Pemerintah Disarankan Buat Regulasi Harga Batas Tertinggi PCR

<p>Foto: Illustrasi swab pcr</p>
Foto: Illustrasi swab pcr

Gemasulawesi- Ekonom Universitas Indonesia Haryadin Mahardika menyarankan, pemerintah harus memperkuat penetapan regulasi harga batas tertinggi PCR dan antigen.

“Menurut saya sudah waktunya harga tes PCR dan antigen dibuat sangat terjangkau bagi masyarakat,” ujar Haryadin, Senin 16 Agustus 2021.

Selain regulasi mengenai harga batas tertinggi PCR diperkuat, juga Kementerian Kesehatan dengan menerbitkan harga acuan resmi untuk tes-tes pemeriksaan Covid19.

Baca juga: Pria Asal Aceh Jadi Pelaku Ujaran Kebencian Terhadap Jokowi

“Kalau sudah diatur secara resmi itu maka masyarakat akan lebih senang dan menerima,” ujar Haryadin.

Langkah Presiden RI Joko Widodo meminta harga tes PCR turun dinilai tepat.

Pasalnya, ia menilai sudah waktunya pemerintah turun tangan mengatur harga batas tertinggi PCR. Agar biaya produksi atau cost production tes-tes pemeriksaan itu menjadi terbuka dan transparan bagi publik serta bisa diaudit.

“Siapapun bisa mengetahui dan mudah untuk mendapatkan informasi terkait berapa komponen biaya tes PCR dan antigen,” kata dia.

Sejalan dengan itu, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eko Listiyanto menilai rencana pemerintah menurunkan harga tes PCR covid-19 penting dalam mendorong peningkatan upaya tracing.

“Saya rasa penurunan harga itu penting, mengingat mahalnya harga tes PCR untuk deteksi Covid19 merupakan salah satu yang dikeluhkan oleh masyarakat,” ujar Eko, Senin.

Menurut dia, saat ini masyarakat membutuhkan tes PCR lainnya seperti antigen sebagai persyaratan untuk menjalankan kegiatan atau aktivitas keseharian mereka.

“Kalau kemudian harga tes PCR tersebut lebih mahal dibandingkan harga tes PCR di negara-negara lainnya, memang seharusnya harga tes PCR di Indonesia bisa ditekan,” paparnya.

Hasil pemeriksaan tes PCR saat ini menjadi alat atau perangkat penting sebagai acuan paling utama untuk bisa menentukan status seorang individu apakah positif covid19 atau tidak.

“Harusnya bisa, upaya tracing Covid19 di Indonesia kurang. Dengan demikian adanya penurunan harga tes PCR itu diharapkan upaya tracing bisa lebih banyak,” ujarnya.

Baca juga: Kabupaten Parimo Butuh Alat PCR

Jokowi minta harga PCR Rp550 ribu 

Sebelumnya Presiden Joko Widodo meminta agar harga batas tertinggi PCR untuk mendeteksi covid19 adalah senilai Rp550 ribu dan hasilnya dapat diketahui maksimal 1×24 jam.

Tes PCR merupakan metode pemeriksaan virus SARS CoV-2 dengan mendeteksi DNA virus. WHO juga merekomendasikan metode tes PCR untuk mendeteksi Covid-19. Presiden berharap dengan rentang harga tersebut maka tes covid-19 akan semakin banyak. (***)

Baca juga: 30 Lurah dan Camat Dipecat di Makassar

...

Artikel Terkait

wave

Kemnaker Atur Soal Hubungan Kerja Masa Pandemi Covid19

Kemnaker atur hubungan kerja masa pandemi covid19. Diantaranya, soal pelaksanaan sistem kerja dari rumah WFH, tempat kerja atau WFO.

Jokowi Dapat Pujian Soal Penanganan Ekonomi Masa Pandemi Covid19

Presiden Jokowi dapat pujian terkait upaya penanganan ekonomi pada masa pandemi covid19, itu adalah kebijakan tepat tangani dampak ekonomi.

Pemerintah Beri Bantuan Perlindungan Anak Yatim Piatu Korban Covid19

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate mengatakan, pemerintah telah memberikan bantuan perlindungan anak yatim korban covid19.

BPIP Ganti Tema Lomba: Kritikan Bentuk Perhatian

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP ganti tema lomba penulisan artikel peringatan HUT RI. Berbagai masukan dan tanggapan.

Korsleting Listrik, Kantor Distributor Seluler Terbakar di Makassar

Diduga dipicu korsleting listrik di pompa air dinyalakan terlalu lama, mengakibatkan kantor distributor seluler terbakar di Kota Makassar.

Berita Terkini

wave

Aroma Nepotisme dan Akal-akalan Anggaran di Proyek Rehab Ruang Wakil Bupati Menguat

Selain kejanggalan penganggaran pada rehab ruangan wakil bupati parigi moutong, indikasi nepotisme kini juga menguat.

Parah, Mendekati Batas Waktu Pekerjaan Deviasi Proyek Gedung Perpustakaan Parigi Moutong Malah Bertambah Jadi Minus 13 Persen

Bukannya terkejar, deviasi proyek pembangunan gedung perpustakaan malah menjadi minus 13 persen. Keseriusan kontraktor dipertanyakan.

Tiga Mantan Pejabat Bappenda Lombok Tengah Resmi Ditahan

Tiga mantan pejabat Bappenda Lombok tengah resmi ditahan pihak Kejaksaan terkait kasus dugaan korupsi insentif PPJ.

Mengembalikan Mandat Sosial BUMN dalam Bencana Sumatera

Mengembalikan mandat BUMN dalam perannya menangani bencana yang melanda Sumatera dan sekitarnya menjadi topik hangat.

Warga Akui Senang Tempati Rusun Jagakarsa

warga relokasi eks tempat pemakaman umum (TPU) Menteng Pulo 2 mengaku senang menempati Rusun Jagakarsa, Jakarta Selatan.


See All
; ;