Mengawali Awal Tahun Kemenkumham Sulawesi Tengah Lakukan Penandatanganan Pencanangan Zona Integritas

<p>Ket Foto: Penandatanganan Pencanangan Zona Integritas Kemenkumham Sulawesi Tengah (Foto/Humas Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tengah)</p>
Ket Foto: Penandatanganan Pencanangan Zona Integritas Kemenkumham Sulawesi Tengah (Foto/Humas Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tengah)

Sulawesi Tengah, gemasulawesi – Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) wilayah Sulawesi Tengah mengawali awal tahun dengan penandatanganan pencanangan Zona Integritas (ZI).

Pelaksanaan penandatanganan pencanangan Zona Integritas (ZI) oleh Kemenkumham wilayah Sulawesi Tengah dilaksanakan di Hotel Sutan Raja, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Selasa 17 Januari 2023.

Kepala Kemenkumham wilayah Sulawesi Tengah, Budi Argap Situngkir mengatakan, penandatanganan ZI dan Perjanjian Kinerja tahun 2023, merupakan wujud komitmen Kemenkumham bersama semua satuan kerja dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi.

Baca: Kanwil Kemenkumham Sulteng Laksanakan Seleksi CPNS Hari Pertama

“Reformasi birokrasi harus secara menyeluruh, selain itu guna meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi juga Wilayah Birokrasi Bersih serta Melayani (WBK/WBBM),” ungkapnya Budi Argap.

Menurutnya Penandatanganan Perjanjian Kinerja sekaligus pencanangan Zona Integritas (ZI) pada WBK/WBBM sendiri merupakan cara untuk menata ulang dan menyederhanakan birokrasi pemerintahan yang bertujuan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, sehingga masyarakat memudahkan dalam mengakses pelayanan publik.

Penandatanganan Pecanagan ZI untuk menuju WBK/WBBM meliputi penandatanganan Komitmen Bersama, Penandatanganan Pakta Integritas dan Piagam Pencanangan Pengembangan Zona Integritas yang ditandatangani oleh kepala kantor wilayah dan kepala Divisi .

Baca: Rakor Pengawasan Orang Asing, Kemenkumham Sulteng Bahas Beberapa Isu Aktual

Sementara untuk Penandatanganan Perjanjian Kinerja ini diikuti semua Kepala Kantor Wilayah, para Kadiv, juga semua Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan serta Imigrasi se Sulawesi Tengah.

Budi Argap Situngkir, menyampaikan Zona Integritas merupakan tanggung jawab semua instansi pemerintah, WBK dan WBBM merupakan sesuatu yang telah wajib dilaksanakan bukan hanya mengejar predikat guna mengharapkan penghargaan.

Dia juga meingatkan terhadap semua Unit Pelaksana Teknis guna menindaklanjuti komitmen ini secara sungguh-sungguh untuk terciptanya lingkungan Zona Integritas yang kokoh.

Baca: Kakanwil Kemenkumham Sulteng Ambil Alih Komando Lapas Parigi

“Mengawali tahun kerja 2023 ini, ayo secara bersama-sama kita bekerja lebih produktif guna mencapai target agar cepat juga tepat, saya mengharapkan untuk semua satuan kerja (Satker) di wilayah Sulawesi Tengah bisa mendapat predikat WBK juga Kanwil sendiri nanti berupaya semaksimal mungkin agar layak serta memberikan pelayanan publik terbaik terhadap masyarakat serta mendapat penghargaan WBBM”, tutup Kakanwil. (*/NRL)

Editor: Muhammad Azmi Mursalim

Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News

...

Artikel Terkait

wave

Pengerjaan Reklamasi di Manado Terhambat Sebab Ditolak Sejumlah Warga

Namun pengerjaan proyek reklamasi di Manado itu mendapat penolakan dari sejumlah warga. Buntut dari penolakan pengerjaan proyek terhambat

Pelaku Pembusuran di Donggala Ditangkap, Korban Sempat Alami Penganiayaan, Polisi Ungkap Motifnya

Tim Buser Paneki Satreskrim Polres Donggala berhasil menangkap terduga Pelaku Pembusuran di Donggala, pelaku dibantu 4 rekannya.

Dandim Jamin Keamanan GNI: Situasi Sudah Kondusif, GNI Bisa Segera Beroperasi Kembali

Dandim Jamin Keamanan GNI pasca bentrok antar karyawan yang mengakibatkan tewasnya 2 pekerja, seoreang TKA dan seorang lagi TKI.

Tahun 2023 Ini Pemprov Sulsel Fokus Pengerjaan Ruas Jalan Tanabatue-Sanrego-Palattae

Tahun 2023 ini Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan fokus pengerjaan ruas jalan Tanabatue-Sanrego-Palattae di Kabupaten Bone.

Kerusuhan di PT GNI, 71 Pekerja Lokal Ditahan tapi TKA Belum, Polisi: Semua Masih Didalami

Sebanyak 71 Pekerja Lokal Ditahan polisi buntut kerusuhan antar karyawan di kawasan smelter PT GNI yang melibatkan TKA dan TKI

Berita Terkini

wave

Sisa Anggaran Parigi Moutong Capai 41 Miliar, Bupati Sebut Terganjal Aturan Dana Pusat

Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menyisakan anggaran 41 miliar rupiah di tengah kondisi jalur Lambunu Palapi yang rusak parah.

Parigi Moutong Genjot Layanan Medis, Stunting, hingga Infrastruktur

Pemda Parigi Moutong merombak anggaran untuk perbaiki fasilitas medis, atasi malaria, stunting, hingga tuntaskan anak putus sekolah.

DPRD Parigi Moutong Sindir Soal Jalan Rusak Yang Ditambal Polisi

Anggota DPRD Basuki kritik keras Pemkab Parigi Moutong akibat infrastruktur buruk hingga polisi harus turun tangan menambal jalan rusak.

Dana CSR Parigi Moutong Gelap, Anggota DPRD Usul Bentuk Pansus

Anggota DPRD Parigi Moutong Mohammad Fadli mengkritik keras tata kelola dana CSR perusahaan yang tidak transparan dan mengusulkan pansus.

Sengkarut Anggaran Parigi Moutong, Dana Non Kapitasi Puskesmas Palasa Belum Dibayar Sejak 2024

Pemda Parigi Moutong menunggak dana non kapitasi Puskesmas Palasa sejak 2024 hingga 2026. Pelayanan kesehatan masyarakat terganggu.


See All
; ;