Tahun 2021, Kemendikbud Akan Angkat Satu Juta Guru Honorer Jadi PPPK

<p>Nadiem Makarim Mendikbud/Sumber Foto radardepok.com </p>
Nadiem Makarim Mendikbud/Sumber Foto radardepok.com

Berita Nasional, gemasulawesi- Tahun 2021 satu juta Guru honorer berpeluang menjadi ASN melalui pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Tak hanya itu, kebijakan lain dari Nadiem Makarim, guru honorer juga akan mengalami kenaikan gaji.

“Kebijakan itu akan dilakukan secepat mungkin dalam waktu dekat,” Kata Nadiem Makarim saat berkunjung ke Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur Rabu 11 November 2020.

Baca juga: Disdikbud Parimo Angkat Tenaga Honorer Sesuai Dapodik

Ia mengatakan, ada satu juta formasi untuk pengangkatan guru honorer.

Pembukaan formasi ini menjadi kesempatan bagi guru honorer, khususnya yang berada di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar) agar bisa diangkat menjadi PPPK.

“Kita memprioritaskan terlebih dahulu untuk guru-guru honorer yang masih bergaji di bawah standar,” terangnya.

Sementara untuk guru honorer yang sudah bergaji sesuai dengan Upah Minimum Regional (UMR) diminta untuk menahan diri dulu.

Baca juga: PPPK Juga Terima Tunjangan Layaknya PNS

Menurutnya, fokus kali ini membenahi kesejahteraan guru honorer yang masih digaji 200.000 rupiah, padahal kerjanya sama dengan yang digaji UMR dan PNS.

“Kebijakan ini tak serta merta mengangkat setiap guru honorer di daerah 3T langsung menjadi PPPK,” tegasnya.

Nadiem menjelaskan, guru honorer itu tetap harus mengikuti tahapan seleksi terlebih dahulu. Program pengangkatan ini pun, kata dia, baru akan dimulai pada 2021.

Baca juga: Kunjungi Sulteng, Mendikbud Sebut Utamakan Pemulihan Pendidikan

Tahun 2021 kata dia, merupakan tahun pertama, kesempatan diberikan bagi semua guru honorer untuk bisa menjadi PPPK dengan seleksi yang adil dan transparan.

“Melalui program ini, semoga dapat menjadi kesempatan bagi para guru honorer di daerah-daerah untuk bisa mengabdi sebagai PPPK,” harapnya.

Lanjut Nadiem, formasi PPPK ini dari daerah, permasalahannya saat ini masih terdapat kendala di daerah.

Itu karena pemerintah daerah baru menyiapkan sekitar 200.000 formasi. Padahal, menurut Nadiem, kebutuhannya lebih dari jumlah tersebut.

Selain rekrutmen PPPK, pemerintah juga akan membuka seleksi CPNS pada 2021.

Baca juga: Miliki Sabu 2,46 Gram, Polisi Ringkus Pegawai Honorer Tolitoli

Laporan: Muhammad Irfan Mursalim

Sumber: tribun-timur.com

...

Artikel Terkait

wave

Kunjungi Sulteng, Mendikbud Sebut Utamakan Pemulihan Pendidikan

Mendikbud Nadiem Makarim kunjungi Provinsi Provinsi Sulawesi Tengah, ia menyebut mengutamakan percepatan pemulihan pendidikan terdampak gempa di Sulteng.

Akses Luas Kursus Bahasa Jerman Daring Goethe-Institut Indonesien

Situs Berita Online Sulawesi Tengah (Sulteng), Palu dan Parigi Moutong Akses Luas Kursus Bahasa Jerman Daring Goethe-Institut Indonesien

Kemendikbud Gandeng Swasta Siapkan Solusi Belajar Daring

Kemendikbud menggandeng swasta siapkan solusi belajar daring dalam mencegah penyebaran wabah Corona. Berita, Poso Palu dan Parigi Moutong Kabupaten Banggai

Cegah Corona, PGRI Desak Hentikan Aktivitas di Sekolah

PGRI mendesak Pemerintah Indonesia, Kemendikbud, Kemenag dan Pemda hentikan aktivitas sekolah untuk cegah corona Berita, Poso Palu Parigi Moutong Banggai

Penyaluran BOS Kerap Lambat, Diduga Buntut Sistem Berbelit Birokrasi Daerah

Kemendikbud mengakui sampai dengan saat ini penyaluran dana BOS masih kerap terlambat Berita, Poso Palu dan Parigi Moutong Kabupaten Banggai

Berita Terkini

wave

Maut Mengintai di Buranga: Mengapa Tambang Ilegal di Depan Mata Polres Parigi Moutong Seolah Tak Tersentuh?

Bahaya di PETI Buranga berpotensi sama dengan Tambang ilegal yang berada di gunung Nasalena. Ancaman maut reruntuhan material mengintai.

Maut di Lubang Emas Lobu: Menagih Tanggung Jawab Pengelola PETI atas Tewasnya Penambang

Emas berdarah Parigi moutong kembali telan korban jiwa, kali ini PETI berlokasi di Desa Lobu Kecamatan Moutong yang kena giliran.

Lawan Pembungkaman, KKJ Sulteng Kecam Intervensi Satgas BSH Terhadap Kemerdekaan Pers

Keberadaan Satgas BSH Dinilai hanya akan menjadi "tameng politik" yang berpotensi mengkriminalisasi pekerja jurnalis di Sulteng.

Emas Berdarah Parigi Moutong di Balik Bayang-Bayang Hukum

Aktifitas tambang ilegal di Desa Buranga dan Tombi, hanya berjarak kurang lebih 40 kilometer dari Polres Parigi moutong.

Hanya Sehari Pasca-Penertiban Polda Sulteng, Kades Karya Mandiri Diduga Ijinkan Tambang Ilegal Kembali Beroperasi

Kepala Desa Karya Mandiri di Kecamatan Ongka malino Parigi Moutong diduga terlibat dalam aktivitas tambang ilegal.


See All
; ;