Kemendagri Minta PKK Berperan Sosialisasi Penerapan Prokes

<p>Foto: Mendagri Tito Karnavian.<br />
Kemendagri Minta PKK Berperan Mensosialisasikan Penerapan Prokes.</p>
Foto: Mendagri Tito Karnavian. Kemendagri Minta PKK Berperan Mensosialisasikan Penerapan Prokes.

Gemasulawesi- Sebagai mesin menggerakkan program pemerintah hingga ke hilir, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga atau PKK diminta memainkan peran strategis untuk terus mensosialisasikan penerapan Protokol kesehatan (Prokes), terutama penggunaan masker.

“Tolong kita konsisten, sehingga ibu-ibu yang masuk sampai ke keluarga ini, kita harapkan terus menggerakkan, mensosialisasikan, mengkampanyekan, bila perlu membagikan masker,” ungkap Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, di Jakarta Pusat, Selasa 26 Oktober 2021.

Dia mewanti-wanti, jangan sampai, terkendalinya pandemi membuat masyarakat semakin abai dalam menggunakan masker.

Baca juga: Parigi Moutong Salah Satu Daerah Guru Penggerak Percontohan di Sulteng  

Terkait penerapan Prokes, kader PKK juga dianggap penting untuk mengingatkan masyarakat agar mengurangi mobilitas dan menjaga jarak.

Kemudian menurut dia, kader PKK juga memiliki peran strategis dalam mengkampanyekan pentingnya vaksinasi bagi masyarakat.

Pentingnya pemahaman dalam penerapan protokol kesehatan bagi keluarga, kata Mendagri, sebagai suatu langkah yang diperlukan dan perlu diatensi PKK.

Dia mengatakan, sebagai organisasi yang dekat dengan masyarakat, PKK harus mengambil peran untuk bergerak agar masyarakat tak lengah dalam menerapkan protokol kesehatan di tengah penurunan kasus positif aktif.

“Kita harapkan PKK dapat mengambil bagian, sekarang terkendali (pandemi), tapi kita jangan lengah,” katanya.

Apalagi, di saat kasus penularan Covid19 mulai melandai, pertemuan tatap muka di sekolah, misalnya, sudah mulai dilaksanakan. Karena itu, PKK diminta bergerak agar keluarga tak abai menerapkan upaya pencegahan penularan virus.

Dia pun meminta masyarakat tak lengah dalam menerapkan protokol kesehatan Covid19. Pasalnya, turunnya tren kasus penularan atau positivity rate covid19 tetap harus diwaspadai bersama.

Diketahui, Tim Penggerak PKK adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan, yang berfungsi sebagai fasilisator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada setiap jenjang untuk terlaksananya program PKK.

Anggota Tim Penggerak PKK adalah warga masyarakat baik laki-laki maupun perempuan, perorangan, bersifat sukarela, tidak mewakili organisasi, golongan, partai politik, lembaga atau instansi, dan berfungsi sebagai perencana, pelaksana, pengendali Gerakan PKK. (***)

Baca juga: Wali Kota Palu Andalkan PKK Tekan Pandemi Virus Corona

...

Artikel Terkait

wave

Pemerintah Sudah Serap 58 Persen Anggaran PEN Rp744 Triliun

Pemerintah telah serap Rp433,91 triliun atau 58,3 persen dari pagu anggaran PEN Rp744,77 triliun, hingga 22 Oktober 2021.

Muhadjir: Stunting Masih Jadi Tantangan Pembangunan Manusia Indonesia

MenkoPMK menegaskan masalah stunting atau gagal tumbuh pada anak masih jadi tantangan besar dalam pembangunan manusia Indonesia

Kejari Kota Madium Temukan Dugaan Korupsi Pembayaran THL

Kejari Kota Madium menemukan dugaan korupsi anggaran pembayaran Tenaga Harian Lepas atau THL di PDAM setempat, selama empat tahun terakhir.

Learning Loss: Efek Kehilangan Satu Tahun Pembelajaran

Mendikbud-Ristek) Nadiem Makarim sebut pengetahuan anak atau learning loss merupakan efek kehilangan satu tahun pembelajaran.

Presiden Minta Kepala Daerah Waspadai Lonjakan Covid19

Presiden Joko Widodo meminta kepala daerah berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaan cegah lonjakan covid19 sekecil apa pun di daerahnya.

Berita Terkini

wave

Skandal Nepotisme di Kantor Wakil Bupati Parimo: Proyek Rehab Diduga "Diatur" untuk Keponakan Sendiri

Aroma Nepotisme menguat paska teridentifikasi ponakan Wabup mengerjakan Rehab ruangan wakil bupati Parigi moutong.

Nama Wakapolda Terseret Isu Bekingi PETI di Parigi Moutong, Helmi: Kita So Suruh Tangkap

Nama Wakapolda Sulteng, Brigjen Pol Dr. Helmi Kwarta Kusuma Putra Rauf, S.I.K., M.H., dicatut dalam pusaran PETI di Parigi Moutong.

Kapolres Parigi Moutong AKBP Hendrawan Agustian: Kami Akan Turunkan Tim Menyisir PETI Desa Tombi

Kapolres Parigi Moutong, AKBP Hendrawan Agustian, sebut akan turunkan tim untuk menyisir PETI di Desa Tombi.

Buntut Dugaan Pungli di PETI Desa Tombi, Polres Parigi Moutong Akan Panggil BPD dan Pemerintah Desa Setempat

Dugaan Pungli pemerintah desa Tombi terhadap pelaku tambang ilegal mendapat respon Polres Parigi moutong.

Dugaan Pungutan Liar Pemerintah Desa pada Penambangan Ilegal di Desa Tombi Mencuat

Setelah Sipayo, Giliran Desa Tombi coba melegalkan pungutan terhadap pelaku tambang ilegal yang tertuang dalam berita acara berkop surat BPD


See All
; ;