KPPU Cium Ada Pemain Besar Terlibat Bisnis PCR

<p>karikatur/monitorindonesia.com</p>
karikatur/monitorindonesia.com

Nasional, gemasulawesi- Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mencium adanya pemain besar yang terlibat dalam bisnis tes PCR. Indikasi ini selaras dengan adanya dugaan persaingan bisnis tidak sehat dalam pengadaan tes PCR.
Direktur Ekonomi KPPU Mulyawan Ranamanggala menyebutkan, kelompok pemain besar itu terbentuk pada pelaku usaha laboratorium yang mewadahi praktik tes PCR.

Baca juga: Buah-buahan Indonesia Dominasi Ekspor Hortikultura

“Kami indikasikan bahwa ada beberapa kelompok usaha dalam pelaku usaha laboratorium. Kami sedang dalami bagaimana kekuatan kelompok usaha ini dalam pangsa pasarnya di bisnis tes PCR yang dilakukan selama ini,” ujar dia dalam sesi bincang media, Jumat 12 November 2021.
Mulyawan pun sempat menyebut beberapa nama seperti GSI Lab dan Bumame. Namun, dia belum mau memastikan apakah nama-nama tersebut benar terlibat dalam praktik monopoli bisnis PCR.

Baca juga: Berikut Cara Alami Pulihkan Anosmia

“Selanjutnya mengani data pelaku usaha yang sedang beredar saat ini, saya bisa bilang mungkin sebagian ada yang benar. Kami sedang verifikasi dari yang beredar saat ini, kami masih pendalaman,” ungkap dia.
Selain pemain besar, Mulyawan juga mendeteksi kemungkinan adanya potensi bisnis atau persiangan usaha yang tidak sehat dalam pengadaan tes PCR. Itu lantaran banyak pelaku usaha atau klinik yang membuka praktik PCR, dan menawarkan paket bundling dengan harga yang berbeda-beda.

Baca juga: Buntut Isu Bisnis PCR, Luhut dan Erick Thohir Dilaporkan ke KPK

Menurut dia, KPPU sudah merespon munculnya dugaan terjadinya harga di luar batas (excessive price) yang dilakukan dengan memanfaatkan momentum pandemi Covid-19 sebagai kesempatan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya.
“KPPU terus melakukan monitoring terhadap harga tes RT-PCR mandiri dan melakukan analisis terhadap potensi terjadinya persaingan usaha tidak sehat,” kata Mulyawan. (**)

...

Tags

Artikel Terkait

wave

Sempurnakan RUU HKPD, Perlu Masukan dari Pemerintah Daerah

Dalam rangka melakukan sempurnakan penyusunan RUU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD)

Puan Maharani Dikritik Susi Pudjiastuti Tanam Padi Saat Hujan

Puan Maharani menanam padi di area persawahan Sendangmulyo, Sleman, Yogyakarta saat hujan mendapat kritikan dari Susi Pudjiastuti.

Pihak Ducati Corse Bantah Disebut Marah Karena Kargo Motor Dibuka

Kabar viral Ducati corse marah karena kargo motor mereka dibuka secara illegal dibantah oleh pihak Ducati.

Terkait RUU PDP, DPR RI dan Pemerintah Capai Titik Temu

Terkait Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) akhirnya DPR RI dan pemerintah menemui titik temu.

Dirjen Minerba ESDM Diminta Perhatikan Dampak Lingkungan Akibat Tambang

Dirjen Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM diminta memperhatikan dampak lingkungan akibat industri tambang di Indonesia.

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;