Berita Nasional, gemasulawesi – Aktivis pemilu Titi Anggraini soroti lambannya pembahasan jadwal pemilu 2024, padahal pasal 167 ayat (2) undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu mengatur tanggal, bulan, dan waktu pemilu akan ditentukan oleh KPU.
Rumitnya penetapan jadwal ini, menurut Titi Anggraini, tidak lepas dari pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang juga akan berlangsung pada 2024, sebagaimana diatur dalam pasal 201 ayat (8) undang-undang nomor 10 tahun 2016.
Baca: Menteri Luhut Laporkan Aktivis Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti ke Polisi
“Oleh karena itu, penentuan jadwal pemilu serentak, Pileg dan pilpres juga harus tepat waktu. Disparitas dengan penyelenggaraan Pileg,” katanya, dikutip Antara, Minggu 26 Desember 2021.
Titi yang juga anggota Dewan Pertimbangan Needdem, karena mengetahui Hari H Pilkada yang terlalu dekat dengan Pilkada pasti akan menimbulkan risiko yang lebih besar mengingat banyaknya organisasi dan potensi konflik yang bisa muncul.
Menurutnya, sulit untuk membantah bahwa pemilihan Membahas jadwal yang ditunda sama sekali di luar kepentingan para pihak untuk menentukan tanggal pemungutan suara sesuai dengan preferensi mereka, terutama bagi mereka yang menginginkan tanggal pemungutan suara berlangsung pada bulan Mei.
Baca: Kejaksaan Proses 94 Perkara Pelanggaran Pemilu, Empat Dari Sulawesi Tengah
“Selain itu, pemerintah sebelumnya melalui Kementerian Dalam Negeri mengatakan bahwa pembahasan jadwal pemilu 2024 harus ditentukan oleh KPU yang baru dan bukan KPU yang sekarang,” kata Titi.
Sebelumnya, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan pihaknya akan mengadakan rapat kerja dengan pemerintah dan penyelenggara pemilu mengenai jadwal pemilu dari 2024 awal 2022.
“Kami rencananya akan menggelar rapat kerja dengan Mendagri dan seluruh penyelenggara pemilu,” kata Ahmad Doli di gedung DPR beberapa waktu lalu.
Baca:DKPP Diminta Tingkatkan Peran Penegakan Kode Etik Pemilu
Doli mengatakan, hal itu terkait dengan pernyataan anggota KPU Indonesia Pramono Ubaid yang menyatakan bahwa KPU RI telah mengirimkan surat yang meminta DPR untuk berkonsultasi tentang peraturan KPU (PKPU) tentang jadwal pemilu 2024 dalam RDP.
Ditegaskan, Komisi II DPR RI mempunyai agenda independen dan tidak dapat diintervensi oleh lembaga lain untuk mengadakan rapat.
“Jadi KPU RI tidak bisa memaksakan RDP dilakukan tanggal 7 Desember untuk membahas jadwal pemilihan umum 2024,” katanya. (*/fan)
