Kepala Staf Presiden Moeldoko Segera Laporkan ICW ke Kepolisian

<p>Foto: Kepala Staf Presiden, Moeldoko.</p>
Foto: Kepala Staf Presiden, Moeldoko.

Gemasulawesi– Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) TNI Moeldoko segera laporkan ICW ke kepolisian. Karena lembaga swadaya masyarakat itu tidak mau meminta maaf dan membuktikan berkait tudingan tentang “promosi” obat Covid19 Ivermectin dan ekspor beras.

“Saya akan melanjutkan melaporkan kasus ini kepada kepolisian,” ujar Moeldoko kepada wartawan, Selasa 31 Agustus 2021.

Tudingan ICW itu, kata Moeldoko, sangat serius dan dia wajib meresponnya.

Baca juga: Vonis Penjara Juliari Batubara 12 Tahun, ICW: Patutnya Seumur Hidup

Moeldoko melalui kuasa hukumnya sudah tiga kali memberi kesempatan kepada ICW agar mengklarifikasi dan meminta maaf. Namun, ICW tidak punya itikad baik dengan meminta maaf kepadanya.

Cara-cara ICW membuat tudingan kepadanya adalah sangat gegabah yang sama halnya membunuh karakter seseorang. Padahal, katanya, tudingan itu belum tentu kebenarannya.

Baca juga: ICW Nilai Jokowi Tidak Lagi Komitmen Pemberantasan Korupsi

Moeldoko sempat layangkan somasi terakhir

Moeldoko sempat layangkan somasi terakhir melalui kuasa hukumnya, Otto Hasibuan, sebelum laporkan ICW ke polisi.

Kuasa hukum menyebut dalam surat somasi itu meminta peneliti ICW meminta maaf dan mencabut pernyataannya dalam rentang waktu 5×24 jam atau lima hari. Karena diduga mencemarkan nama baik.

Baca juga: ICW Nilai Janggal Penanganan Kasus Korupsi Bansos di KPK

Otto mempertanyakan kepada ICW terkait sumber data dan klaim hasil penelitian terkait polemik promosi Ivermectin.

Menurutnya, jika berdasarkan penelitian harus ada metodologinya dan ada pihak yang diwawancarai.

Baca juga: Tabung Oksigen Langka, Ratusan Ormas Somasi Jokowi

Baca juga: KPK Kawal Bansos Selama PPKM Darurat

Namun, tidak ada pihak yang diwawancarai. Karena itu, Otto menilai ICW hanya membuat analisis berdasarkan sumber dari media.

Ia mengaku mendapatkan bukti-bukti ICW berniat melakukan pencemaran nama baik.

Baca juga: Mural 404 Not Found, Moeldoko: Sampaikan Kritik dengan Beradab

“ICW sempat mengatakan terdapat misinformasi dalam polemik promosi Ivermectin,” sebutnya.

Namun, Otto menilai ICW telah mengakui adanya kesalahan tetapi tidak justru meminta maaf. (****)

Baca juga: ICW Desak Firli Bahuri Mundur dari Jabatan Ketua KPK

Baca juga: Bupati Probolinggo dan Suaminya Bersama 8 ASN Kena OTT KPK

...

Artikel Terkait

wave

Komisi VIII DPR Dukung Usulan Tambahan Anggaran Rp35,72 Milliar KPPPA

Komisi VIII DPR RI mendukung usulan tambahan anggaran KPPPA Rp35,72 milliar untuk menyokong program pemberdayaan perempuan dan anak.

KPAI Minta Pemerintah Memvaksin Sedikitnya 70 Persen Populasi Sekolah

KPAI Retno Listyarti meminta pemerintah memvaksin minimal 70 persen dari populasi di sekolah mencegah klaster baru pembelajaran tatap muka.

Tiga Subsektor Kontribusi PDB Ekonomi Kreatif Indonesia

Sandiaga Uno menyebut terdapat tiga subsektor beri kontribusi besar terhadap PDB ekonomi kreatif Indonesia yaitu kuliner, fesyen dan kriya.

Sumut Ekspor Jengkol dan Petai ke Jepang

Sumatera Utara ekspor jengkol dan petai ke Jepang sebanyak empat ton senilai Rp 339 juta. Ekpor itu juga bersamaan 22 komuditas lainnya.

KKP Amankan 130 Kapal Asing Ilegal Fishing di Indonesia

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil mengamankan ratusan kapal asing ilegal fishing di Indonesia sepanjang 2021.

Berita Terkini

wave

Sisa Anggaran Parigi Moutong Capai 41 Miliar, Bupati Sebut Terganjal Aturan Dana Pusat

Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menyisakan anggaran 41 miliar rupiah di tengah kondisi jalur Lambunu Palapi yang rusak parah.

Parigi Moutong Genjot Layanan Medis, Stunting, hingga Infrastruktur

Pemda Parigi Moutong merombak anggaran untuk perbaiki fasilitas medis, atasi malaria, stunting, hingga tuntaskan anak putus sekolah.

DPRD Parigi Moutong Sindir Soal Jalan Rusak Yang Ditambal Polisi

Anggota DPRD Basuki kritik keras Pemkab Parigi Moutong akibat infrastruktur buruk hingga polisi harus turun tangan menambal jalan rusak.

Dana CSR Parigi Moutong Gelap, Anggota DPRD Usul Bentuk Pansus

Anggota DPRD Parigi Moutong Mohammad Fadli mengkritik keras tata kelola dana CSR perusahaan yang tidak transparan dan mengusulkan pansus.

Sengkarut Anggaran Parigi Moutong, Dana Non Kapitasi Puskesmas Palasa Belum Dibayar Sejak 2024

Pemda Parigi Moutong menunggak dana non kapitasi Puskesmas Palasa sejak 2024 hingga 2026. Pelayanan kesehatan masyarakat terganggu.


See All
; ;