Walikota Palu Dukung Pemberian Perlindungan Sosial ke ASN

<p>Foto: Aparatur Sipil Negara</p>
Foto: Aparatur Sipil Negara

GemasulawesiWalikota Palu, Hadianto Rasyid mendukung upaya pemberian perlindungan sosial ke ASN dari Korpri dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Cabang Palu.

“Kami meminta ASN agar membuka diri ikut kepesertaan BPJAMSOSTEK,” ungkap Hadianto, usai penandatanganan nota kesepahaman antara Korpri Kota Palu dan BPJAMAOSTEK Cabang Palu di Palu, Rabu 24 Agustus 2021.

Ia mengatakan, program pemberian perlindungan sosial ke ASN itu sangat bermanfaat bagi ASN sebagai langkah kerja inovatif dalam rangka pendukung kegiatan pemerintah.

Baca juga: Target PAD Sektor SPAM Air Bersih Parigi Moutong Menurun

Hingga kini, Korpri Kota Palu memulai kerja sama perlindungan kesejahteraan sosial bagi ASN melalui program BPJAMSOSTEK.

“Ini menunjukkan Korpri Kota Palu memiliki kepedulian terhadap dalam hal memperhatikan sisi kesejahteraan maupun hal-hal sosial lainnya yang berhubungan dengan anggota Korpri di kota ini,” ujarmya.

Walikota menilai, langkah-langkah progresif dan inovatif dibangun kedua belah pihak menjadi harapan baru bagi para anggota korps pegawai di lingkungan Pemkot Palu.

Kepala BPJAMSOSTEK Cabang Palu Raden Harry Agung menjelaskan, ASN memiliki risiko sama seperti pekerja lainnya. Sehingga, intervensi jaminan sosial dipandang penting.

Baca juga: DPR Minta Pemerintah Jamin Warga Selama PPKM Darurat Covid

Kepesertaan jaminan sosial, ASN Palu mendapat dua manfaat dari program itu yakni jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja. Namun, pada jaminan kecelakaan kerja, BPJAMSOSTEK menyebut lebih spesifik tugas-tugas di organisasi Korpri.

“Santunan risiko kematian kurang lebih sebesar Rp42 juta dengan harapan lewat program ini ASN di lingkup Pemkot Palu lebih sejahtera apa bila menghadapi risiko-risiko sosial,” papar Agung.

Baca juga: Sekretaris BPD Dolago Rangkap Jabatan, Diduga Langgar Aturan

Iuran kepesertaan anggota Korpri cukup kecil

Dia mengemukakan, iuran kepesertaan anggota Korpri cukup kecil 0,54 persen atau sekitar Rp13 ribu per bulan dengan dasar acuan upah minimum provinsi (UMP).

Ketua Dewan Korpri Kota Palu Imran Lataha mengatakan, jumlah anggota Korpri di kota itu sekitar 5.000 orang lebih, dengan jumlah itu pihaknya mendorong agar ASN aktif mendaftarkan diri menjadi peserta BPJAMSOSTEK, termasuk mengupayakan pensiunan PNS ikut dalam kepesertaan jaminan sosial.

“Langkah ini memberikan jaminan proteksi kepada ASN aktif maupun mereka yang telah Purna Bhakti, dengan begitu jika sewaktu-waktu terjadi risiko sosial mereka hadapi, keluarga mereka tetap merasakan manfaatnya,” tutupnya. (***)

Baca juga: PPKM di Kota Palu, Pemkot Tiadakan Penyekatan Pos Perbatasan

...

Artikel Terkait

wave

Kejagung Lidik Dugaan Korupsi PT Pupuk Indonesia

Kejagung tengah menyelidiki adanya dugaan korupsi PT Pupuk Indonesia. Kabarnya, sejumlah saksi diundang dimintai keterangan penanganan kasus.

Pegiat Anti Korupsi MAKI Sebut KPK Tidak Seriusi Kasus Harun Masiku

Pegiat anti korupsi MAKI sebut KPK tidak seriusi kasus Harun Masiku yang masih buron hingga saat ini, hanya beretorika tutupi ketidakmampuan

Ditemukan Kamar Milik Tunawisma di Dalam Drainase Kota Bandung

Petugas saluran air dari Dinas Pekerjaan Umum Bandung, Jawa Barat, temukan kamar milik tunawisma di dalam drainase, saat pembersihan.

Penyanyi Senior Elly Kasim Meninggal Dunia

Penyanyi senior Elly Kasim meninggal dunia. Kabar duka itu beredar lewat pesan singkat yang beredar luas, ungkapan belasungkawa berdatangan.

Diduga Menista Agama, YouTuber Muhammad Kece Ditangkap Polisi

Diduga menista agama lewat kontennya, Youtuber Muhammad Kece ditangkap aparat kepolisian, ia ditangkap di sekitar wilayah Bali.

Berita Terkini

wave

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.

PAD Parigi Moutong Tembus 106 Persen Saat Total Pendapatan Anggaran 2025 Meleset dari Target

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parigi Moutong TA 2025 sukses tembus 106,08%. Simak rincian APBD, nilai SiLPA, dan raihan opini WTP


See All
; ;