Pekan Depan, DPRD Parimo Hearing Pemda Terkait Pilkades 2021

<p>Foto: Anggota Komisi satu DPRD Parimo dari Fraksi Hanura, I Putu Eddy Tangkas Wijaya.</p>
Foto: Anggota Komisi satu DPRD Parimo dari Fraksi Hanura, I Putu Eddy Tangkas Wijaya.

Berita parigi moutong, gemasulawesi– DPRD Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, berencana hearing Pemda terkait Pilkades 2021.

“Kami belum mengetahui agenda Pilkades. Makanya, ingin bertanya soal itu,” ungkap Anleg Komisi Satu DPRD Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, I Putu Eddy Tangkas Wijaya, Selasa 9 Februari 2021.

Ia mengatakan, rencana hearing Pemda terkait Pilkades 2021 akan diagendakan senin pekan mendatang.

Komisi satu DPRD akan mengundang Dinas pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa (DPMPD) Parigi Moutong, Sulawesi Tengah.

“Kami sempat kaget, Pilkades direncanakan bulan depan. Sementara kami belum mengetahui dan tidak ada pemberitahuan,” tuturnya.

Baca juga: Maret 2021, Pelaksanaan Pilkades Serentak di Parimo

Ia mengatakan, belum ada koordinasi dengan DPRD terkait rencana pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak pada Maret-April 2021. Makanya, pihaknya ingin hearing Pemda terkait Pilkades.

Menurutnya, pelaksanaan Pilkades serentak di 58 desa itu mesti ada perencanaan yang matang dan jelas.

“Mesti jelas dari segi penganggaran, waktu pelaksanaan dan lainnya,” tegasnya.

Ia mengatakan, pada saat hearing Pemda terkait Pilkades 2021, baru akan muncul skema pelaksanaannya.

Selain agenda terkait Pilkades, pihaknya juga akan membahas isu pemekaran desa. Pihaknya juga akan mengundang Inspektorat, untuk melihat sisi pengawasannya.

“targetnya, ada beberapa agenda yang akan kita bahas nanti,” tutupnya.

Sebelumnya, Sekretaris DPMPD Parimo, Ervian Aksa Yosa mengatakan, puluhan desa dijadwalkan akan ikuti Pilkades serentak.

“Totalnya, sekitar 57 desa akan ikuti Pilkades Parimo 2021 secara serentak,” ungkapnya.

Ia mengatakan, 57 desa ikuti Pilkades Parimo 2021 terdiri dari tujuh desa dengan masa jabatan Kades selesai saat ini. Dan 50 desa dengan masa jabatan Kades selesai untuk tahun 2020.

Masa pelaksanaan Pilkades Parimo 2021 kata dia, tahapannya akan mulai dilaksanakan sekitar Maret atau April.

“Untuk tahapan pelaksanaan Pilkades 50 desa di 2020 sempat tertunda, sisanya akan dilanjutkan pada 2021,” jelasnya.

Sementara proses pelaksanaan Pilkades Parimo 2021 di tujuh desa, akan memulai tahapan baru.

Ia menambahkan, Pemda telah membuat Perbup terbaru terkait pelaksanaan Pilkades 2021. Perbup itu akan disosialisasikan kepada desa yang ikuti pelaksanaan pemilihan mendatang.

Baca juga: Puluhan Desa Ikuti Pilkades Parimo 2021

Laporan: Muhammad Rafii

...

Artikel Terkait

wave

Bawa Sabu, Polisi Tangkap Pasutri Asal Parigi Moutong

Polsek Palu Utara, Sulawesi Tengah, tangkap Pasangan suami istri atau Pasutri asal Parimo yang bawa sabu, sebanyak 200 paket kecil narkoba.

Pria di Sigi Meregang Nyawa Ditangan Adik Ipar

Polsek Palolo, Sigi, Sulawesi Tengah, ungkap kasus pria meregang nyawa ditangan adik ipar sendiri, akibat tersulut emosi melihat pertengkaran

Imunisasi Vaksin Covid 19 di Parimo Terkesan Tertutup

Pelaksanaan imunisasi vaksin covid 19 di Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, terkesan tertutup, hanya fotografer diperbolehkan di area steril.

Peringatan Dini Cuaca Sulteng 8 Februari 2021

BMKG kembali mengeluarkan peringatan dini cuaca Sulteng 8 Februari 2021, kepada masyarakat luas.

Kota Palu Ancam Cabut Izin Usaha Cafe Pelanggar Prokes

Pemerintah Kota Palu melalui tim terpadu penegakan hukum protokol kesehatan covid 19, mengancam cabut izin usaha cafe pelanggar Prokes.

Berita Terkini

wave

Pemerintah Genjot Program Prioritas untuk Ciptakan Jutaan Lapangan Kerja Baru

Pemerintah mempercepat program prioritas nasional, mulai dari koperasi desa, kampung nelayan, hingga revitalisasi tambak.

Prabowo Perluas Program Sekolah Rakyat untuk Kelompok Ekonomi Lebih Luas

Presiden Prabowo merencanakan pembangunan 500 Sekolah Rakyat, memperluas sasaran dari desil 1-2 hingga 5 demi pemerataan pendidikan.

PA Jakarta Barat Batalkan Perkawinan WNI dengan WNA Arab Saudi

Pengadilan Agama Jakarta Barat mengabulkan gugatan JPN, lindungi WNI korban KDRT, dan pastikan perkawinan dibatalkan secara sah.

KPK Telusuri Dugaan Korupsi Kuota Haji, Nama Khalid Basalamah Disorot

KPK menyelidiki dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, menyoroti peran Khalid Basalamah serta kejanggalan pembagian kuota tambahan.

KPK Dalami Dugaan Korupsi Pengadaan Mesin EDC BRI

KPK memanggil Irni Palar dan menetapkan lima tersangka dalam kasus korupsi pengadaan mesin EDC senilai Rp2,1 triliun.


See All
; ;