Polisi Amankan Motor Knalpot Bising di Banggai

<p>Foto: Polisi Amankan Motor Knalpot Bising di Banggai.</p>
Foto: Polisi Amankan Motor Knalpot Bising di Banggai.

Berita banggai, gemasulawesi– Jajaran Polsek Batui, Banggai, Sulawesi Tengah, mengamankan sejumlah sepeda motor yang menggunakan knalpot bising.

“Sejumlah sepeda motor itu diamankan saat kami menggelar operasi Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD),” ungkap Kapolsek Batui, Iptu IK Yoga Widata, di Banggai, Sulawesi Tengah, Rabu 10 Februari 2021.

Ia mengatakan, Polsek Batui mengamankan empat unit sepeda motor knalpot bising di di Jalan Trans Sulawesi depan Pasar Batui, Banggai, Sulawesi Tengah.

Suara motor knalpot racing itu sangat mengganggu kenyamanan, sebab suara yang dikeluarkan sangat menggangu pendengaran warga maupun pengguna jalan lainnya.

Baca juga: Tim Black Panther Parimo Tangkap Residivis Curanmor

“Kita juga mengamankan lima unit kendaraan yang tidak tertib berlalu lintas,” tuturnya.

Selanjutnya, Polsek Batui, Banggai, Sulawesi Tengah, meminta para pemilik kendaraan kemudian langsung membuat surat pernyataan, serta mengganti dengan knalpot racing dengan yang standar. Dan melengkapi komponen maupun dokumen kendaraan lainnya.

Polsek Batui, Banggai, Sulawesi Tengah, tidak akan mengembalikan kendaraan kepada pemiliknya jika tidak dapat melengkapi seluruh komponen dan surat-surat kendaraan.

Diketahui, knalpot bising atau racing bukanlah knalpot standar sesuai yang ditentukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).

Pemasangan knalpot racing sepeda motor yang tidak standar, Pasal 285 ayat 1 UU LLAJ telah mengatur sanksi bagi pelanggar knalpot standar.

Pasal itu menjelaskan pengendara sepeda motor yang kendaraannya tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan di antaranya knalpot bising akan ditindak.

Pasal 285 ayat 1 UU LLAJ berbunyi setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat 3 juncto Pasal 48 ayat 2 dan ayat 3 dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu.

Selanjutnya terkait knalpot bising juga diatur dalam pasal 48 ayat 3 UU LLAJ dan pasal 6 ayat 3 Peraturan Pemerintah nomor 80 tahun 2012. Tentang tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan.

Baca juga: Jajaran Polres Parimo Siap Ikuti Vaksinasi Covid 19

Laporan: Rahmat

...

Artikel Terkait

wave

Kejari Tahan Ketua DPC PDIP Parimo Terdakwa Dugaan Korupsi Aset DKP

Kejari tahan Ketua DPC PDIP Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, terdakwa SS dugaan korupsi aset DKP tahun 2012, bersama HL dan MT.

Peringatan Dini Cuaca Sulteng 10 Februari 2021

BMKG keluarkan peringatan dini cuaca Sulteng 10 Februari 2021, kepada masyarakat luas.

BNNP Sulteng: Sosialisasi Penting Cegah Kasus Narkoba

Badan Narkotika Nasional atau BNNP Sulawesi Tengah menyebut sosialisasi di media cetak, elektronik, sosial penting cegah kasus Narkoba.

Polsek Luwuk Lakukan Penyemprotan Cairan Disinfektan di Pelabuhan

Polsek Luwuk melakukan penyemprotan cairan disinfektan di Kompleks Pelabuhan Rakyat, Kelurahan Bungin, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah.

Pekan Depan, DPRD Parimo Hearing Pemda Terkait Pilkades 2021

DPRD Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, berencana ingin hearing Pemda terkait Pilkades 2021, soal rencana pelaksanaan sekitar Maret-April 2021.

Berita Terkini

wave

Misteri Ongka: Mengapa Satu Tersangka Sabu "Menguap" dari SPDP Polda Sulteng?

Nama Robi tak tercantum dalam SPDP kasus sabu Parigi Moutong meski sempat diamankan bersama barang bukti. Pelepasannya oleh Ditresnarkoba

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.


See All
; ;