Jelang Pemilu, Pemkot Palu Beri Pendidikan Politik ke Masyarakat

<p>Ket Foto: Kegiatan pendidikan politik kepada masyarakat di Palu (Foto/Facebook Mufida Sabir)</p>
Ket Foto: Kegiatan pendidikan politik kepada masyarakat di Palu (Foto/Facebook Mufida Sabir)

Berita Sulawesi Tengah, gemasulawesi – Jelang pemilu serentak 2024, Pemerintah Kota (Pemkot) Palu, Provinsi Sulawesi Tengah beri penguatan melalui pendidikan politik ke masyarakat di daerah itu.

Sekretaris Daerah Kota Palu Irmayanti Petalolo, saat menghadiri kegiatan pendidikan politik yang diprakarsai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Palu, Selasa, mengatakan, kegiatan itu dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan pembelajaran guna meningkatkan generasi muda, pentingnya perannya dalam setiap proses pemerintahan.

“Pendidikan Kewarganegaraan sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan warga negara agar dapat berpartisipasi secara optimal dalam sistem politik demokrasi,” kata Irmayanti.

Ia menjelaskan, partisipasi politik tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2015 tentang jaminan negara dan perlindungan hak sipil dan politik warga negara, antara lain hak berekspresi, hak berserikat, hak memilih dan memilih hukum dan pemerintah dan hak atas keadilan.

Baca: Terima Kunjungan Investor, Pemkot Palu Bahas Energi Terbarukan

Selain itu, saat ini kita sedang menyambut pesta demokrasi pada tahun 2024, katanya, menyerahkan kedaulatan sepenuhnya di tangan rakyat.

“Oleh karena itu, lanjutnya, mensukseskan pemilu mendatang membutuhkan partisipasi warga negara,” katanya.

Irmayanti mengatakan, kita sebagai rakyat harus berkontribusi pada negara.

Baca: Pemkot Palu Ajak Semua Elemen Peduli Hak Anak

Sebagai warga negara yang baik, kita harus bermain sesuai aturan, patuh pada hukum.

Di sisi lain, negara melindungi rakyat, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Ia juga menjelaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan dapat membangun masyarakat yang mandiri dan kritis serta meminimalisir konflik horizontal dalam masyarakat.

Baca: Pemkot Palu Gandeng UNDP Rekonstruksi Bangunan Pascagempa

Pemkot Palu mengajak masyarakat untuk berperan aktif mendukung pemerintah daerah dalam mensukseskan berbagai program prioritas kepentingan masyarakat melalui pendidikan politik.

Ia mengatakan bahwa ada 53 program jangka menengah yang diprioritaskan oleh Pemerintah (Pemkot) Kota Palu dan tanpa dukungan masyarakat setempat, program tersebut tidak akan berjalan maksimal.

“Salah satu program yang saat ini sedang digenjot pemerintah adalah pembersihan menuju Adipura Palu 2023,” pungkas Irmayanti. (Dn)

Editor: Muhammad Ikhsan

Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News

...

Artikel Terkait

wave

Waspadai Potensi Gelombang 2,5 Meter di Perairan Sulut

Waspadai potensi gelombang tinggi 2,5 meter yang berpeluang terjadi di sejumlah perairan Sulawesi Utara (Sulut)

Terima Gratifikasi 4,4 Milyar, Briptu D Dituntut PTDH

Terima gratifikasi 4,4 milyar, Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah menuntut Briptu D dituntut pemecatan tidak dengan hormat (PTDH)

Grand Opening Harkannas di Parigi Moutong Akan Tampilkan Kolaborasi Parade Perahu, Tari Massal dan Paralayang

Grand opening Perayaan puncak peringatan Hari Ikan Nasional (Harkannas) di Kabupaten Parigi Moutong akan menampilkan parade perahu.

Terima Kunjungan Investor, Pemkot Palu Bahas Energi Terbarukan

Terima kunjungan investor, Pemerintah Kota (Pemkot) Palu, Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), bahas rencana pembangunan energi listrik

Setelah Lantik Pengurus Baru Ini Program Kerja KONI Parigi Moutong

Setelah melantik kepengurusan baru, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Parigi Moutong (Parimo) langsung menjalankan program kerjanya.

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;