Berita parigi moutong, gemasulawesi– Puluhan pejabat Pemda Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN.
“Setiap pejabat tidak mengindahkan akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang telah diatur,” ungkap Wabup Parigi Moutong, H Badrun Nggai, di Kantor Bupati, Kamis 29 April 2021.
Tercatat, sebanyak 21 orang terdiri dari pejabat Eselon II, Sekretaris, pejabat kecamatan serta bendahara di Parigi Moutong, telah melewati batas waktu penyerahan LHKPN 30 Maret Lalu.
“Saya sudah menghimbau kepada semuanya untuk melaporkan LHKPN. Terkait sanksi apa, saya belum mengetahui persis seperti apa terkait tidak melaporkan harta pejabat,” tuturnya.
baca juga: BKPSDM: Hasil Sidang Kode Etik Diserahkan kepada Bupati
Ia menjelaskan, dalam pelaporan itu pihaknya mendapat perpanjangan waktu. Sehingga dirinya mendesak Inspektorat segara menyampaikan kepada yang bersangkutan agar segera melengkapi dokumen yang diinginkan.
Bahkan kata dia, surat teguran yang dilayangkan kepada puluhan pejabat sudah ada. Sehingga ditarget bulan April seluruhnya sudah rampung.
“Ini berdampak juga terhadap penilaian kepatuhan Pemda di KPK. Serta dampak-dampak lainnya apabila tidak menaati ketentuan yang berlaku,” jelasnya.
Ia menyindir, nanti adanya sanksi dikeluarkan baru melakukan pengisian format itu. Perlu ada kepedulian serius dari setiap pejabat.
Kelalaian Dalam Memenuhi Kewajiban LHKPN
Bagi Penyelenggara Negara yang tidak memenuhi kewajiban LHKPN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, maka berdasarkan Pasal 20 undang-undang yang sama akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
Baca juga: Operasi Yustisi Kota Palu, Ratusan Warga Terkena Sanksi
Pelaporan harta kekayaan bagi pejabat negara merupakan suatu kewajiban. Hal ini jelas sudah tercantum dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri.
Tujuan dari pembuatan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) adalah sebagai bagian dari wewenang yang dimiliki Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu melaksanakan langkah atau upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi atara lain dengan melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Baca juga: 77 Pejabat Parigi Moutong, Belum Laporkan Harta Kekayaan
Laporan: Muhammad Rafii
