Disarankan Segera Membentuk Koalisi, PKS Sebut SK untuk Imam Budi Hartono Sebagai Calon Wali Kota Depok di Pilkada 2024 Telah Turun

Ket. Foto: PKS Menyatakan SK untuk Imam Budi Hartono Sebagai Calon Wali Kota Depok Telah Turun
Ket. Foto: PKS Menyatakan SK untuk Imam Budi Hartono Sebagai Calon Wali Kota Depok Telah Turun Source: (Foto/Instagram/@imambhartono)

Politik, gemasulawesi – Haru Suandharu, yang merupakan Ketua DPW PKS Jawa Barat, menyatakan jika SK atau Surat Keputusan DPP PKS untuk Imam Budi Hartono telah turun.

Imam Budi Hartono sendiri merupakan calon wali kota Depok di Pilkada tahun 2024 dari PKS.

Haru Suandharu juga menyampaikan jika PKS telah menyarankan kepadanya untuk segera membentuk koalisi.

Baca Juga:
Mengenai Isu Jokowi Akan Bergabung, DPD Golkar Jateng Sebut Airlangga Telah Menyampaikan Jika Presiden Adalah Milik Semua Partai

Dalam keterangannya hari ini, 19 April 2024, Haru Suandharu menerangkan jika dia menyarankan DPD PKS Kota Depok untuk melakukan komunikasi politik dengan partai-partai politik untuk membangun koalisi di Pilkada 2024 mendatang.

“Hal tersebut dilakukan dengan harapan DPD PKS Kota Depok dapat membangun koalisi yang kokoh sehingga memiliki potensi untuk memenangkan Pilkada Depok,” katanya.

Menurut Haru, setelah koalisi yang kokoh didapatkan, hal yang harus dilakukan adalah segera mencari bakal calon wakil wali kota yang akan mendampingi Imam Budi Hartono di Pilkada tahun 2024.

Baca Juga:
PKS Sebut Anies Baswedan Menjadi Salah Satu Nama yang Berpotensi Diusung dalam Pilkada, PKB Akui Setiap Partai Memiliki Pertimbangan Sendiri

Dia mengungkapkan harapannya agar semoga terbangun kecocokan dan juga menguatkan potensi kemenangan pasangan wali kota dan wakil wali kota Depok ke depan.

Diketahui jika Imam Budi Hartono saat ini menjabat sebagai Wakil Wali Kota Depok dan juga sebagai Ketua DPD PKS Kota Depok.

Dalam kesempatan terpisah, Imam Budi Hartono menyatakan dia siap maju di Pilwalkot Depok 2024 setelah mendapatkan amanat dari PKS.

Baca Juga:
Terkait Putusan MK Mengenai Hasil Sengketa Pilpres 2024, Pengamat Tegaskan Harus Didasarkan pada Data dan Fakta yang Konkret

Imam juga menegaskan jika dia akan melanjutkan RPJMD Kota Depok untuk periode tahun 2021 hingga 2026 jika terpilih pada Pilkada tahun 2024.

Menurut Imam Budi Hartono, RPJMD adalah program untuk 5 tahun ke depan dan adalah janji politik kepala daerah saat kampanye.

“Karena hanya 4 tahun disebabkan terpotong, RPJMD akan saya lanjutkan kembali jika terpilih di Pilkada Depok 2024,” terangnya.

Baca Juga:
Terkait Rencana Pertemuan Prabowo dengan Megawati, Ketua Umum Projo Akui Inginkan Seluruh Pihak Dapat Kembali Rukun

Imam melanjutkan jika undang-undang membolehkan untuk dilanjutkan oleh wali kota yang terpilih.

Selain itu, menurut Imam, RPJMD pasangan Idris dan Imam telah dirancang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Depok. (*/Mey)

...

Artikel Terkait

wave
Soroti Dukungan Masyarakat Indonesia di Pemilu, Prabowo Subianto Dikabarkan Menerima Telepon dari Presiden Korea Selatan

Prabowo Subianto dikabarkan menerima telepon dari Presiden Korea Selatan yang menyoroti dukungan masyarakat RI di Pilpres.

Akan Tetap Ambil Formulir Pilgub Sumut dari PDI P, Airlangga Sebut Golkar Hanya Memberikan Penugasan kepada Bobby Nasution

Terkait Bobby Nasution yang akan tetap mengambil formulir Pilgub Sumut, Airlangga menyebutkan jika Golkar hanya memberikan penugasan.

Dipersilakan Surya Paloh Maju ke Pilkada Jakarta, Anies Baswedan Nyatakan Masih Fokus Mengawal Proses Sengketa Pilpres di MK

Mengenai restu dari Surya Paloh untuk maju di Pilkada Jakarta, Anies Baswedan menyatakan masih fokus mengawal proses sengketa Pilpres di MK.

Nilai Tidak Sesuai Fakta, KPU Meyakini Mahkamah Konstitusi Akan Menolak Permohonan Sengketa Hasil Pilpres 2024

KPU meyakini jika permohonan sengketa hasil Pilpres tahun 2024 yang diajukan oleh kubu 01 dan 03 akan ditolak oleh MK.

Terkait Pilkada, Kaesang Pangarep Sebut Masih Menimbang Peluangnya untuk Maju dan Melihat Dinamika ke Depan

Kaesang Pangarep menyebutkan jika dia masih menimbang peluangnya untuk maju di Pilkada dan melihat dinamika ke depannya.

Berita Terkini

wave

DPRD Parigi Moutong Sindir Soal Jalan Rusak Yang Ditambal Polisi

Anggota DPRD Basuki kritik keras Pemkab Parigi Moutong akibat infrastruktur buruk hingga polisi harus turun tangan menambal jalan rusak.

Dana CSR Parigi Moutong Gelap, Anggota DPRD Usul Bentuk Pansus

Anggota DPRD Parigi Moutong Mohammad Fadli mengkritik keras tata kelola dana CSR perusahaan yang tidak transparan dan mengusulkan pansus.

Sengkarut Anggaran Parigi Moutong, Dana Non Kapitasi Puskesmas Palasa Belum Dibayar Sejak 2024

Pemda Parigi Moutong menunggak dana non kapitasi Puskesmas Palasa sejak 2024 hingga 2026. Pelayanan kesehatan masyarakat terganggu.

Layanan Kesehatan Buruk, Anleg Arifin dg Pallalo Protes Pemda Parigi Moutong

Ambulans kehabisan bensin hingga warga meninggal memicu amarah DPRD Parigi Moutong. Bupati dikecam karena absen rapat pelayanan publik.

Jenis Kejadian Darurat Laporan 112 Parigi Moutong yang Wajib Diketahui Warga

Pahami jenis kejadian darurat laporan 112 Parigi Moutong. Segera laporkan kondisi kritis medis, kebakaran, dan bencana untuk penanganan cepa


See All
; ;