Enam Pendaftar Fasilitator Program BRS Parigi Moutong Lulus Berkas

<p>Foto: Tim Teknis Penerimaan Fasilitator BRS Parigi Moutong, Sulteng. Selasa 9 maret 2021. </p>
Foto: Tim Teknis Penerimaan Fasilitator BRS Parigi Moutong, Sulteng. Selasa 9 maret 2021.

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=QDlfIIot_w0[/embedyt]

Berita parigi moutong, gemasulawesi– Dinas perumahan dan kawasan permukiman (Disperkim) Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, mencatat enam orang mendaftar sebagai fasilitator program BRS atau Bantuan Rumah Swadaya.

“Dari enam orang pendaftar ini, semuanya dinyatakan lulus. Sesuai kriteria yang dibutuhkan panitia, minimal pendidikan D3 latar belakang teknik. Atau kriteria lain yaitu berpengalaman sesuai dengan program ini,” ungkap Ika Yunita Pertiwi, selaku PPK Disperkim Parigi Moutong, di ruang kerjanya, Selasa 9 Maret 2021

Ia mengatakan, enam pendaftar fasilitator program BRS Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, itu diseleksi lagi. Untuk memilih tiga orang ke tahap berikutnya.

Tiga pendaftar fasilitator program BRS Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, lolos seleksi awal. Maka, otomatis melangkah ke tahap wawancara. Nantinya, panitia hanya memilih satu orang dan dua lainnya digugurkan.

Baca juga: Parimo Buka Pendaftaran Penerimaan Fasilitator Program BRS

Baca juga: Januari- Februari 2021, Polisi Ungkap Tiga Kasus Kejahatan di Sigi

“Rencananya, kami test wawancara dilaksanakan Selasa 16 Maret 2021 mendatang,” sebutnya.

Test wawancara kata dia, merupakan rangkaian dari seleksi penerimaan fasilitator program BRS Parigi Moutong, Sulawesi Tengah.

Yang pastinya, panitia mengharapkan fasilitator yang terpilih nanti berkompeten. Sesuai bidangnya serta bisa berkomunikasi dengan baik di lapangan.

Baca juga: 2021, Parimo Jatah 47 Penerima Bantuan Rumah Swadaya

Baca juga: Sekda Ardi: Anak Mempunyai Hak Perlindungan Pribadi

“Fasilitator berkompeten itu penting, karena program ini bersentuhan langsung dengan masyarakat,” tegasnya.

Ia melanjutkan, tahapan ini akan kembali dilanjutkan besok, sekitar pukul 09.00 Wita. Dengan pelaksanaan tes tertulis di Kantor Disperkim Parimo.

Sementara itu Ketua Tim Teknis Datu mengatakan, dari enam pendaftar fasilitator program BRS Parigi Moutong, Sulawesi Tengah. Namun, hanya satu orang dibutuhkan.

Baca juga: Fasilitator Ajak Ikuti Jejak Parimo Penuhi Hak Anak

Namun, tidak menutup kemungkinan di bulan Juli 2021 mendatang masih ada tambahan bantuan rumah swadaya ini.

“Sehingga, mereka yang akan kembali kami panggil untuk mendaftar. Karena, bantuan seperti ini biasanya dalam setahun dua kali turun,” tutupnya.

Baca juga: Dinas PUPRP Buka Pendaftaran Fasilitator Sanimas Parimo

Laporan: Rahmat

...

Artikel Terkait

wave

Belasan Kendaraan Terjaring Razia Gabungan di Banggai

Belasan kendaraan terjaring razia gabungan kepolisian di Banggai, Sulawesi Tengah, operasi ini menyasar, Sajam, Handak, Narkoba, Miras, DPO.

26 ASN Ikut Seleksi Akhir JPT Parigi Moutong

BKPSDM Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, melaksanakan seleksi akhir JPT atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

Parigi Moutong Dorong Pengusaha Manfaatkan Tol Laut

Pemda Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, mendorong pengusaha manfaatkan tol laut untuk meningkatkan perdagangan dan pasar.

Ratusan Prajurit dan PNS Ikuti Vaksinasi Korem 132 Tadulako Sulawesi Tengah

Ratusan prajurit dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) ikuti vaksinasi Korem 132 Tadulako, Sulawesi Tengah, tahap pertama suntik vaksin sinovac.

30 ASN Ikuti Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Parigi Moutong

Sebanyak 30 Aparatur Sipil Negara (ASN) ikuti seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah.

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;