Lanal Gagalkan Penyelundupan Benih Lobster di Perairan Kepri

<p>Foto: Benih Lobster.</p>
Foto: Benih Lobster.

Berita nasional, gemasulawesi– Tim F1QR Lanal TBK berhasil gagalkan upaya penyelundupan benih lobster dari Speedboat tanpa nama, tujuan Singapura di Perairan Pulau Rukan Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Senin 28 Juni 2021.

“Ada sebanyak 15 boks styrofoam berhasil diamankan. Boks itu berisi 479 kantong plastik baby lobster,” ungkap Komandan Pangkalan TNI AL (Danlanal) Karimun, Letkol Laut (P) Puji Basuki melalui keterangan tertulis, Selasa 29 Juni 2021 sore.

Penyelundupan benih lobster itu yang juga berawal dari informasi intelijen terhadap adanya dugaan penyeludupan baby lobster.

Terdapat dua jenis lobster yang ditemukan, antara lain masing-masing jumlah 119.750 ekor benur jenis pasir dan 1000 ekor benur jenis mutiara, dari hasil pencacahan.

“Dari penyelundupan ini, kerugian negara yang berhasil diselamatkan senilai Rp 12 miliar,” jelasnya.

Kronologi penindakan itu berawal dari informasi terkait adanya upaya penyeludupan benur tujuan negara Singapura.

Selanjutnya, dari informasi tersebut, Tim F1QR Lanal TBK kemudian melakukan operasi keamanan laut terbatas di Perairan Pulau Rukan.

Baca juga: Polisi Bekuk Pelaku Pengeboman Ikan di Bangkep, Sulawesi Tengah

“Pada 03.45 Wib, tim F1QR mendeteksi suara dan terpantau satu unit speedboat berkecepatan tinggi diduga sebagai pelaku kegiatan ilegal. Tim kemudian langsung melakukan pengejaran,” papar Puji.

Setelah melakukan pengejaran, tim kehilangan speedboat tersebut. Namun, petugas terus melakukan upaya penyisiran dan menemukan boks styrosfoam berisi benur.

Tim F1QR harus menghentikan pengejaran terhadap kapal tersebut, karena kecepatan speedboat tidak dapat diimbangi.

“Pelaku menggunakan speedboat bermesin besar dan bermanuver dengan kecepatan tinggi guna menghindari pengejaran terhadap petugas,” ungkapnya

Kegiatan penyelundupan baby lobster tersebut melanggar unsur pidana Pasal 92 Junto Pasal 26 UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah melalui UU No. 45 Tahun 2008.

Kemudian, UU. No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bab III bagian keempat Paragraf 2 pasal 92 Junto Pasal 26 dengan ancaman pidana paling lama 8 Tahun Penjara dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000.00 (Satu Miliyar Lima Ratus Juta Rupiah.

“Kita masih melakukan penyelidikan lebih lanjut, termasuk terhadap para penyeludup dan juga asal bemhr itu,” tutupnya. (***)

Baca juga: Wapres Minta Kominfo Beri Layanan Tol Langit ke Papua

...

Artikel Terkait

wave

Indonesia Teken Kerjasama Pertahanan Informasi dengan Prancis

Kerjasama Pertahanan Informasi dengan Prancis dimulai, usai persetujuan kerja sama pertahanan atau Defence Cooperation Agreement (DCA).

Pemerintah Didesak Lindungi ABK WNI di Kapal Asing

Destructive Fishing Watch (DFW) mendesak pemerintah mengambil tindak, untuk melindungi awak kapal ikan WNI di kapal asing.

Anleg Tanjung Barat Jadi Tersangka Kasus Pencurian Kelapa Sawit

Polda Jambi menetapkan Anleg Tanjung Barat berinisial BA tersangka kasus pencurian tandan buah segar kelapa sawit milik PT Produk Sawit Indo.

Wapres Minta Tempat Wisata Papua Ada Musholla dan Makanan Halal

Destinasi tempat wisata Papua terus berkembang, muncul permintaan untuk menyediakan sejumlah fasilitas seperti musholla dan makanan halal.

Kementan Bangun Embung di Luwu Utara, Sulawesi Selatan

Untuk meningkatkan meningkatkan produktivitas pertanian, Kementan membangun embung di Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan.

Berita Terkini

wave

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.

PAD Parigi Moutong Tembus 106 Persen Saat Total Pendapatan Anggaran 2025 Meleset dari Target

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parigi Moutong TA 2025 sukses tembus 106,08%. Simak rincian APBD, nilai SiLPA, dan raihan opini WTP


See All
; ;