Walikota Makassar Berencana Menonjobkan Beberapa Kepala Dinas

<p>Ket Foto: Walikota Makassar Danny Pamanto (Foto/Instagram @dpramdhanpamanto)</p>
Ket Foto: Walikota Makassar Danny Pamanto (Foto/Instagram @dpramdhanpamanto)

Sulawesi Selatan, gemasulawesi – Walikota Makassar Danny Pomanto berncana menonjobkan beberapa kepala dinas. Hal ini disampaikannya beberapa waktu lalu.

Menonjobkan beberapa kepala dinas merupakan keputusannya, sebab yang memiliki kinerja buruk dan dinilai tidak sungguh-sungguh bekerja untuk Kota Makassar.

Pejabat-pejabat ini nantinyna diproses di Inspektorat bila hasil Sasaran Kinerja Pegawainya (SKP)nya tidak sesuai dengan standar yang diberikan Danny Pomanto.

Baca: Ratusan Kios Terbakar di Pasar Sentral Makassar

Waktu dekat ini, ia bakal mengumumkan nilai atau hasil SKP pejabat dilingkup Pemerintah Kota Makassar, khususnya untuk pejabat eselon II.

“Kita segera umumkan (SKP), kinerja buruk nantinya diproses di inspektorat,” ucap Danny.

Namun begitu, pembebasan tugas pejabat yang berkinerja buruk nanti tetap sesuai dengan prosedur.

Baca: Sekelompok Pemuda di Makassar Serang Pengendara Menggunakan Busur

Mereka nanti diberikan surat peringatan (SP). Bila sudah dua kali SP belum ada perubahan, sehingga inilah saatnya untuk di non job.

“Sudah dua kali SP, maka yang ketiga kali langsung dinon job,” tegas Danny Pomanto.

Danny pun membocorkan, sejumlah pejabat berpotensi non job merupakan yang menjadi OPD berkinerja rendah. Yang telah diumumkan di akhir tahun 2022 lalu.

Baca: Ratusan Siswa SD Kecewa Batal Tampil di Acara HUT Makassar

Diantaranya Bagian Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Perhubungan, Dinas Kependudukan dan KB, juga Dinas Perpustakaan.

Sedangkan untuk Kepala Bagian Barang dan Jasa (PBJ) Haris, telah dinon job ketika agenda mutasi, Selasa 24 Januari 2023 lalu.

Begitu pula dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Ariyati Puspasari Abadi telah diparkir menjadi staf ahli Pemkot Makassar.

Baca: Hadiri Apeksi, Wali Kota se-Indonesia Ikuti Malam Puncak HUT Makassar ke 415

Kendati demikian Danny Pomanto menegaskan, itu tak menjamin bila posisinya telah aman, bisa saja nanti ikut dinon job pasca pengumuman SKP.

“Biar telah dilantik masih dapat dinon job,” ujarnya.

Sebelumnya Walikota Makassar Danny Pomanto telah mewanti-wanti untuk terhadap sejumlah kepala dinas yang memiliki kinerja buruk, untuk melakukan perbaikan. (*/NRL)

Editor: Muhammad Azmi Mursalim

Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News

...

Artikel Terkait

wave

BPN Sulawesi Tengah Buka Lowongan Kerja

Dalam memenuhi kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sulawesi Tengah membuka lowongan.

Angka Piutang Pajak Sulawesi Utara Tembus Puluhan Miliar

Angka piutang pajak Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) tembus puluhan miliar. Hal ini disebabkan banyaknya wajib pajak kendaraan menunggak

Nama Gubernur Sulawesi Selatan Dicatut Untuk Modus Penipuan

Nama Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Sudirman Sulaiman dicatut oleh orang tak bertanggung jawab untuk modus penipuan.

Ratusan Ibu-Ibu Majelis Taklim di Parimo Ikut Sosialisasi Arrum Haji

Ratusan ibu-ibu majelis taklim di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah mengikuti kegiatan Sosialisasi Arrum Haji

Cegah Konflik Agraria Pemerintah Sulteng Lakukan Penataan Aset Lahan

Pemprov Sulteng akan melakukan penataan terhadap aset tanah milik pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan untuk cegah konflik agraria.

Berita Terkini

wave

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.

PAD Parigi Moutong Tembus 106 Persen Saat Total Pendapatan Anggaran 2025 Meleset dari Target

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parigi Moutong TA 2025 sukses tembus 106,08%. Simak rincian APBD, nilai SiLPA, dan raihan opini WTP


See All
; ;