Indonesia Bangun Kerjasama Bidang Pendidikan dengan Xinjiang

<p>Foto: Kerjasama pendidikan dengan Xinjiang, China.</p>
Foto: Kerjasama pendidikan dengan Xinjiang, China.

Gemasulawesi– Atase Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi KBRI Beijing Yaya Sutarya mengatakan pemerintah daerah otonomi Xinjiang tertarik dengan kerjasama bidang pendidikan Islam ditawarkan Kedutaan Besar RI di Beijing, China.

“Tawaran ini menarik bagi mereka untuk dipertimbangkan,” ungkap Atase Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi KBRI Beijing Yaya Sutarya di Beijing, Sabtu 31 Juli 2021.

Dalam kunjungannya ke Xinjiang pada 21-27 Juli lalu, dia menawarkan program kerjasama bidang Pendidikan kepada Dewan Penasihat Partai Komunis China (CPC) Komite Xinjiang, Xu Hairong.

Baca juga: Ratusan Tenaga Kerja Asing China Masuk Sulsel Sejak Januari 2021

Dia menjelaskan, kerjasama bidang pendidikan itu melengkapi investasi dan perdagangan yang sudah lama terjalin antara Indonesia dan China.

Apalagi, kerja sama bidang pendidikan Indonesia dengan China lebih banyak dengan perguruan tinggi di wilayah selatan, tengah, dan timur.

KBRI Beijing belum pernah menjalin kerja sama bidang pendidikan dengan perguruan tinggi di wilayah barat laut, seperti Xinjiang dan Provinsi Gansu, yang banyak dihuni oleh etnis minoritas Muslim Uighur dan Hui itu.

“Kalau kerja sama dengan Xinjiang bisa direalisasikan, maka akan ada pertukaran pelajar Islam di Xinjiang dengan para santri di Indonesia. Kerja sama ini bisa ditindaklanjuti sebagai kerja sama antarperguruan tinggi atau pondok pesantren,” ujarnya.

Baca juga: Ini Peran Riset Terkait Kebijakan Strategis Pembangunan Parimo

Atase kunjungi Institut Agama Islam Xinjiang

Dalam kunjungan itu, Yaya sempat mendatangi kampus Institut Agama Islam Xinjiang di Kota Urumqi dan bertemu dengan rektor sekaligus Ketua Asosiasi Islam China (CIA) Xinjiang Abdur Raqib Tursuniyaz.

Institut Agama Islam Xinjiang memiliki delapan cabang di beberapa kota lain di Xinjiang dan telah meluluskan ribuan pelajar. Diantara para pengajar merupakan warga etnis Uighur lulusan sejumlah perguruan tinggi di Timur Tengah.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan selaku Utusan Khusus Presiden Indonesia pernah bertemu Anggota Dewan Negara dan Menteri Luar Negeri China Wang Yi dan sempat membahas sejumlah kerjasama bilateral, khususnya sebagai strategi menghadapi pandemi COVID-19.

Hal yang menjadi pembahasan adalah perdagangan dan investasi, kesehatan, pendidikan dan riset, vaksin, e-commerce, intelegensi artifisial atau kecerdasan buatan serta pertukaran budaya dan masyarakat. (***)

Baca juga: Riset Potensi Kebencanaan Lokus Pada Tiga Wilayah Parigi Moutong

...

Artikel Terkait

wave

KPU Belum Tetapkan Model Surat Suara Pemilu 2024

KPU hingga kini belum menetapkan menggunakan model surat suara Pemilu 2024 mendatang, pasca laksanakan simulasi penyerderhanaan surat suara.

Pemerintah Diminta Sanksi Perusahaan Lalai Jamin Kesehatan Pekerja

Sejumlah elemen buruh menuntut pemerintah agar menjatuhkan sanksi kepada perusahaan lalai jamin kesehatan pekerjanya saat pandemi covid19.

Emak-emak Bonceng Pasien Pakai Motor ke Dalam Ruang IGD

Viral di media sosial, seorang emak-emak bonceng pasien penyandang disabilitas pakai motor ke ruang IGD rumah sakit di Situbondo, Jawa Timur.

Anggaran Covid19 di Indonesia Dinilai Tidak Tepat dan Cenderung Mubazir

Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan, kebijakan anggaran covid19 di Indonesia, tidak tepat.

Fenomena Gelombang Panas, Lapisan Es Greendland Mencair Dua Kali Lipat

Fenomena gelombang panas terjadi di beberapa wilayah termasuk Greendland. Akibatkan jumlah es mencair dua kali lipat selama musim panas.

Berita Terkini

wave

Sisa Anggaran Parigi Moutong Capai 41 Miliar, Bupati Sebut Terganjal Aturan Dana Pusat

Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menyisakan anggaran 41 miliar rupiah di tengah kondisi jalur Lambunu Palapi yang rusak parah.

Parigi Moutong Genjot Layanan Medis, Stunting, hingga Infrastruktur

Pemda Parigi Moutong merombak anggaran untuk perbaiki fasilitas medis, atasi malaria, stunting, hingga tuntaskan anak putus sekolah.

DPRD Parigi Moutong Sindir Soal Jalan Rusak Yang Ditambal Polisi

Anggota DPRD Basuki kritik keras Pemkab Parigi Moutong akibat infrastruktur buruk hingga polisi harus turun tangan menambal jalan rusak.

Dana CSR Parigi Moutong Gelap, Anggota DPRD Usul Bentuk Pansus

Anggota DPRD Parigi Moutong Mohammad Fadli mengkritik keras tata kelola dana CSR perusahaan yang tidak transparan dan mengusulkan pansus.

Sengkarut Anggaran Parigi Moutong, Dana Non Kapitasi Puskesmas Palasa Belum Dibayar Sejak 2024

Pemda Parigi Moutong menunggak dana non kapitasi Puskesmas Palasa sejak 2024 hingga 2026. Pelayanan kesehatan masyarakat terganggu.


See All
; ;