subsidi dengan Dukungan Pembiayaan dan Insentif Pemerintah

FLPP bantu masyarakat berpenghasilan rendah memiliki rumah pertama melalui pembiayaan terjangkau dan subsidi bunga dalam program pemerintah.

Pemerintah Pastikan Harga Gabah dan Beras Stabil Demi Lindungi Petani dan Konsumen

Pemerintah menetapkan HPP gabah Rp6.500/kg, menjaga pasokan beras, stabilitas harga, serta keterjangkauan konsumen nasional.

OJK Imbau Bank Sesuaikan Suku Bunga Seiring Penurunan BI Rate ke 5,0 Persen

OJK mengingatkan perbankan menyesuaikan suku bunga mengikuti BI Rate 5,0 persen demi stabilitas keuangan dan efisiensi pendanaan.

Kemendikdasmen Targetkan 300 Ribu Sekolah Terkoneksi Internet untuk Percepatan Digitalisasi Pembelajaran

Kemendikdasmen menargetkan 300 ribu sekolah terkoneksi internet tahun ini guna mendukung transformasi digital classroom dan peningkatan.

Berita Terkini

wave

Pasok Narkoba ke Nelayan Pesisir, Pria di Bolano Tengah Ditangkap Polisi

Polisi membekuk pria berinisial SP di Bolano Tengah Parigi Moutong karena mengedarkan sabu asal Palu kepada pekerja kapal ikan.

Bawa 9 Paket Sabu dari Kota Palu, Pria Parigi Tengah Tak Berkutik Digerebek Polisi

Polisi tangkap pengedar sabu berinisial RSL di Desa Pelawa Parigi Tengah dan menyita 9 paket sabu pasokan dari Palu.

Wanita 46 Tahun Ditangkap di Kamar Kos Tolai, Polisi Sita Belasan Paket Sabu Siap Edar

Polsek Torue menangkap dua terduga pengedar sabu beserta 20 paket barang bukti dalam penggerebekan di Desa Tolai Parigi Moutong.

Jejak Pelarian Maling Motor Asal Parigi Moutong Akhirnya Terendus Polisi di Sigi

Polres Parigi Moutong ungkap modus curanmor di teras rumah dan tangkap pelaku FA di Sigi beserta barang bukti Honda Scoopy.

Dilema Regulasi CSR Parimo Disorot DPRD, Pengusaha Udang Siap Bayar Tapi Pemda Tak Punya Dasar Hukum

Pemda Parimo dilarang Kemenkeu pungut langsung CSR tambak udang Rp200/kg. Perda baru disiapkan agar penyaluran dana sosial tetap legal.


See All
; ;