Berita nasional, gemasulawesi– Seluruh kepala daerah, gubernur, wali kota dan bupati diminta untuk membantu masyarakat kesulitan ekonomi di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Surat Edaran (SE) itu bernomor 440/3929/SJ, tentang PPKM dan percepatan pemberian vaksin bagi masyarakat, yang diteken Mendagri pada hari ini, dan ditujukan kepada seluruh kepala daerah di Indonesia.
“Membantu antara lain dengan cara memberikan masker, hand sanitizer, bantuan sembako dan suplemen/makanan sehat, disesuaikan dengan kondisi/kemampuan keuangan daerah,” demikian kutipan SE Mendagri itu.
Baca juga: Oknum Pendamping PKH Parigi Moutong Jadi Tersangka
Sebelumnya, pemerintah diminta untuk menyediakan bansos kepada masyarakat kesulitan ekonomi akibat pembatasan sosial berlangsung selama PPKM darurat.
Mereka terdampak ialah para pedagang berpenghasilan harian dan para pelaku usaha di sektor nonesensial.
Presiden Joko Widodo pun sebelumnya telah mengingatkan Menteri Sosial Tri Rismaharini untuk mempercepat penyaluran bansos di masa PPKM darurat.
“Saya minta jangan sampai terlambat baik itu PKH, BLT desa, bansos tunai, jangan terlambat dan paling penting bantuan beras, sembako, minggu ini harus keluar,” sebutnya.
Kemudian, Menkeu akan mengambil alih penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa sebesar Rp28,8 triliun, dan program vaksinasi di daerah sebesar Rp 1,96 triliun, yang seharusnya dijalanan pemerintah daerah.
Dari anggaran BLT desa sebesar Rp28,8 triliun untuk 8 juta keluarga penerima manfaat (KPM), realisasinya penyaluran dinilai sangat rendah.
Penyaluran bantuan ke KPM
Secara rinci pada Januari 2021, baru 5,1 juta KPM disalurkan dengan anggaran sebesar Rp1,53 triliun. Kemudian pada Februari disalurkan kepada 4,42 juta KPM dengan realisasi anggaran sebesar Rp1,33 triliun.
Pada Maret diberikan kepada 3,8 juta KPM dengan anggaran Rp1,07 triliun. Kemudian pada April baru diberikan kepada 2,71 KPM dengan anggaran Rp810 miliar.
Selanjutnya, pada Mei penyaluran baru diberikan kepada 1,87 juta KPM dengan anggaran Rp 560 miliar, Juni kepada 750.000 KPM dengan anggaran hanya Rp220 miliar. Serta Juli baru tersalurkan kepada 230.000 dengan anggaran Rp7 miliar.
Artinya dari Rp28,8 triliun BLT Desa, baru terealisasi Rp 5,6 triliun atau baru mencapai 19,4% dari pagu anggaran. olenya, pemerintah pusat akan menyalurkan langsung kepada KPM berada di desa. (***)
Baca juga: Parimo Salurkan 1200 Ton Beras untuk KPM PKH
