Nasional, gemasulawesi – Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, jasa perjalanan ibadah haji dan umrah tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
“PMK sudah jelas bahwa penyelenggaraan kegiatan keagamaan tidak dikenakan PPN, termasuk di dalamnya jasa perjalanan ibadah haji dan umrah. Itu ditegaskan dalam PMK Nomor 92/PMK 03/2020,” kata Menko Airlangga dalam konferensi pers online usai menerima kunjungan Forum Silaturahmi Asosiasi Travel Haji dan Umrah (Forum SATHU), Selasa, 16 November 2021.
Menko Airlangga mengatakan bahwa beberapa usaha perjalanan masih mendapat pemeriksaan berkait transaksi lampau. Dia akan berkoordinasi dengan Dirjen Pajak untuk memastikan hal tersebut.
Baca juga: Buah-buahan Indonesia Dominasi Ekspor Hortikultura
Selain itu, katanya, Forum SATHU menyampaikan bahwa pihaknya menghadapi kesulitan untuk operasional karena tidak beroperasi selama dua tahun.
Oleh karena itu, Forum SATHU memberi usulan agar dana yang telah disetorkan kepada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk kuota umrah bisa dioptimalkan.
Dengan begitu, para pengusaha perjalanan umrah dan haji dapat memperoleh manfaat untuk menunjang operasional.
Baca juga: Hasil Kajian Vaksin Covid19 Penentu Jamaah Indonesia Berangkat Umrah
“Pemerintah mendukung melalui program penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi dan dalam hal ini dalam pemulihan ekonomi karena dananya mereka sendiri yang menyetor dan ada di BPKH tentu optimalisasi ini bisa dibahas,” ujarnya.
Tak hanya itu, Forum SATHU juga memberi masukan berkait undang-undang cipta kerja dan meminta kegiatan umrah dan haji kembali dinormalkan sesuai porsinya.
“Yang perlu dikomunikasikan terutama prioritas bagaimana kegiatan umroh dan ke depannya tentu haji dinormalkan.
Tentu kegiatan-kegiatan yang terkait dengan hal tersebut baru disosialisasikan apabila tidak terjadi pemberangkatan dan sebagainya,” ungkap Airlangga.
Adapun pelaksanaan umrah amaah asal Indonesia, Kerajaan Saudi Arabia telah memberi nota diplomatik kepada Indonesia berkait pembahasan pelaksanaan umrah dengan sejumlah persyaratan yang telah ditentukan.
Menko Airlangga menyampaikan bahwa tim dari Kementerian Agama akan berkujung ke Saudi untuk membahas lebih lanjut pelaksanaan umrah.
Selain itu, Menteri Kesehatan juga akan berkomunikasi dengan Kementerian Kesehatan Saudi untuk memberi penjelasan mengenai penanganan COVID-19 di Indonesia yang sudah terkendali. *
Baca juga: Banggai Upayakan Ketersediaan Ruang Perawatan Pasien Covid19
Sumber: Antara
