PP Nomor 49 Tahun 2018, Tenaga Honorer Tahun 2023 Dihapuskan

waktu baca 2 menit
Ilustrasi. Milik Komunitas Wonderful Hijrah Palopo.

Nasional, gemasulawesi.com- Kebijakan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen PPPK memastikan tidak ada lagi tenaga honorer di Tahun 2023.

Menpan RB Tjahyo Kumulo dalam siaran tertulisnya mengatakan dalam PP tersebut sudah menegaskan tenaga honorer masih bisa menjalankan tugasnya lima tahun sejak peraturan berlaku di tahun 2018, artinya di tahun 2023 semua honorer di pemerintahan sudah harus dihapuskan.

Baca: Disdikbud Parimo Seleksi Honorer Sesuai Kebutuhan

“Berdasarkan PP itu kita berikan kesempatan untuk diselesaikan hingga tahun 2023,” tegasnya.

Lanjut Tahyo, di tahun 2023 hanya ada dua jenis status pegawai pemerintahan yaitu PNS dan PPPK keduanya masuk kategori Aparatur Sipil Negara.

Sementara terkait pekerjaan dasar seperti tukang bersih, penjaga keamanan dan pekerjaan saic lainnya diarahkan untuk menggunakan tenaga alih daya menggunakan sistem beban biaya umum bukan biaya gaji.

Baca: Tahun 2021, Kemendikbud Akan Angkat Satu Juta Guru Honorer Jadi PPPK

“Di tahun 2022 kita akan mengutamakan rekrutmen PPPK untuk memenuhi kebutuhan ASN di sektor dan kesehatan,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, kurang lebih sepertiga ASN menempati jabatan pelaksana dimana posisi itu akan berkurang 30 hingga 40 persen sebagai imbas dari transformasi digital

Pemerintah juga akan mengkaji secara menyeluruh terkait dampak dari transformasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) yang akan diterapkan di seluruh instansi pemerintah.

Baca: Kendala Rekrutmen Honorer Guru Menjadi PPPK di UU ASN

Saat ini, lebih dari sepertiga ASN menempati jabatan pelaksana, di mana posisi tersebut akan berkurang 30-40 persen seiring dengan transformasi digital.

“Pemerintah akan mempersiapkan strategi alih tugas melalui upskilling dan reskilling dengan harapan ASN mampu melaksanakan pekerjaan yang masih dibutuhkan. Karena rekrutmen tahun 2022 masih difokuskan pada PPPK memenuhi kebutuhan pelayanan dasar kependidikan dan tenaga pelayanan kesehatan,” pungkasnya. (**)

Baca: Ribuan Guru Honorer Parigi Moutong Terancam Tidak Terima Insentif

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.