Berita Nasional, gemasulawesi – Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI diminta konsisten menerapkan kebijakan terkait Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng.
Kebijakan itu dinilai penting untuk dilakukan mengingat kebutuhan masyarakat terhadap komoditas minyak goreng semakin meningkat menjelang perayaan natal dan tahun baru 2021 (Nataru).
Baca juga: Harga Minyak Goreng Kemasan di Parigi Moutong Naik
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal saat memimpin Rapat Kerja dengan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi di Ruang Rapat Komisi IX DPR, Senin 12 Desember 2021.
“Kami berharap Kemendag RI konsisten terkait kebijakan HET minyak goreng,” tegasnya.
Baca juga: Pelaku Usaha di Parimo Temu Kemitraan dengan Rumah BUMN
Raker tersebut membahas Rencana Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP), Rencana Pengesahan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antar Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea (IK-CEPA), Rencana Pengesahan Persetujuan Perdagangan Jasa Antara Negara Anggota ASEAN (ATISA) serta Pembahasan Kenaikan Komoditas yang Berpengaruh Terhadap Inflasi, Distribusi Bahan Pokok Menjelang Natal dan Tahun Baru.
Baca juga:Polisi Amankan Istri Siram Minyak Goreng Panas ke Suami
Terkait dengan perjanjian internasional, disampaikan Haekal, Komisi VI DPR RI sepakat terkait persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif regional (Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement, RCEP) pengesahannya akan dilakukan dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 84 ayat (3) huruf a. karena berdampak akan menimbulkan akibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat terkait dengan beban keuangan negara.
Pihaknya juga sepakat terkait persetujuan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antar Pemerintah republic Indonesia dan Pemerintah Republik Korea (Partnership Agreement Between The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Korea, IK-CEPA) pengesahan akan dilakukan dengan Undang-Undang, sesuai dengan UU Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan.
Baca juga: Perubahan UU Kejaksaan Diharap Bisa Mendorong Profesionalisme
Terkait rencana pengesahan persetujuan perdagangan jasa antara negara anggota ASEAN, ia menilai secara teknis memberikan dampak positif untuk perekonomian nasional secara mikro dan makro.
“Sehinga ratifikasi Selanjutnya persetujuan tersebut akan dilakukan melalui peraturan presiden (Perpres). Dan kami (komisi VI) minta Kemendag melakukan sosialisasi dengan instansi terkait dan pelaku usaha nasional setelah Perpres disahkan dan berlaku,” tutupnya. (*/fan)
Baca juga: Bahlil Dorong Volkswagen Bangun Industri Bahan Baku Baterai Listrik
