Mensos Masih Temukan Penerima Bansos Tunai Salah Sasaran

<p>Foto: Penerima Bansos tunai.</p>
Foto: Penerima Bansos tunai.

Berita nasional, gemasulawesiMenteri Sosial Tri Rismaharini mengakui masih menemukan penerima Bansos tunai salah sasaran.

“Penemuan itu berawal dari laporan warga penerima Bansos mengaku belum mendapatkan BST. Namun, ketika dicek warga melapor itu sudah mendapatkannya dan sudah ada bukti berupa foto uang dan KTP,” ungkap Risma menceritakan temuannya di Jakarta, Sabtu 17 Juli 2021.

Tidak juga puas sampai disitu, Risma akhirnya mendatangi alamat rumah warga penerima Bansos tunai salah sasaran itu. Ternyata, warga penerima Bansos adalah orang berbeda dengan pelapor.

Baca juga: Penyaluran Bansos Tunai Sudah Dimulai Sejak Minggu Lalu

Hanya saja mempunyai nama penerima sama dengan penerima sesungguhnya. Namun penerima Bansos tunai salah sasaran itu sudah pindah tempat tinggal.

Pihaknya akhirnya menelusuri untuk mencari tahu tempat tinggal baru penerima Bansos tunai salah sasaran itu. Ternyata setelah dicek, tidak masuk kriteria tidak mampu.

“Ternyata orang itu namanya sama, dia pindah tempat. Kita cari lagi, memang dia belum terima satunya. Tapi satunya sudah terima. Aku ngomong kita harus cek kayaknya, rumahnya seperti apa, ternyata rumahnya berlantai tiga,” sebutnya.

Baca juga: Penerima Bansos Tunai dan PKH Dapat Tambahan Beras 10 Kg

Penerima Bansos ternyata masyarakat mampu secara ekonomi

Selain itu, pihaknya juga mendapatkan laporan dari tim survei, masih banyak penerima Bansos ternyata masyarakat mampu secara ekonomi. Bahkan, ada penerima memiliki dua unit mobil.

“Kita menemukan beberapa memang mampu. Tadi baru laporan saya survei. Bu, ternyata punya Camry. Ada punya dua mobil, satu Camry, satu Innova, ” ujarnya.

Pihaknya akan melakukan pemantauan agar penerima Bansos tunai salah sasaran tidak terjadi lagi. Bahkan, pihaknya juga akan melihat dari nilai kualitas data penerima BST.

“Saya membenahkan data sekarang saya akan pantau terhadap kualitas data, artinya kita butuh ke lapangan jadi memang agak berat, tapi sampaikan kepada teman-teman kita harus turun dan ternyata ada yang begitu kualitas datanya,” kata Risma.

Lebih lanjut, Risma menyatakan masyarakat masuk kategori mampu namun masih mendapatkan BST harus sadar diri. Pihaknya berharap, mereka tidak diam saja atau bahkan pura-pura tidak mampu.

“Saya berharap begitu tolonglah sadar diri. Banyak saudara kita membutuhkan. Ayolah kalau merasa diri kita mampu, kalau kita miskin beneran gimana,” tandasnya. (***)

Baca juga: Ancaman Mensos Pindahkan ASN ke Papua, Tuai Sorotan

...

Artikel Terkait

wave

Pemulihan Ekonomi Indonesia Paling Lambat

Ekonom senior Faisal Basri menyebut pemulihan ekonomi Indonesia paling lambat. Itu berdasarkan data Bank Dunia terhadap ekonomi 2020

BNPB Investigasi Dugaan Kejanggalan Pelaksanaan Karantina

BNPB menginvestigasi dugaan keterlibatan pegawainya dalam pelaksanaan karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri, diduga janggal.

Kementrian PUPR Pengelola Aset Terbesar Indonesia

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, Kementrian PUPR merupakan kementerian dengan pengelolaan aset Barang Milik Negara (BMN)

Pasokan Hewan Kurban Idul Adha Dipastikan Aman

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan memastikan pasokan hewan kurban selama Idul Adha 2021

Tolak Dikarantina, Empat WNA Dideportasi dari Indonesia

atgas covid-19 menyebut ada empat warga Negara Asing atau WNA dideportasi dari Indonesia, karena menolak dikarantina covid-19.

Berita Terkini

wave

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.

PAD Parigi Moutong Tembus 106 Persen Saat Total Pendapatan Anggaran 2025 Meleset dari Target

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parigi Moutong TA 2025 sukses tembus 106,08%. Simak rincian APBD, nilai SiLPA, dan raihan opini WTP


See All
; ;