Berita parigi moutong, gemasulawesi– Jelang pelaksanaan Pilkada serentak 2020 di Provinsi Sulawesi Tengah, Tim Desk Pilkada Parigi Moutong menyebut ada beberapa larangan untuk Aparatur Sipil Negara atau ASN.
“Hindari melakukan hal atau kegiatan yang bisa merusak marwah netralitas ASN,” ungkap Sekretaris Tim Desk Pilkada Pemda Parigi Moutong, Ponco Nugroho, yang juga menjabat sebagai Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan Umum (PUM) Setda Parimo, di ruang kerjanya, beberapa waktu lalu.
Ia melanjutkan, ini beberapa larangan yang tidak bisa dilakukan seorang ASN jelang Pilkada adalah tidak boleh melibatkan diri dalam persoalan politik pasangan calon.
Baca juga: Tim Desk Pilkada: Jaga Netralitas ASN
Selain itu, tidak menggunakan fasilitas Negara dan kewenangan dari jabatan untuk kepentingan pasangan calon kepala daerah.
Kemudian, hal lain yang tidak boleh dilakukan seorang ASN adalah memposting sesuatu yang berkaitan dengan dukungan bagi Paslon Pilkada Sulteng 2020.
Baca juga: Puluhan ASN Jalani Sidang Kode Etik
Baca juga: Bawaslu Sulteng dan Dosen Untad Palu Saling Lapor
“Jika ada salah satu calon pasangan yang kita simpati, simpanlah dalam hati,” tegasnya.
Ia melanjutkan, penerapan netralitas dapat menjaga kekompakan dan keutuhan bagi keluarga besar ASN.
Selain itu juga, dapat mencegah posisi ASN dalam birokrasi yang dapat menimbulkan potensi sasaran tarik menarik paslon kepala daerah.
Baca juga: Merasa Marwah DPRD Parimo Dilecehkan, Fraksi Nasdem Tinggalkan Sidang Paripurna
Dalam hajat pilkada senantiasa ada power struggle dan power competition antar kontestan, konstituen, serta pihak lain yang berkepentingan.
Selain itu, ASN dan birokrasi pemerintah berdiri menurut golongan dan kelompok masing-masing.
“Netralitas ASN Parigi Moutong pada Pilgub Sulteng 2020, Jaga Kekompakan dan Keutuhan yang menciptakan Pilkada Aman dan Damai,” tuturnya.
Baca juga: Parigi Moutong Sudah Membentuk Sekretariat Desk Pilkada Sulawesi Tengah
Desk pilkada berperan, antara lain sebagai political partnerships body yang diikat dengan platform yang sama, yakni pilkada yang berkualitas.
issue direction fi nder, yakni peran untuk dapat memahami, menyadari, atau bahkan memprediksi beberapa kemungkinan isu teknis maupun substantif yang perlu dan tidak perlu menjadi perhatian Bersama.
issue intensifi er, yakni peran untuk memberikan penekanan tentang isu-isu mana yang perlu ditonjolkan serta isu mana yang perlu dieliminir, atau peran sebagai ‘”pengeras isu-isu”. Sehingga, isu dapat berkembang menjadi public interest di daerah setempat.
Dan conflicts deminisher, yakni peran sebagai pemecah dan peneduh konflik dari berbagai kemungkinan konflik yang muncul.
Baca juga: Pilkada Serentak Sulteng 2020, Ribuan TPS Masuk Kategori Rawan
Laporan: Muhammad Rafii
