Kementrian PUPR Pengelola Aset Terbesar Indonesia

<p>Foto: Gedung Kemen PUPR.</p>
Foto: Gedung Kemen PUPR.

Berita nasional, gemasulawesi– Dalam catatan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, Kementrian PUPR dipimpin Basuki Hadimuljono merupakan kementerian dengan pengelolaan aset Barang Milik Negara (BMN) terbesar.

“Aset paling kaya itu pasti untuk sekarang ini PUPR,” kata Direktur Barang Milik Negara (BMN) DJKN Kemenkeu, Encep Sudarwan dalam bincang media bersama DJKN Kemenkeu secara virtual, Jumat 16 Juli 2021.

Secara total, jumlah aset BMN Kementrian PUPR pada LKPP Tahun 2020 mencapai Rp 1.937,73 triliun. Nilai ini setara dengan 29 persen dari seluruh nilai BMN.

Baca juga: Anggaran Penanganan Kesehatan Naik Jadi Rp 185,98 Triliun

“Selanjutnya adalah Kemenhan, Kemensetneg, Kemenhub, dan Kemendikbud,” tambahnya.

Ada 10 kementerian/lembaga mengelola aset BMN terbesar. Bahkan, nilainya setara dengan 90 persen dari total keseluruhan BMN.

Rinciannya, Kemenhan mengelola sekitar Rp 1.749,48 triliun, Kemensetneg Rp 636,39 triliun, Kemenhub Rp 516,10 triliun, Kemendikbud Rp 421,87 triliun, Polri Rp 309,59 triliun, Kemenkeu Rp 114,25 triliun, Kemenag Rp 110,43 triliun, Kemenkes Rp 108,65 triliun, dan Kementan Rp 81,28 triliun.

“Berdasarkan data kami, lebih dari 90 persen nilai BMN ini tercatat pada 10 K/L dari 89 K/L yang ada di Indonesia,” sebutnya.

Baca juga: Pemda Parigi Moutong Ancam Beri Sanksi Pejabat Belum Lapor LHKPN

2020 mengalami kenaikan aset

Secara total, aset negara pada tahun 2020 mengalami kenaikan. Aset itu, kini mencapai Rp 11.098,67 triliun. Angkanya naik dari nilai aset tahun 2019 Rp 10.467,53 triliun.

Tidak heran Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menganggap Direktur Jenderal Kekayaan Negara Rionald Silaban menjadi orang terkaya di RI.

“Tahun 2020 total aset sudah Rp 11.098 triliun, naik dari Rp 10.467 triliun. Makanya tidak aneh Bu Menteri (Sri Mulyani) bilang siapa orang terkaya di Indonesia? Pak Rio (Dirjen Kekayaan Negara Rionald Silaban) sekarang,” tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan aset negara, untuk bisa mengoptimalisasi aset.

Harapannya dengan optimalisasi, aset bakal menambah penerimaan negara. Di sisi lain, optimalisasi aset negara juga sebagai bentuk tanggung jawab pengelolaan keuangan negara.

Keseluruhan jumlah aset negara hingga saat ini mencapai lebih dari Rp 6.000 triliun. Sementara Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) sebagai salah satu lembaga penggelola aset milik negara saat ini mengelola 272 aset properti, 2 aset kilang dan kawasan Ciperna. Total aset dikelola oleh LMAN mencapai Rp 38,49 triliun. (***)

Baca juga: Kemenkeu Bakal Tambah Pajak Orang Super Kaya Sebesar 35 Persen

...

Artikel Terkait

wave

Pasokan Hewan Kurban Idul Adha Dipastikan Aman

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan memastikan pasokan hewan kurban selama Idul Adha 2021

Tolak Dikarantina, Empat WNA Dideportasi dari Indonesia

atgas covid-19 menyebut ada empat warga Negara Asing atau WNA dideportasi dari Indonesia, karena menolak dikarantina covid-19.

Ulama dan Tokoh Agama Dinilai Miliki Peran Penting Tangani Pandemi

Mahfud Md menilai ulama dan tokoh agama memiliki peran penting dalam kampanye melawan pandemi Covid-19 sedang melanda umat manusia

3.500 Calon Dokter Belum Bisa Bantu Tangani Pandemi

Berdasarkan catatan IDI, ada sekitar 3.500 mahasiswa calon dokter, telah dinyatakan lulus tetapi belum bisa membantu tangani Covid-19.

Jelang Idul Adha, Omset Penjual Hewan Kurban Masih Sepi

Penjual hewan kurban biasa panen, kini harus gigit jari, jelang hari Raya Idul Adha. Pasalnya, penjualan mereka sepi saat PPKM darurat.

Berita Terkini

wave

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.

PAD Parigi Moutong Tembus 106 Persen Saat Total Pendapatan Anggaran 2025 Meleset dari Target

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parigi Moutong TA 2025 sukses tembus 106,08%. Simak rincian APBD, nilai SiLPA, dan raihan opini WTP


See All
; ;