Didik Madiyono Ditunjuk Sebagai Plt Ketua Dewan Komisioner LPS Pasca Pengunduran Diri Purbaya Yudhi SadewaDidik Madiyono Ditunjuk

Pelaksana Tugas Ketua Dewan Komisioner sekaligus Anggota Dewan Komisioner LPS yang membidangi Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank, Didik Madiyono.
Pelaksana Tugas Ketua Dewan Komisioner sekaligus Anggota Dewan Komisioner LPS yang membidangi Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank, Didik Madiyono. Source: (Foto/ANTARA)

Nasional, gemasulawesi – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam Rapat Dewan Komisioner (RDK) yang berlangsung pada Selasa (9/9) menetapkan persetujuan penunjukan Didik Madiyono sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Dewan Komisioner (DK) LPS, mulai efektif berlaku sejak 9 September 2025.

Penunjukan tersebut dilakukan setelah Purbaya Yudhi Sadewa mengundurkan diri dari jabatan Ketua Dewan Komisioner LPS karena dilantik Presiden RI Prabowo Subianto sebagai Menteri Keuangan RI pada Senin (8/9).

Sekretaris LPS, Jimmy Ardianto, menjelaskan dalam pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta pada Rabu bahwa pengangkatan Didik Madiyono sebagai Plt Ketua Dewan Komisioner LPS mengikuti ketentuan hukum yang berlaku.

Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Dewan Komisioner LPS dan merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Baca Juga:
Purbaya Yudhi Sadewa Pastikan Kebijakan Fiskal Berlanjut Tanpa Perombakan Radikal

Selain itu, penunjukan ini juga sesuai dengan Peraturan Dewan Komisioner yang mengatur tata tertib serta prosedur pelaksana tugas dan pengganti sementara anggota Dewan Komisioner, guna memastikan kelancaran operasional lembaga dalam melaksanakan tugasnya.

Jimmy menambahkan bahwa Didik Madiyono menjadi pilihan karena merupakan satu-satunya anggota Dewan Komisioner yang secara rutin bekerja di kantor LPS, sehingga memudahkan koordinasi dan kelancaran operasional.

Sebagai Pelaksana Tugas Ketua Dewan Komisioner, Didik akan memimpin operasional LPS hingga masa jabatannya berakhir pada 24 September 2025.

Proses pemilihan ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Komisioner masih berjalan dan akan ditetapkan oleh DPR serta dilantik oleh Presiden RI.

Baca Juga:
Perum Bulog Percepat Penyaluran Beras SPHP untuk Stabilkan Harga dan Ketersediaan Pangan

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto resmi melantik lima pejabat baru dalam Kabinet Merah Putih pada reshuffle yang digelar di Istana Negara, Jakarta, pada hari Senin.

Dalam acara pelantikan tersebut, Purbaya Yudhi Sadewa resmi diangkat sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati.

Setelah pelantikan, Purbaya menyampaikan dalam keterangan pers di Kantor Kementerian Keuangan bahwa ia telah mengajukan surat pengunduran diri dari posisi Ketua Dewan Komisioner LPS pada hari yang sama sebelum resmi menjabat sebagai Menteri Keuangan.

Proses seleksi untuk calon ketua dan anggota Dewan Komisioner LPS sudah dimulai sejak awal Juli 2025.

Baca Juga:
BGN Selidiki Dugaan MBG Mengandung Minyak Babi dan Perkuat Tata Kelola Melalui Kolaborasi

Pada 31 Juli lalu, Panitia Seleksi memilih tiga calon ketua dan tiga calon anggota Dewan Komisioner yang akan menangani Program Penjaminan dan Resolusi Bank periode 2025-2030, termasuk nama Purbaya.

Sementara itu, seleksi untuk posisi wakil ketua Dewan Komisioner LPS juga tengah berjalan.

Pada 2 Juli 2025, Komisi XI DPR RI mengadakan uji kepatutan dan kelayakan terhadap Doddy Zulverdi dan Farid Azhar Nasution, yang merupakan calon yang telah melewati seluruh proses seleksi dan diajukan oleh Presiden. (ANTARA)

...

Artikel Terkait

wave

Purbaya Yudhi Sadewa Pastikan Kebijakan Fiskal Berlanjut Tanpa Perombakan Radikal

Menteri Keuangan baru, Purbaya, janji lanjutkan kebijakan fiskal Sri Mulyani dengan fokus optimalisasi dan stabilitas ekonomi.

Prasetyo Hadi Bantah Reshuffle Kabinet Prabowo Bermotif Singkirkan Menteri Era Jokowi

Prasetyo Hadi tegaskan reshuffle kabinet tak bermuatan politis, Prabowo lantik sejumlah pejabat baru termasuk Menteri Keuangan dan BP2MI.

Penjarahan Senjata dan Penyerangan Polsek di Jakarta Timur, 14 Tersangka Diamankan

Polisi ungkap penjarahan senjata di Polsek Matraman. Empat belas tersangka ditangkap terkait serangan dan perusakan kantor polisi.

Nadiem Makarim Bantah Terlibat Kasus Korupsi Google Cloud di Kemendikbudristek

Nadiem membantah keterlibatan korupsi Google Cloud, sementara KPK dan Kejaksaan Agung terus lakukan penyelidikan terkait kasus berbeda.

Khalid Basalamah Penuhi Pemeriksaan KPK Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji

Khalid Basalamah hadir di KPK sebagai saksi kasus korupsi kuota haji Kemenag 2023–2024, usai jadwal pemeriksaan ulang.

Berita Terkini

wave

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.

PAD Parigi Moutong Tembus 106 Persen Saat Total Pendapatan Anggaran 2025 Meleset dari Target

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parigi Moutong TA 2025 sukses tembus 106,08%. Simak rincian APBD, nilai SiLPA, dan raihan opini WTP


See All
; ;