Gemasulawesi- Presiden Jokowi berharap cara kerja BPK RI disesuaikan menyusul pandemi covid19 melanda Indonesia saat ini.
“Peran pemeriksaan dilakukan BPK RI juga telah dilakukan beberapa penyesuaian. Situasi pandemi bukan situasi normal dan tidak bisa diperiksa dengan standar situasi normal,” ungkap Jokowi dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 yang ditayangkan secara daring, Senin 16 Agustus 2021.
Dia mengatakan, peran cara kerja BPK RI di tengah penanganan pandemi covid19 sangat dibutuhkan. Bahkan, inovasinya untuk mewujudkan akuntabilitas keuangan patut diapresiasi.
Baca juga: 185 UMKM Terdampak PPKM Dapat Bantuan Beras dari Pemkot Palu
Namun, Jokowi juga mengingatkan, pemerintah tetap dituntut cepat untuk menyelamatkan masyarakat.
“Yang utama adalah menyelamatkan rakyat. Menyelamatkan rakyat adalah hukum tertinggi dalam bernegara,” tegasnya.
Jokowi pun menyatakan, mendukung atas upaya telah dilakukan BPK dengan memberikan berbagai informasi, sehingga dapat ditindaklanjuti pemerintah.
“Saya mengapresiasi upaya-upaya BPK untuk memberikan informasi temuan pemeriksaan agar ditindak lanjuti pemerintah baik di pusat maupun di daerah,” kata dia.
Baca juga: Parigi Moutong Gelar Operasi Yustisi Prokes Covid-19
26 temuan sistem pengendalian intern dan kepatuhan
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, terdapat 26 temuan pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan. Temuan itu berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPP Tahun 2020.
“Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPP Tahun 2020, terdapat 26 temuan pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan,” kata Sri Mulyani dalam dalam Sidang Paripurna DPR-RI, Jakarta, beberapa waktu lalu.
Meski begitu, temuan BPK tidak mempengaruhi opini kewajaran Pemerintah dalam LKPP Tahun 2020.
Pemerintah berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi BPK atas temuan dimaksud agar keuangan negara akan menjadi semakin berkualitas di masa yang akan datang.
“Pemerintah berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi BPK atas temuan dimaksud,” kata dia.
Dia menjelaskan, sebelum disampaikan kepada DPR, RUU P2 APBN TA 2020 yang substansinya berupa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2020, telah diperiksa.
Berdasarkan hasil pemeriksaan itu, BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPP Tahun 2020.
“Opini WTP ini merupakan yang kelima kalinya secara berturut-turut diperoleh Pemerintah atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBN,” tutupnya. (***)
Baca juga: BPK Periksa Belanja Dana Penanggulangan Covid-19 Kota Palu
