Gemasulawesi– Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia memperkirakan biaya Pemilu serentak 2024 bisa mencapai Rp150 triliun.
“Pemilu ini nanti adalah pemilu sangat mahal. Saya sebagai penghitung sebetulnya dari pengajuan KPU dan Bawaslu lalu apakah pembiayaannya dari APBN atau APBD itu tidak kurang dari Rp150 triliun,” katanya dalam website seminar diadakan Indonesia Public Institute (IPI), Kamis 2 September 2021.
Menurut Doli, angka besar biaya Pemilu serentak 2024 itu mestinya dapat memotivasi agar penyelenggaraan pemilu makin berkualitas.
Baca juga: Kejaksaan Proses 94 Perkara Pelanggaran Pemilu, Empat Dari Sulawesi Tengah
“Jadi kita harus mempersiapkan sedemikian rupa secara prinsip dan teknis, ada pembaharuan, peningkatan kualitas dibanding pemilu-pemilu sebelumnya,” katanya.
Selain dana mahal, Doli juga menggarisbawahi masalah pemilu terus menerus berulang, yaitu berkait Daftar Pemilih Tetap (DPT).
“Ini isu klasik sebetulnya, ada di setiap pemilu. Saya kira persoalan DPT ini bisa diminimalisir ketika memang negara atau pemerintah punya database kependudukan baik, valid, terintegrasi dan sistem pengelolaannya terkelola dengan baik,” ungkapnya.
Doli berharap di sisa waktu dimiliki sebelum Pemilu Serentak 2024 dimulai, pemerintah bisa menyelesaikan semua persoalan terkait data kependudukan.
Baca: Jatim-Jateng Penyumbang Jumlah Buta Aksara Terbesar di Indonesia
“Kalau di waktu 1-3 tahun ini bisa diselesaikan pemerintah, itu akan sangat membantu dan mengurangi kerumitan penyelenggara pemilu terutama masalah DPT,” tambahya.
Doli pernah mengatakan bahwa tahapan pemilu serentak 2024 akan dimulai pada Januari 2022.
Adapun jadwal itu kemungkinan akan diresmikan pada 6 September 2021 dalam rapat kerja Komisi II DPR bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bersama para penyelenggara pemilu.
Doli juga menuturkan bahwa pihaknya menetapkan pencoblosan Pimeilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres) pada 21 Februari 2024.
Sementara itu pilkada serentak baru akan dilaksanakan sembilan bulan setelahnya yaitu pada 27 November 2024.
Baca juga: Vonis Penjara Juliari Batubara 12 Tahun, ICW: Patutnya Seumur Hidup
KPU sarankan tahapan sejak 30 bulan sebelum Pemilu serentak 2024
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Viryan Aziz menyarankan, agar tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024 di mulai sejak 30 bulan sebelum waktu pemungutan suara. Hal itu, kata dia, dilakukan agar pelaksanaan pemilu menjadi lebih matang dan maksimal.
“Guna meningkatkan kualitas Pemilu 2024, sebaiknya tahapan pemilu dimulai sekitar 30 bulan dari waktu pemungutan suara,” kata Viryan dalam laman pribadinya yang telah diizinkan untuk dikutip Kompas.com, Selasa 9 Maret 2021
Adapun dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan bahwa tahapan pemilu dimulai paling lambat 20 bulan sebelum pemungutan suara.
Viryan menilai menambah waktu tahapan pemilu 10 bulan lebih awal menjadi solusi agar persiapan pemilu selesai dengan matang baru dilaksanakan. Selain itu, tidak perlu lagi membuat perencanaan sambil melaksanakan.
“Risiko bila persiapan Pemilu 2024 tidak disiapkan sejak dini (30 bulan) berpotensi masalah pada Pemilu 2019 dapat terulang bahkan lebih komplek karena dilakukan pemilu serentak dan pemilihan (kepala daerah) serentak pada tahun 2024,” ujarnya. (****)
Baca juga: Bawaslu: Bupati Parigi Moutong Tidak Penuhi Unsur Pelanggaran Pemilu
