Gemasulawesi– Pemprov Sulawesi Tengah menggelar rapat membahas tentang percepatan penyelesaian penanganan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana 2018. Disepakati sejumlah poin penting secara bersama harus segera dituntaskan.
“Bapak Gubernur selalu memikirkan rakyat dan beliau berkeinginan permasalahan yang menghambat pembangunan huntap dapat segera terselesaikan,” ungkap Tim Ahli Gubernur Sulawesi Tengah, Ridha Saleh didampingi Staf Ahli Gubernur Ridha Saleh, Senin 23 Agustus 2021.
Dia mengatakan, dalam rapat itu pihaknya telah menyepakati beberapa hal tentang percepatan penyelesaian penanganan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana 2018. Harus segera ditindaklanjuti sesuai dengan batas waktu telah ditetapkan.
Baca juga: 60 Hari, Target Parimo Selesaikan Temuan BPK
Kesepakatan pertama penanganan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana 2018, terkait pengadaan tanah Huntap. Menurut dia, dalam hal pengadaan tanah untuk Huntap Kawasan Petobo, skema akan dilakukan melalui konsolidasi tanah.
Dalam pelaksanaan konsolidasi tanah itu, disepakati akan dilakukan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sulawesi Tengah.
Kemudian kata dia, BPN akan melakukan mediasi terhadap pihak sebagai pemilik tanah, atau menguasai tanah sebagai lokasi Huntap, akan diselesaikan secepatnya dalam waktu 15 hari kerja.
Baca juga: Rehab Bendung dan Irigasi Gumbasa Tahap II Target Rampung 2023
“Dalam rangka konsolidasi perencanaan dan desain lahan PBN Provinsi, hanya akan membiayai 700 bidang tanah kegiatan stacking out,” kata dia.
Selain itu, untuk mendukung sejumlah langkah percepatan penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi, Gubernur akan melakukan revisi keputusannya nomor: 369/516/Dis.BMPM-2018 tentang penetapan lokasi tanah relokasi pemulihan akibat bencana Provinsi Sulawesi Tengah, dengan menambahkan Petobo, yakni area sebelah selatan jl Soeharto seluas 77,5 hekter sebagai lokasi Huntap.
Baca juga: ICW Nilai Janggal Penanganan Kasus Korupsi Bansos di KPK
Pembangunan relokasi mandiri
Sementara itu, kesepakatan penanganan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana 2018 lainnya terkait dengan pembangunan relokasi mandiri terhadap korban terdampak bencana mendaftarkan diri, menjadi tanggungjawab Kementerian PUPR.
Pihaknya menuturkan, Gubernur telah berupaya meminta kepada Kementerian PUPR untuk segera merealisasikan pembangunan itu.
Baca juga: Disperindag Kembali Wacanakan Relokasi Pedagang Pasar Lama
“Kami berharap hasil kesepakatan dalam rapat dapat segera ditindaklanjuti,” tuturnya.
Tim Ahli Gubernur Sulawesi Tengah, Ridha Saleh didampingi Staf Ahli Gubernur Dahri Saleh mewakili dalam rapat percepatan penyelesaian penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, antara Pemprov Sulawesi Tengah, DPRD Sulteng, DPRD Kota Palu dan BPN/ATR Kota Palu. (***)
Baca juga: Progres Rekonstruksi Jalan di Parigi Moutong Belum Capai Target
