[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=5QUMGCZ7U80[/embedyt]
Berita parigi moutong, gemasulawesi– Tahun 2021, Pemda Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, kembali menargetkan predikat kabupaten layak anak.
“Kami target melampaui capaian tahun 2019. Dimana tahun itu kami mendapat predikat kabupaten layak anak tingkat pratama,” ungkap Kartikowati, Kabid Perlindungan Perempuan, Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak, DP3AP2KB Parigi Moutong, di sela-sela rapat gugus tugas Kabupaten layak anak dan pelatihan sistem barbasis website, Selasa 10 Maret 2021.
Ia menyebut, pihaknya berupaya mendapat predikat lebih lagi seperti nindya ataupun madya.
Untuk meraih predikat kabupaten layak anak tingkat nindya maupun madya kata dia, ada beberapa indikator yang harus dipenuhi.
Baca juga: Fasilitator Ajak Ikuti Jejak Parimo Penuhi Hak Anak
“Indikator itu misalnya kelembagaan seperti gugus tugas. Dan adanya kebijakan serta peraturan daerah yang memuat patokan agar Parimo menjadi kabupaten layak anak,” sebutnya.
Indikator lainnya yaitu semua anak di Parigi Moutong sudah mempunyai akte kelahiran. Kemudian, indikator menciptakan taman bermain ramah anak sebanyak mungkin disertai peningkatan kualitas.
Selanjutnya, pelayanan kesehatan seperti adanya Puskesmas ramah anak, menurunnya angka stunting, menurunnya gizi buruk dan kematian bayi maupun ibu diharapkan menurun serta kawasan bebas asap rokok.
“Karena anak-anak di Parigi Moutong layak mendapatkan udara segar salah satunya adalah kawasan bebas asap rokok,” harapnya.
Ia mengatakan, yang paling terpenting adalah soal pendidikan. Misalnya, tidak ada lagi yang putus sekolah.
Indikator lainnya yaitu menyiapkan sekolah ramah anak yang dilengkapi dengan taman ramah anak.
“Jadi, guru-gurunya harus ramah terhadap anak dan tidak ada kekerasan disitu. Serta, fasilitasnya sangat mendukung kreativitas para anak,” tambahnya.
Ia juga berharap angka kekerasan terhadap anak bisa berkurang. Diantaranya fisik, psikis, seksual dan pelantaran.
Kemudian ada peran lembaga yang mendampingi dan mengayomi anak-anak. Termasuk anak disabilitas, kaum marjinal di panti asuhan harus tetap kita layani dengan baik,” kata dia.
Sedangkan untuk anak-anak yang berhadapan dengan hukum seperti kasus narkoba di Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, penilaian indikator kabupaten layak anak adalah adanya rehabilitasi.
“Untuk itu kita harus bersatu bersama OPD terkait, masyarakat, dunia usaha seperti perbankan yaitu harus punya kegiatan yang berhubungan dengan anak,” tutupnya.
Baca juga: Ramah Lingkungan, Ganti Plastik Bungkus Daging Kurban Dengan Besek
Laporan: Aldi
