Gemasulawesi– Belasan perwakilan petani, pemangku adat dan budayawan di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, keluhkan tentang ratusan hektar sawah mereka yang terendam di pinggir Danau Poso, ke Komnas HAM RI.
“2,4 hektar sawah milik saya sudah tidak dapat diolah sejak tahun 2020 kemarin. Terendamnya sawah itu, sangat berdampak pada kehidupan saya,” ungkap salah seorang petani, Cristian Basompe saat melakukan dialog langsung di Kabupaten Poso, belum lama ini.
Menurut dia, dampak sawah terendam sangat dirasakan petani di Poso adalah kehilangan sumber utama mata pencaharian untuk menghidupi keluarga dan membiayai pendidikan anak-anaknya.
Baca juga: Komnas Perempuan Dorong Lengkapi Rencana Aksi HAM
Bukan hanya itu kata dia, persoalan yang dihadapi para petani sepertinya, terkesan didiamkan pemerintah daerah dan wakil rakyat. Padahal, mereka berharap persoalan itu bisa mendapatkan bantuan dan solusi dari pemangku kebijakan di daerah.
Hal senada juga diungkapkan, petani lainnya Ambrawati. Dia mengatakan, dari 1,6 hektar sawahnya di desa Toinasa, hanya dua petak sawah saja yang bisa ditanami padi.
“Dari sawah warisan orang tua itu, saya membiayai hidup dan menyekolahkan anak saya,” kata dia.
Beragam persoalan disampaikan para petani, budayawan dan pemangku adat dalam diskusi itu pun, langsung mendapatkan respon dari Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik.
Dia mengatakan, setiap warga negara memiliki hak mengolah tanahnya, untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Hal itu harus dijamin dan tidak boleh dihalangi siapapun.
Dia menilai, ada potensi pelanggaran HAM dialami para petani yang sawah dan kebunnya terendam.
Baca Juga: BNPB Akan Bangun Gudang Logistik di Sulawesi
Untuk memastikan apakah hal itu memang benar merupakan pelanggaran, pihaknya akan melakukan penelitian terlebih dahulu, sebelum menentukan langkah yang akan ditempuh lembaganya.
“Kami akan melakukan penelitian dulu, sebelum menentukan langkah untuk menindaklanjuti persoalan yang dialami para petani,” ungkapnya.
Dia pun meminta agar para petani membuat pengaduan resmi ke Komnas HAM, karena pengaduan itu nantinya akan menjadi dasar mereka melakukan langkah selanjutnya.
Bukan hanya sawah dan kebun, Danau Poso juga berpotensi mengalami kerusakan ekologis akibat kenaikan airnya.
Menurut Taufan, kerusakan ekologis atau kerusakan lingkungan merupakan bagian dari HAM. Sebab, dampak jangka panjang akibat kerusakan itu pada akhirnya akan berdampak langsung terhadap masyarakat di sekitar danau. (***)
Baca juga: Komnas Perempuan Pertanyakan Komitmen Penghapusan Kekerasan Diskriminasi
