Nasional, gemasulawesi – Untuk pemilu 2024 yang akan dilangsungkan di bulan Februari nanti, ketiga capres dan cawapres diwajibkan menyerahkan dokumen visi dan misi ke KPU saat pendaftaran capres dan cawapres.
Untuk pasangan capres dan cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, mereka menyerahkan dokumen visi dan misi di urutan kedua setelah Anies Baswedan dan Cak Imin.
Sedangkan pasangan capres dan cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menjadi yang paling terakhir menyerahkan dokumen visi dan misinya di tanggal 25 Oktober 2023 lalu.
Untuk menarik suara masyarakat, ketiganya memiliki program, visi dan misi yang berbeda-beda satu sama lain.
Seperti misalnya Anies Baswedan dan Cak Imin yang menjanjikan tersedianya 15 juta lapangan kerja baru.
Untuk Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, mereka mencanangkan 17 juta lapangan pekerjaan.
Dan Prabowo Subianto serta Gibran Rakabuming Raka yang lebih memilih menyebutkan akan menyediakan lapangan kerja baru yang seluas-luasnya.
Menurut seorang pakar, untuk sektor ketenagakerjaan, setelah dianalisis dan diteliti lebih lanjut, ketiga pasangan capres dan cawapres tidak memiliki terobosan yang signifikan dalam mengubah masa depan kaum pekerja.
“Visi dan misi yang ditawarkan ketiganya masih normatif jika dilihat dari faktor memperjuangkan nasib pekerja ke depannya,” ujarnya.
Pakar tersebut menambahkan bahkan mungkin visi dan misi yang diusung mereka akan menimbulkan masalah baru untuk di kemudian hari nanti.
Tentang membuka lapangan kerja baru, ketiga pasangan capres dan cawapres tidak dapat memproyeksikan dengan tepat.
“Jika dilihat lebih lanjut, data angka pengangguran dan pertumbuhan angkatan kerja baru per tahunnya tidak mereka gali dengan akurat,” jujurnya.
Selain itu, komitmen dari ketiga pasangan capres dan cawapres tentang pelanggaran hak orang bekerja ke luar negeri juga tidak dicantumkan oleh mereka.
Disebutkan jika hal tersebut menjadi penting karena pernah terjadi kasus yang terjadi di zaman pemerintahan SBY dan Jokowi.
Keduanya diketahui melarang warga bekerja ke Arab Saudi di tahun 2012 hingga 2023.
Baca: Ajak Masyarakat Ikut Aksi Bela Palestina Besok, Anies Baswedan Sebut Palestina Urusan Kemanusiaan
Pada Oktober 2023, karena adanya aksi protes dari aktivis pekerja mahasiswa akhirnya Jokowi membukanya kembali namun dengan persyaratan yang ketat. (*Mey)
