Kanwil Kemenkumham Sulteng Laksanakan Seleksi CPNS Hari Pertama

<p>Foto: Kanwil Kemenkumham Sulteng Laksanakan Seleksi CPNS Hari Pertama.</p>
Foto: Kanwil Kemenkumham Sulteng Laksanakan Seleksi CPNS Hari Pertama.

Berita Sulawesi tengah, gemasulawesi — Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil atau CPNS lingkup Kanwil Kemenkumham Sulteng telah memasuki tahapan Wawancara, Pengamatan Fisik dan Keterampilan (WPFK) hari pertama.

“Peserta seluruhnya berjumlah 319 orang, proses pelaksanaan WPFK ini dilaksanakan selama empat hari. Mulai dari tanggal 13 sampai dengan 16 Desember 2021,” ungkap Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham Sulteng, Burhazir Zamda, selaku Ketua Panitia Seleksi CPNS Kemenkumham Sulteng 2021.

Pembagian pelaksanaan tahapan seleksi WPFK Kanwil Kemenkumham Sulteng kata dia, bertujuan untuk mengurangi tingkat kerumunan peserta. Sehingga, dapat mencegah resiko penularan covid19.

Baca juga: Kanwil Kemenkum-HAM Sulteng Peringati Hari HAM Sedunia ke-73

Baca juga: 19 WNA Ditolak Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta Masuk Indonesia

Pelaksanaan seleksi dilaksanakan Senin 13 Desember 2021, pukul 07.00 WITA di Kanwil Kemenkumham Sulteng.

Seleksi itu diikuti sebanyak 80 orang peserta, pada hari pertama terdiri dari delapan orang formasi Sarjana / DIII dan 72 orang formasi SLTA Sederajat. Juga terdapat tiga peserta formasi SLTA tidak hadir sehingga dinyatakan gugur.

Baca juga: Kemenkumham Galakkan Program Asimilasi dan Integrasi

Baca juga: Pembukaan Porkab Parigi Moutong Ke- V Terapkan Prokes Ketat

Jumlah peserta yang setiap hari sebanyak 80 sampai dengan 84 peserta terbagi dalam empat tim penguji. Para penguji terdiri dari para pejabat Eselon II Kantor Wilayah ditambah dengan dua orang tim penguji dari pusat.

Dalam WPFK ini terdiri dari beberapa tahapan diantaranya pemeriksaan fisik yang bertujuan untuk mengetahui kondisi fisik termasuk ada atau tidaknya tindik dan tatto, juga memperhatikan beberapa aspek penilaian wawancara yaitu Ideologi Pancasila, Ketangguhan, Konsep Diri, Motivasi, Keterampilan serta Performa Diri.

Baca juga: Kemendag Diminta Konsisten Menerapkan Kebijakan HET Minyak Goreng

Baca juga: Pembangunan SD Bantuan UNDP di Parigi Moutong Terkendala Pencairan

Proses pelaksanaan seleksi SKB WPFK di Kanwil Kemenkumham Sulteng dilaksanakan dengan menerapkam prosedur protokol kesehatan ketat.

Peserta mesti mematuhi tata tertib dan melaksanakan ketentuan SKB WPFK yang telah diatur Panitia Pusat. (**/Humas Kanwil Kemenkumham Sulteng)

Baca juga: Tingkat Kesembuhan Positif Covid-19 di Sulteng Capai 96,5 Persen

Baca juga: Rusdy Mastura Buka FGD tahun 2021

...

Artikel Terkait

wave

Disdikbud Poso Minta Kepsek Mendata Siswa untuk Vaksinasi

Dinas pendidikan dan kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Poso, Sulteng, minta Kepala sekolah (Kepsek) mendata siswa untuk kepentingan vaksinasi.

Tingkat Kesembuhan Positif Covid-19 di Sulteng Capai 96,5 Persen

Tingkat kesembuhan terkonfirmasi positif Covid-19 di Provinsi Sulawesi tengah (Sulteng) mencapai 96,5 persen.

Kanwil Kemenkum-HAM Sulteng Peringati Hari HAM Sedunia ke-73

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Provinsi Sulteng memperingati hari HAM sedunia ke-73.

Pemda Parimo Kerja Sama BPJS Ketanagakerjaan

Pemerintah daerah (Pemda) Parigi moutong (Parimo) menjalin kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam pemberian jaminan sosial.

Torue Dominasi Perolehan Emas Cabor Bulu Tangkis

Perolehan medali emas Cabang olahraga (Cabor) bulu tangkis pada Porkab ke-V Parimo didominasi Kecamatan Torue.

Berita Terkini

wave

Sisa Anggaran Parigi Moutong Capai 41 Miliar, Bupati Sebut Terganjal Aturan Dana Pusat

Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menyisakan anggaran 41 miliar rupiah di tengah kondisi jalur Lambunu Palapi yang rusak parah.

Parigi Moutong Genjot Layanan Medis, Stunting, hingga Infrastruktur

Pemda Parigi Moutong merombak anggaran untuk perbaiki fasilitas medis, atasi malaria, stunting, hingga tuntaskan anak putus sekolah.

DPRD Parigi Moutong Sindir Soal Jalan Rusak Yang Ditambal Polisi

Anggota DPRD Basuki kritik keras Pemkab Parigi Moutong akibat infrastruktur buruk hingga polisi harus turun tangan menambal jalan rusak.

Dana CSR Parigi Moutong Gelap, Anggota DPRD Usul Bentuk Pansus

Anggota DPRD Parigi Moutong Mohammad Fadli mengkritik keras tata kelola dana CSR perusahaan yang tidak transparan dan mengusulkan pansus.

Sengkarut Anggaran Parigi Moutong, Dana Non Kapitasi Puskesmas Palasa Belum Dibayar Sejak 2024

Pemda Parigi Moutong menunggak dana non kapitasi Puskesmas Palasa sejak 2024 hingga 2026. Pelayanan kesehatan masyarakat terganggu.


See All
; ;