Kemenhub-BMKG Sinergi Tingkatkan Aspek Keselamatan Angkutan Penyeberangan

<p>Foto: Illustrasi angkutan penyebrangan.</p>
Foto: Illustrasi angkutan penyebrangan.

Gemasulawesi– Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, komitmen memperkuat sinergitas dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) sangat diperlukan untuk menjaga aspek keselamatan angkutan penyeberangan.

“Terdapat beberapa hal diharapkan Kemenhub dari BMKG untuk meningkatkan keselamatan angkutan penyeberangan,” ungkap Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dalam pernyataan tertulisnya, Rabu 18 Agustus 2021.   

Dia mengatakan, beberapa harapan itu yakni pemasangan alat atau sensor observasi cuaca maritime AWS dan HF Radar pada pelabuhan, untuk meningkatkan aspek keselamatan angkutan penyeberangan.

Baca juga: Kadin Sulteng: Perlu Sinergitas Jaga Stabilitas Ekonomi

Selain itu untuk meningkatkan aspek keselamatan angkutan penyeberangan, juga penempatan petugas BMKG pada pelabuhan dengan kondisi padat aktivitas. Dan berada pada area rawan perubahan cuaca ekstrem.

“Dukungan informasi iklim dan cuaca dari BMKG sangat penting peranannya, khusunya transportasi, dalam rangka meningkatkan aspek keselamatan angkutannya, guna mencegah terjadinya korban jiwa dan kerugian,” kata dia.

Sementara, Kemenhub juga perlu meningkatkan fungsi stasiun atau local port service (LPS) untuk melayan pengaturan kapal. Selain itu juga menjadi pusat informasi cuaca maritim di pelabuhan penyeberangan.

Baca: 41 Nakes Puskesmas Positif Covid19 di Kasimbar Parigi Moutong

“Saya meminta kepada seluruh stakholder pelabuhan agar senantiasa bersikap waspada, sigap, patuh dan disiplin dalam menjaga aspek keselamatan dan keamanan angkutan kita. Sehingga masyarakat pengguna jasa merasa aman menggunakan angkutan penyeberangan,” ucapnya.

Fungsi keselamatan dan keamanan Angkutan pelayaran tugas Kemenhub

Dia menjelaskan, pelaksanaan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran angkutan sungai, danau, dan penyeberangan (ASDP) saat ini menjadi tugas dari Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub.

Hal itu dilakukan melalui Direktorat Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan.

“Mulai 1 Juni 2021, pelaksanaan keselamatan dan keamanan pelayaran ASDP menjadi tugas dari Ditjen Perhubungan Darat, yang sebelumnya dilaksanakan oleh Ditjen Perhubungan Laut,” tutur Budi. 

Dia pun mengungkapkan, saat ini terdapat 238 pelabuhan direncanakan melayani angkutan penyeberangan.

Saat ini sudah ada 208 pelabuhan sudah melayani angkutan penyeberangan.

“Dengan adanya pengembangan jaringan pelayanan penyeberangan melalui konsep sabuk lintas berpotensi untuk menjangkau 2.342 pulau berpenghuni dan 31 pulau kecil terluar yang berpenghuni,” tutupnya. (***)

Baca juga: Pemerintah Jamin Ketersediaan Stok Makanan Saat PPKM 

...

Artikel Terkait

wave

Komnas Perempuan Pertanyakan Komitmen Penghapusan Kekerasan Diskriminasi

Ketua Komnas Perempuan, Andy Yentriyani mempertanyakan komitmen penghapusan kekerasan diskriminasi dari pemangku kebijakan.

KPAI Beri Saran Soal Program Bantuan Anak Yatim Terdampak Covid19

Komisioner KPAI Rita Pranawati menyarankan, program bantuan untuk anak yatim piatu terdampak covid19 sebaiknya berupa jaminan kesehatan dll.

Mural 404 Not Found, Moeldoko: Sampaikan Kritik dengan Beradab

Terkait mural 404 Not Found mirip Jokowi, Moeldoko meminta penyampaian kritik dengan cara beradab, sesuai dengan adat ketimuran Indonesia.

Laboratorium PCR Mobile Kemenkes Mulai Dioperasikan di Parigi Moutong

Pemda Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, mengatakan laboratorium PCR mobile Kemenkes mulai dioperasikan, untuk membantu pemeriksaan sampel.

4200 Warga Terdampak PPKM di Kota Palu Dapat Bantuan Beras

Sebanyak 4200 warga terdampak PPKM di Kota Palu, Sulawesi Tengah, pada masa pandemi covid19, mendapatkan bantuan beras dari pemerintah.

Berita Terkini

wave

Sisa Anggaran Parigi Moutong Capai 41 Miliar, Bupati Sebut Terganjal Aturan Dana Pusat

Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menyisakan anggaran 41 miliar rupiah di tengah kondisi jalur Lambunu Palapi yang rusak parah.

Parigi Moutong Genjot Layanan Medis, Stunting, hingga Infrastruktur

Pemda Parigi Moutong merombak anggaran untuk perbaiki fasilitas medis, atasi malaria, stunting, hingga tuntaskan anak putus sekolah.

DPRD Parigi Moutong Sindir Soal Jalan Rusak Yang Ditambal Polisi

Anggota DPRD Basuki kritik keras Pemkab Parigi Moutong akibat infrastruktur buruk hingga polisi harus turun tangan menambal jalan rusak.

Dana CSR Parigi Moutong Gelap, Anggota DPRD Usul Bentuk Pansus

Anggota DPRD Parigi Moutong Mohammad Fadli mengkritik keras tata kelola dana CSR perusahaan yang tidak transparan dan mengusulkan pansus.

Sengkarut Anggaran Parigi Moutong, Dana Non Kapitasi Puskesmas Palasa Belum Dibayar Sejak 2024

Pemda Parigi Moutong menunggak dana non kapitasi Puskesmas Palasa sejak 2024 hingga 2026. Pelayanan kesehatan masyarakat terganggu.


See All
; ;