Gemasulawesi– Ketua Senat Mahasiswa Universitas Negeri Medan, Rayanda Al Fathir tolak amandemen UUD 1945. Khawatir era Soeharto berulang.
“Kita semua pasti berkeinginan untuk bergerak ke arah lebih baik lagi dengan belajar dari kebaikan dan kesalahan masa lalu, bukan malah mengulang kesalahannya,” ungkap Rayanda kepada wartawan, Kamis 2 September 2021.
Mahasiswa tolak amandemen UUD 1945, karena dipandang sangat riskan. Akan ada kemungkinan tidak akan berhenti sampai di situ saja. Bisa saja akan ada kepentingan lain yang dibawa.
Baca juga: Anggaran Covid19 di Indonesia Dinilai Tidak Tepat dan Cenderung Mubazir
Mahasiswa tolak amandemen UUD 1945 khawatir bakal berujung tambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Menurutnya, perpanjangan masa jabatan presiden mengancam demokrasi.
Menurut dia, salah satu alasan dibuatkannya pembatasan masa jabatan presiden adalah untuk meminimalisir potensi penyalahgunaan kekuasaan.
“Jika hari ini kita perpanjangan menjadi tiga periode, misalnya, tidak menutup kemungkinan nantinya akan menjadi empat periode dan seterusnya. Jelas ini kemunduran demokrasi,” tambahnya.
Baca: Menteri Agama Janji Revitalisasi KUA Setelah Dapat Sorotan Anggota DPR
Dia mengatakan, penyalahgunaan kekuasaan terjadi di era Orde Baru yang dipimpin Presiden Soeharto. Hal itu, kata dia, karena tidak adanya pembatasan masa jabatan Presiden.
“Siapa yang ingin kembali pada masa-masa penyalahgunaan kekuasaan selama puluhan tahun ketika orde baru dulu. Dampaknya jelas, KKN marak. Kekuasaan cenderung disalahgunakan, apalagi jika dia tidak berbatas,” ucapnya.
Baca juga: Kepala Staf Presiden Moeldoko Segera Laporkan ICW ke Kepolisian
Ketum PAN sampaikan amandemen UUD
Diketahui, amandemen UUD 1945 ini disampaikan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan (Zulhas).
Dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II PAN di Jakarta, Zulhas mengungkapkan apa saja yang dibahas saat pertemuan Presiden Jokowi dengan partai pendukung pemerintah. Yaitu, soal pandemi covid19, masalah ekonomi, serta hubungan pusat dengan daerah.
Zulhas lalu bercerita ada pula pembahasan terkait problematika yang saat ini terjadi di lingkup kelembagaan Indonesia.
“Ada beberapa bicara, ‘Wah, kita kalau gini terus, ribut, susah, lamban, bupati nggak ikut gubernur, gubernur nggak ikut macam-macamlah ya’. Merasa KY lembaga paling tinggi, paling kuat, MA nggak. MA merasa paling kuasa, MK nggak. MK katanya yang paling kuasa. DPR paling kuasa. Semua merasa paling kuasa,” kata Zulhas, dalam acara itu, Selasa 31 Agustus 2021. (***)
Baca juga: Satgas Tagih Utang BLBI Obligor dan Tommy Soeharto, Total Rp111 Triliun
