Nasional, gemasulawesi- Greenpeace ditantang adu data terkait deforestasi di Indonesia. Tantangan itu datang dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang mengklaim data milik mereka terkait deforestasi dan reforestasi punya dasar keilmiahan sangat kuat dengan akurasi mencapai 90-95 persen.
Baca Juga: Mengelola Transformasi Papua: Belajar dari Masa Lalu, Menatap Masa Depan
Sistem pemantauan oleh KLHK dilakukan dengan dukungan citra satelit milik sejumlah lembaga kredibel, seperti RBI (Rupa Bumi Indonesia), Lapan, dan NASA, serta pemeriksaan di lapangan. Hasilnya kemudian masih diverifikasi dan divalidasi lembaga internasional terkait.
Baca juga: Muhadjir: Stunting Masih Jadi Tantangan Pembangunan Manusia Indonesia
“Kami ini sudah me-record data sejak tahun 1990 dan update setiap tahun melalui sistem yang sudah jelas (settle) dan diakui secara Internasional. Kami punya base science sangat kuat dengan akurasi mencapai 90-95%,” kata Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Ruandha Agung Sugardiman Senin 8 November 2021.
Ia kemudian memaparkan data deforestasi dimaksud pada 1990-2020. Dari grafik yang disampaikan terlihat pada 2019-2020 angkanya sebesar 115,5 ribu ha, sedangkan deforestasi 2018-2019 sebesar 462,5 ribu ha. Data itulah yang dikutip Presiden Jokowi bahwa deforestasi di Indonesia 2019/2020 terendah dalam 20 tahun terakhir.
Baca juga: Pandemi Covid19 dan Tantangan Kebangsaan
“Apakah salah bila Bapak Presiden menyatakan ini terendah selama 20 tahun terakhir pada forum COP-16 di Glasgow kemarin?” tegas Ruandha. Jika Greenpeace masih tidak percaya, dia melanjutkan, pihaknya bersedia untuk membongkar semua data. “Ayo kita sandingkan, bagaimana basis data dan analisisnya,” kata Ruandha Agung Sugardiman.
Kenapa deforestasi 2019-2020 sangat sedikit? Menurut Ruandha Agung Sugardiman, sebab ada kebijakan untuk menghentikan semua izin baru di lahan gambut dan hutan primer. Berikutnya adalah pengendalian kebakaran hutan dan lahan sehingga hot spot menurun hingga 82%. Intervensi di lapangan dilakukan dengan patroli rutin yang melibatkan banyak instansi terkait.
Baca juga: Kemiskinan Ekstrem Jadi Tantangan Berat Pembangunan Manusia Indonesia
“Kami juga memulihkan gambut, modifikasi cuaca bekerja sama dengan BPPT, BMKG, TNI, serta kodam-kodam di daerah, selain melibatkan masyarakat peduli api, serta penegakan hukum,” bebernya. Di tengah kondisi pandemi, ia melanjutkan, pihaknya tetap melakukan modifikasi cuaca (hujan buatan) dengan menebar jutaan kilogram garam di atas wilayah Sumatera dan Kalimantan agar gambut tetap basah.
Untuk diketahui, Greenpeace Indonesia menyampaikan data berbeda dengan yang disampaikan Presiden Jokowi. Deforestasi di Indonesia justru meningkat dari sebelumnya 2,45 juta ha (2003-2011) menjadi 4,8 juta ha (2011-2019). Lembaga ini juga menyebut penurunan angka kebakaran hutan dan lahan pada 2020-2021 lebih disebabkan oleh gangguan anomali fenomena La Nina, bukan sepenuhnya hasil upaya langsung pemerintah.
Baca juga: Total 100 Ha Program Peremajaan Kelapa di Parimo
Terkait data deforestasi yang disampaikan, Greenpeace Indonesia tidak menjelaskan dengan rinci periodisasi pemerintahan saat deforestasi itu terjadi. Pemerintahan Jokowi baru berlangsung sejak Oktober 2014, sementara deforestasi di Indonesia yang terjadi pada 2003-2011 seluas 2,45 juta ha, 2011-2012 seluas 613.500 ha, 2012-2013 seluas 728 ribu ha, dan 2013-2014 seluas 397.400 ha. Khusus pada 2014-2015, deforestasi melonjak seluas 1.092.000 ha. Tapi ini masih terkait dengan kebijakan atau izin yang diberikan pemerintahan sebelum Jokowi. (**)
Baca juga: 2021, Kementan Target Tanam Porang Seluas 10 ribu Hektar
Sumber: detik.com
