Kota Palu Butuh Langkah Cepat Cegah Pernikahan Anak

<p>Foto: Illustrasi Cegah Pernikahan Anak.</p>
Foto: Illustrasi Cegah Pernikahan Anak.

Berita sulawesi tengah, gemasulawesi– DPRD menyebut Kota Palu, Sulawesi Tengah, butuh langkah cepat cegah pernikahan anak.

“Itu sebagai upaya untuk mencegah pernikahan anak terus terjadi,” ungkap Ketua Komisi A Bidang Ekonomi, Pemerintah dan Kesejahtaraan Rakyat (Kesra) DPRD Palu Mutmainnah Korona di Palu, Senin 5 Juli 2021.

Ia mendesak percepatan lahirnya peraturan dapat cegah pernikahan anak, yaitu Peraturan Walikota Palu tentang Kota Layak Anak.

Penguatan upaya perlu dilakukan dengan rencana aksi daerah tentang pencegahan pernikahan sejak dini di Kota Palu, usai peraturan walikota terbit.

“Sejumlah perangkat daerah dan organisasi lainnya dapat membantu,” tuturnya.

Untuk cegah pernikahan anak, perlu dukungan anggaran kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palu, dalam rangka memperkuat kerja-kerja kelembagaan binaannya.

Baca juga: Polsek Batui Bubarkan Acara Pernikahan Langgar Pembatasan

Contohnya, kepada Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (Satgas PPA) dan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). Mereka mempunyai program upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak di Kota Palu.

“Program konseling dan edukasi kepada keluarga juga penting,” sebutnya.

Baca juga: Tekan Pernikahan Dini, Parimo Gandeng Kemenag dan Pengadilan Agama

Sementara untuk kebutuhan konseling, langkah percepatan pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) sebagai pusat pembelajaran pemberdayaan keluarga di Kota Palu, dinilai perlu.

Salah satu programnya berupa pemberian edukasi pranikah bagi keluarga baru dan program parenting untuk cegah pernikahan anak.

Baca juga: Guru hingga Siswa Dapat Bantuan Internet PPKM Darurat

“Juga penting pelibatan anak berusia remaja,” ucapnya.

Tujuannya, memperluas informasi dan edukasi mengenai hak anak, hak reproduksi dan pentingnya pendidikan bagi anak melalui berbagai forum anak, keluarga, perempuan dan lain-lain.

Baca juga: Mulai 6 Juli, Syarat Masuk Indonesia Wajib Bawa Hasil PCR Negatif

Memperluas informasi dan edukasi itu, dapat dilakukan bersama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud).

“Bersama Disdikbud melakukan kegiatan outreach berbasis rukun tetangga (RT) mengenai pendidikan dan hak reproduksi serta dampak dari pernikahan dini,” tutupnya.

Baca juga: Tangkap Sindikat Narkoba Kota Palu, Polisi Amankan 2 Kg Sabu

Laporan: Rafiq

...

Artikel Terkait

wave

Tangkap Sindikat Narkoba Kota Palu, Polisi Amankan 2 Kg Sabu

Polisi menangkap delapan sindikat Narkoba Kota Palu, Sulawesi Tengah, beserta menyita 2 Kg sabu, merupakan pengedar masuk Target Operasi

Pemkot Palu Wajibkan 80 Persen Warga Divaksin Pekan Ini

Pemerintah Kota Palu, Sulawesi Tengah, mewajibkan 80 persen warga tervaksin pekan ini, untuk menekan angka penyebaran covid 19

Rekomendasi PTM Terbatas Parigi Moutong Belum Keluar

Satgas covid 19 belum keluarkan rekomendasi Pertemuan Tatap Muka atau PTM terbatas di Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah.

70 Miliar Rupiah, Investasi Budidaya Udang Parigi Moutong

PT Aquakultura Prima menyebut nilai investasi budidaya udang Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, saat ini sudah mencapai 70 miliar rupiah.

Gubernur Sulawesi Tengah Target Produksi Udang 200 Ribu Ton

Menandai tabur udang vaname perdana di Parigi Moutong, Gubernur target produksi udang Sulawesi Tengah sebanyak 200 ribu ton.

Berita Terkini

wave

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.

PAD Parigi Moutong Tembus 106 Persen Saat Total Pendapatan Anggaran 2025 Meleset dari Target

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parigi Moutong TA 2025 sukses tembus 106,08%. Simak rincian APBD, nilai SiLPA, dan raihan opini WTP


See All
; ;