Parigi moutong, gemasulawesi.com– Bappelitbangda bersama sejumlah instansi berkoordinasi terkait mekanisme pelaksanaan Musrenbang dan Forum OPD. Terkait perencanaan pembangunan Parigi Moutong (Parimo) 2021.
“Dengan perencanaan pembangunan lebih diawal, lebih teratur untuk menyusun prioritas pembangunan tahun 2021,” ungkap Kepala Bappelitbangda Parigi Moutong, Zulfinasran saat Rakor bersama OPD, di aula Bappelitbangda, Rabu 22 Januari 2020.
Dalam rakor ini, ada lima point penting yang ingin dicapai yaitu upaya mempercepat proses perencanaan pembangunan, sinkronisasi semua usulan pembangunan melalui satu proses perencanaan Musrenbang.
Selanjutnya, dukungan pengembangan potensi pariwisata melalui program Parimo khatulistiwa, anggaran Satpol-PP di kecamatan agar dimasukkan dalam perencanaan pemerintah kecamatan dan adanya sikronisasi antara RKPD dan dokumen RKA dari setiap OPD.
Untuk mempercepat perencanaan pembangunan 2021, prosesnya sudah dilaksanakan sejak akhir tahun 2019. Pada Januari 2020 sudah masuk tahapan mekanisme pelaksanaan Musrenbang, dengan menunggu surat edaran dari Pemda Parigi Moutong.
“Pendekatan penyusunan RKPD dapat melalui pendekatan politis, partisipatif, teknokratis dan top down-bottom up. Seluruhnya akan melalui satu pintu perencanaan melalui Musrenbang,” jelasnya.
Diharapkan juga nantinya lanjut dia, adanya konsistensi perencanaan dari tiap OPD. Perencanaan dalam RKPD harusnya sesuai dengan dokumen RKA-DPA. Tujuannya, capaian program prioritas dapat dicapai.
Kedepannya, model koordinasi perencanaan pembangunan dapat dilakukan cukup melalui internet. Setiap OPD nantinya mempunyai akses ke setiap Pemerintah Kecamatan.
Selain menghemat waktu, cara itu juga dapat menghemat anggaran perjalanan dinas untuk berkoordinasi dengan Bappelitbangda. Sehingga, anggarannya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan prioritas.
“Surat edaran terkait mekanisme pelaksanaan Musrenbang akan segera dibagikan ke setiap OPD, untuk menjadi rujukan dalam aktualisasi di lapangan,” tegasnya.
Sebelumnya, Bappelitbangda juga telah melaksanakan asistensi anggaran untuk program penurunan stunting di Kabupaten Parigi Moutong bersama setiap OPD pendamping.
“Anggaran itu akan dipergunakan pada pelaksanaan program penurunan stunting di beberapa OPD tahun anggaran 2020,” ungkap Kepala bidang Sosial Budaya Bappelitbangda Parigi Moutong, Sahid Badja.
Ia melanjutkan, untuk sinkronnya pelaksanaan program, pihaknya melaksanakan asistensi anggaran dan koordinasi dengan beberapa OPD. Diketahui penganggaran program stunting kata dia, bersumber dari Dana Insentif Daerah (DID). Sehingga, perlu ada pemahaman yang sama terkait anggaran.
Totalnya, terdapat sembilan OPD plus satu organisasi PKK sebagai pelaksana program stunting. Diantaranya, Dinas PU, Disdikbud, DPMPD, Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, Bappelitbangda, Diskominfo, Dinas Pertanian dan dinas lainnya.
Beberapa program penanganan stunting yang tersebar di beberapa OPD antara lain, layanan 1000 hari pertama, kebutuhan nutrisi ibu dan sebagainya. Adapun pembagian program dan pembiayaannya per OPD dan organisasi disesuaikan dengan Juknis DID stunting.
“Setelah rapat asistensi dan koordinasi ini berakhir, selanjutnya uraian program stunting akan dimuat dalam DPA masing-masing OPD. Kemudian, setiap OPD menjalankan program seperti yang ada dalam DPA,” tutupnya.
Baca juga: Berikut Jadwal Pelaksanaan Ujian CAT CPNS Parigi Moutong
Laporan: Muhammad Rafii
