Gemasulawesi– Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (KemendesPDTT) mendorong pemerintah desa untuk mewujudkan desa tanpa kemiskinan, dengan melaksanakan berbagai kegiatan melalui dana desa.
“Ada beberapa kegiatan yang dapat dilaksanakan melalui dana desa, di antaranya adalah penurunan beban pengeluaran,” ungkap Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kemendes PDTT, Sugito dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat, 1 Oktober 2021.
Program kegiatan wujudkan desa tanpa kemiskinan dapat juga berupa pemberian bantuan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan peningkatan pendapatan dengan pemberdayaan UMKM, pengembangan ekonomi lokal, dan penyediaan akses pekerjaan melalui PKTD.
Baca juga: BPS: Angka Kemiskinan Parigi Moutong 2020 Turun 15,85 Persen
Dia mengatakan, prioritas penggunaan dana desa tahun 2022 telah ditetapkan pada 24 Agustus 2021, dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No 7 Tahun 2021.
Tidak jauh berbeda dengan sebelumnya, prioritas itu disesuaikan dengan kondisi pandemi yang diprediksi masih akan berlangsung.
Dalam penetapannya menurut dia, prioritas penggunaan dana desa juga menggunakan prinsip-prinsip yang meliputi kemanusiaan, keadilan, kebhinekaan, keseimbangan alam, dan kebijakan strategis nasional berbasis kewenangan desa.
Baca Juga: Ini Saran Pemerintah Lindungi Anak Usia 5-11 dari Covid19
“Seluruh masyarakat desa mendapatkan akses yang sama, menempatkan kemanusiaan harkat dan martabat yang sama. Tidak boleh ada salah satu dirugikan, baik dalam perencanaan maupun pemanfaatan dana desa,” kata dia.
Dia pun mengemukakan, Indonesia memiliki 74.961 desa dengan berbagai karakteristik yang berbeda, maka kebhinekaan menjadi salah satu prinsip, dan modal sosial yang harus dikelola dengan baik.
“Keseimbangan alam, artinya pembangunan ini tidak boleh merusak, termasuk harus bermanfaat untuk generasi yang akan datang. Terakhir, desa sebagai bagian integral dalam konsep NKRI, maka apa yang menjadi kebijakan strategis nasional harus menjadi acuan dalam penetapan prioritas penggunaan dana desa,” ungkapnya.
Dia menyampaikan, penggunaan dana desa tahun anggaran 2022 diprioritaskan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid19.
“Penggunaan dana desa untuk pemulihan ekonomi nasional,” ujarnya
Terdapat beberapa hal dalam penggunaan dana desa kata dia, selain soal penanggulangan kemiskinan untuk mewujudkan desa tanpa kemiskinan.
Ada pula, tentang pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif diutamakan dikelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) guna mewujudkan konsumsi, dan produksi desa sadar lingkungan.
Kemudian tambahnya, pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan BUMDes atau BUMDesma untuk pertumbuhan ekonomi desa merata. (***)
Baca juga: Gubernur Sulawesi Tengah: Janji Harus Diwujudkan Melalui RPJMD
