Berita parigi moutong, sulawesi tengah– Kesbangpol Parigi Moutong, Sulawesi Tengah menyebut Organisasi masyarakat atau Ormas terdaftar merupakan syarat terima bantuan.
“Di Parigi Moutong sudah 10 Ormas miliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT),” ungkap Kepala Badan Kesbangpol Parimo, Muhammad Sakti A Lasimpala, di ruang kerjanya, Jumat 9 April 2021.
Ia mengatakan, Kesbangpol miliki tugas sebagai pengawas dan pembina. Kesbangpol berwenang tidak hanya sebagai tempat penitipan uang saja.
Sebaliknya, Kesbangpol mesti mengetahui bantuan Ormas itu dipergunakan dalam hal apa saja.
Baca juga: Kesbangpol Perketat Bantuan Hibah Lembaga Parigi Moutong
“Bantuan Ormas disetujui pimpinan, akan diberikan sesuai ketentuan berlaku,” tegasnya.
Ia menjelaskan, tahun 2021 dana bantuan Ormas di Kesbangpol Parigi Moutong sebanyak 200 juta rupiah. Tahun sebelumnya, dana bantuan Ormas itu berada di BPKAD Parigi Moutong.
Penyaluran bantuan Ormas itu harus berhati-hati. Sehingga perlu ada evaluasi serta monitoring.
“Mulai 2021 dilakukan monitoring untuk menghindari sesuatu tidak diinginkan,” sebutnya.
Sebelumnya, Kesbangpol memperketat pemberian bantuan hibah lembaga Parigi Moutong, Sulawesi Tengah.
“Salah satu pasal dalam Permendagri nomor 123 tahun 2018 terkait tata cara penyaluran dana hibah menyebut dana hibah diperuntukkan bagi kegiatan organisasi yang menunjang atau mendukung program Pemda pemberi hibah,” ungkap Kaban Kesbangpol Parigi Moutong, Muhammad Sakti A Lasimpala, di Parigi Moutong, Selasa 6 April 2021.
Diketahui, dalam pasal 6 ayat 5 Permendagri itu disebutkan, Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 huruf d diberikan kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Selanjutnya, badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan Menteri, gubernur atau bupati/wali kota.
Berikutnya, badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Dan keberadaannya diakui pemerintah pusat dan/atau Pemerintah daerah. Melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya; dan
Terakhir, koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
Laporan: Muhammad Rafii
