Seleksi PPPK Tahap 3 2021 Digelar Bersamaan Seleksi PPPK 2022?

<p>Ket Foto: Ilustrasi by gemasulawesi.com</p>
Ket Foto: Ilustrasi by gemasulawesi.com

Jakarta, gemasulawesi.com- Seleksi PPPK tahap 3 Tahun 2021 oleh Kemendikbudistek rencananya akan disatukan dengan seleksi PPPK tahun 2022.

Hal itu tersirat dalam pernyataan Sekretaris Direktorat jenderal Guru Tenaga Kependidikan (GTK) Kemdikbudristek, Nunuk Suryani, terkait skema penuntasan urusan guru honorer.

Dalam unggahan akun Instagram pribadinya, Nunuk Suryani, menuliskan tentang rapat dengan KemenpanRB dan Kemenkeu 8 Februari 2022.

Baca: Tahun 2021, Kemendikbud Akan Angkat Satu Juta Guru Honorer Jadi PPPK

“Kita sedang mendiskusikan skema untuk menyelesaikan seluruh permasalahan guru honorer,” tulis nunuk Suryani yang dikutip portalsulut.pikiran-rakyat.com  dari unggahan akun IG @nunuksuryani.

Ia mengatakan, pihaknya sedang merumuskan kebijakan yang dijamin akan berpihak dengan kepentingan guru-guru honorer. Ia juga meminta, seluruh guru honorer yang masih berjuang menjadi PPPK untuk tetap bersabar.

“Bantu kami dengan doa, semoga semua bisa berjalan dengan baik. Jangan menghujat dan mengeluh ya,” tulisnya lagi.

Baca: PP Nomor 49 Tahun 2018, Tenaga Honorer Tahun 2023 Dihapuskan

Informasi lain yang beredar di media sosial menyebutkan seleksi PPPK guru tahap III berpeluang digabungkan dengan seleksi PPPK tahun 2022.

Seperti diunggah akun Instagram @p3kguru yang mengutip pernyataan Nunuk Suryani, terkait dengan ujian PPPK Selkom 3, sepertinya akan dilaksanakan dalam rangkaian Seleksi PPPK Guru Tahun 2022.

Heboh terkait informasi dibukanya seleksi PPPK tahap 3 mendapatkan tanggapan dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

Baca: Disdikbud Parimo Seleksi Honorer Sesuai Kebutuhan

Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian (Sinka) BKN, Suharmen dikutip dri JPNN.com mengatakan, tidak ada informasi terkait pembukaan seleksi PPPK guru tahap 3 hingga saat ini diterima pihak BKN.

“Belum dapat informasinya, karena seleksinya ini dilakukan pihak Kemendikbudristek. Kita hanya menerima hasilnya saja,” jelasnya.

Menurut Suherman, tampilan di akun SSCASN guru honorer terkait seleksi PPPK tahap 3 bukan berasal dari BKN.

Ia menghimbau, agar seluruh guru honorer berhati-hati dengan sebuah informasi yang belum diyakini kebenarannya.

“Saya tegaskan itu bukan dari BKN, untuk berhati-hati dengan informasi yang bukan berasal dari pemerintah, ada banyak pihak tidak bertanggung jawab ingin menipu peserta,” pungkasnya. (*)

Baca: Ribuan Guru Honorer Parigi Moutong Terancam Tidak Terima Insentif

...

Artikel Terkait

wave

Kemendag Yakini Side Events G20 Berdampak Besar di Presidensi G20

Kementerian Perdagangan meyakini Side Events G20 Februari 2022 memberikan dampak besar pada seluruh rangkaian Presidensi G20 Indonesia.

Tiga Kementerian Bersinergi Gelar TIIWG G20 September Mendatang

Tiga Kementerian akan saling bersinergi menggelar pelaksanaan Trade, Investment, and Industry Working Group (TIIWG) G20.

BKN Diminta Benahi Sistem Keamanan IT Seleksi CPNS

Badan Kepegawaian Negara (BKN), BKD dan Kemen PAN-RB diminta bersinergi dengan BSSN membenahi sistem keamanan IT seleksi CPNS.

Kendala Rekrutmen Honorer Guru Menjadi PPPK di UU ASN

Proses rekrutmen tenaga honorer guru menjadi PPPK mengalami kendala terkait beberapa aturan dalam Undang-Undang ASN.

PLTU Krisis Pasokan Batu Bara, Komisi VI DPR RI Minta PLN Diaudit

Meningkatnya krisis pasokan batu bara pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) memunculkan spekulasi adanya kejanggalan.

Berita Terkini

wave

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.

PAD Parigi Moutong Tembus 106 Persen Saat Total Pendapatan Anggaran 2025 Meleset dari Target

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parigi Moutong TA 2025 sukses tembus 106,08%. Simak rincian APBD, nilai SiLPA, dan raihan opini WTP


See All
; ;