Gemasulawesi– Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meminta pengusaha perikanan tangkap untuk lindungi ABK melalui kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau BPJAMSOSTEK.
“Pengusaha kapal harus memberi perlindungan sosial terhadap resiko kematian, maupun pensiun,” kata Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, KKP, Mansur, di kantor Pelayanan Pelabuhan Perikanan Awang, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kamis, 7 Oktober 2021.
Permintaan lindungi ABK melalui BPJAMSOSTEK itu ditegaskan dalam sosialisasi jaminan sosial tenaga kerja secara online di kantor Pelayanan Pelabuhan Perikanan Awang.
Baca juga: Polisi Pulangkan Jenazah ABK Kapal Fu Yuan Yu Asal Donggala Sulteng
Kegiatan itu diikuti asosiasi nelayan, unsur Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah, pengelola Pelabuhan Perikanan Teluk Awang, dan pengusaha kapal perikanan tangkap.
Mansur mengatakan, negara telah menyediakan perangkat perlindungan kepada masyarakat nelayan khususnya, yakni perlindungan sosial yang diamanatkan kepada BPJAMSOSTEK.
Sejak 2018, katanya, KKP sudah berkolaborasi dengan BPJAMSOSTEK dan membuat perjanjian kerja sama untuk memberi perlindungan sosial kepada nelayan di seluruh wilayah Indonesia. Kerja sama itu diikuti hingga ke level daerah.
Sinergi dua lembaga itu sangat penting dilakukan karena aktivitas nelayan memiliki resiko tinggi saat menangkap ikan di laut. Misalnya, resiko dari cuaca buruk, gelombang tinggi, dan tenggelamnya kapal yang berpotensi mengancam jiwa.
“Untuk mengurangi risiko sosial yang ditimbulkan, pemerintah hadir dan mengharuskan seluruh kapal perikanan tangkap untuk melindungi awak kapal mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan,” ujarnya.
Baca Juga: Polisi Amankan Dua Pelaku Curanmor di Kelurahan Layana, Kota Palu
Kepala BPJAMSOSTEK NTB Adventus Edison Souhuwat mengatakan, kerja sama antara KKP dan BPJAMSOSTEK sebagai bentuk kehadiran negara kepada seluruh masyarakat tanpa terkecuali guna memastikan setiap pekerja yang mengalami risiko akan mendapatkan perlindungan sosial dalam bentuk santunan dan biaya-biaya lain atas kecelakaan kerja, kematian, dan jaminan pensiun.
“Nelayan sebagai tulang punggung keluarga jika mengalami risiko, secara otomatis penghasilan yang didapatkan secara rutin akan putus atau hilang. Untuk itu, dengan perlindungan BPJAMSOSTEK, negara menjaga keberlangsung hidup keluarga yang ditinggalkan,” kata Adventus.
Penanggung Jawab Pelabuhan Perikanan Teluk Awang Akbar Fitrianto menyebutkan jumlah kapal berkapasitas 30 gross tonnage (GT) yang memanfaatkan pelabuhan sebanyak 29 unit, di mana masing-masing kapal memiliki 30 ABK.
Sedangkan kapal di bawah 30 GT sebanyak 20 unit dengan jumlah ABK empat hingga enam orang.
“Semua ABK kapal perikanan tangkap tersebut menjadi potensi sebagai peserta BPJAMSOSTEK. Berdasarkan pengamatan kami di Jakarta, dengan menjadi peserta insya Allah menguntungkan untuk kita semua,” katanya. (****)
Baca juga: Walikota Palu Dukung Pemberian Perlindungan Sosial ke ASN
