Berita parigi moutong, gemasulawesi– Badan Kesbangpol Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, sosialisasi Permendagri 78 tahun 2020 kepada Partai politik (Parpol).
Kali ini Kesbangpol Parigi Moutong sosialisasi ke Partai Bulan Bintang (PBB) di Jalan Trans Sulawesi, Parigi.
“Permendagri itu mengatur tata cara penghitungan, penganggaran dalam APBD dan tata tertib administrasi pengajuan, penyaluran dan LPJ penggunaan bantuan keuangan partai politik,” ungkap Kepala Badan Kesbangpol Parigi Moutong, Sakti Lasimpala, Rabu 2 Juni 2021.
Ia mengatakan, pelaksanaan sosialisasi Permendagri 78 tahun 2020 itu berlaku untuk 13 Parpol yang memiliki kursi di DPRD Parigi Moutong. Khususnya, PBB yang memiliki dua kursi legislatif.
Kesbangpol Parigi Moutong menganggap penting sistem pendekatan kepada Parpol dan melakukan sinergitas melalui aturan dan perundang-undangan berlaku.
“Ini sangat penting untuk komitmen kemajuan daerah,” tuturnya.
Ia mengingatkan isu covid 19 tidak bisa dianggap sebelah mata. Itu menjadi tanggungjawab eksekutif dan legislatif.
Selain itu, pengurus Parpol harus bebas dari jeratan Narkotika. Apalagi Parigi Moutong tercatat wilayah penyebaran tertinggi Narkoba ke empat di Sulawesi Tengah.
Baca juga: Bupati Alor Marah Bantuan PKH Disalurkan Melalui DPRD
Kesbangpol Juga Perketat Bantuan Hibah Lembaga Parigi Moutong
Badan kesatuan bangsa dan politik (Kesbangpol) memperketat pemberian bantuan hibah lembaga Parigi Moutong, Sulawesi Tengah.
“Salah satu pasal dalam Permendagri nomor 123 tahun 2018 terkait tata cara penyaluran dana hibah menyebut dana hibah diperuntukkan bagi kegiatan organisasi yang menunjang atau mendukung program Pemda pemberi hibah,” ungkap Kaban Kesbangpol Parigi Moutong, Muhammad Sakti A Lasimpala, di Parigi Moutong, Selasa 6 April 2021.
Baca juga: Lolos TWK, 1271 Pegawai KPK Resmi Dilantik
Diketahui, dalam pasal 6 ayat 5 Permendagri itu disebutkan, Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 huruf d diberikan kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Selanjutnya, badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan Menteri, gubernur atau bupati/wali kota.
Baca juga: Polisi Bekuk Pelaku Pembacokan di Jembatan Lalove Kota Palu
Laporan: Muhammad Rafii
