Nongkrong di Warkop Saat PPKM, Petugas Dishub Dipecat

<p>Foto: Prosesi pemecatan delapan petugas Dishub DKI Jakarta.</p>
Foto: Prosesi pemecatan delapan petugas Dishub DKI Jakarta.

Berita nasional, gemasulawesi– Ulah sejumlah petugas Dishub DKI Jakarta nongkrong di Warkop saat PPKM darurat berujung pemecatan.

Pemecatan petugas Dishub digelar di halaman Balai Kota DKI Jakarta, Jumat 9 Juli 2021.  Dalam apel itu, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liput menyebut, para PJLP melanggar Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Nomor 875 Tahun 2021 Tentang PPKM Darurat covid-19.

“Dan karena adanya pelanggaran terhadap peraturan gubernur yang ada maka kepada jajaran Dishub yang melakukan pelanggaran sudah kami lakukan pemeriksaan secara ketat dan telah memenuhi unsur untuk diberikan sanksi kategori berat yaitu berupa pemutusan hubungan kerja dan dilaksanakan mulai hari ini tanggal 9 Juli 2021. Ini sebagai peringatan kepada seluruh jajaran Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas selalu taat akan regulasi yang ada,” ujar Syafrin, di Jakarta, Jumat 9 Juli 2021.

Pemecatan langkah pendisplinan

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, juga menghadiri prosesi Pemecatan petugas Dishub itu. Anies Baswedan menyebut ini sebagai langkah pendisiplinan terhadap jajarannya.

Baca juga: Hindari Pemalsuan Dokumen, Kemenag Terbitkan Kartu Nikah Digital

Ia menyebut, langkah pemecatan petugas Dishub dilakukan Dinas Perhubungan adalah langkah yang tepat.

Nongkrong di Warkop Saat PPKM, Petugas Dishub Dipecat
Foto: Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

“Langkah pendisiplinan karena pribadi-pribadi yang mengenakan seragam, bergerak, bertindak, berbuat atas nama negara. Orang-orang yang bertindak atas nama negara, dia tidak patut untuk justru melanggar ketetapan sudah ditentukan,” tegas Anis.

Baca juga: Parigi Moutong Batalkan Tatap Muka di Sekolah

Anies menyatakan delapan petugas Dishub ini terbukti melanggar aturan PPKM Darurat saat ini diterapkan. Menurutnya, rombongan aparat tidak mematuhi ketentuan harus angkat kaki.

“Dan rombongan tidak berdedikasi, silakan keluar dari barisan, bila tidak mundur kami menghentikan,” tegasnya.

Ia mengatakan langkah ini diambil untuk menjamin upaya penegakkan hukum di Jakarta berjalan lurus.

Baca juga: Asupan Gizi Seimbang Jaga Imunitas Tubuh Saat PPKM Darurat

Dia pun mengapresiasi aparat Dinas Perhubungan DKI Jakarta menjadi garda terdepan penanganan covid-19.

“Kepada semua supaya disiplin dan justru aparatur negara harus menjadi contoh bahwa semua usaha untuk mendisiplinkan harus dilaksanakan semua, apalagi oleh pribadi-prinadi yang bekerja, bergerak atas negara. kKhusus Dinas Perhubungan, seluruh jajarannya adalah yang paling depan,” tutupnya. (**)

Baca juga: Dinkes Belum Jadwalkan Vaksinasi Anak Parigi Moutong

...

Artikel Terkait

wave

Amerika Serikat Hingga Jepang Donasi Vaksin Covid-19 ke Indonesia

Berita nasional, gemasulawesi&#8211; Kemenlu menyebut beberapa negara akan donasi vaksin covid-19 ke Indonesia. Mulai Amerika Serikat, Belanda hingga Jepang. “Amerika akan kirim vaksin moderna untuk Indonesia,” ungkap Juru bicara Kementerian Komunikasi dan Informasi, Dedy Permadi dalam konferensi pers harian PPKM Darurat yang dilakukan secara daring, Jumat 9 Juli 2021. Ia melanjutkan, dalam dua hari kedepan [&hellip;]

Asupan Gizi Seimbang Jaga Imunitas Tubuh Saat PPKM Darurat

Masyarakat dituntut menjaga asupan gizi seimbang menjaga imunitas tubuh saat PPKM darurat, juga memprioritaskan aktivitas dari rumah saja.

Kemendagri Usulkan Perbaikan Sistem Registrasi Kartu Prabayar

Kemendagri mengusulkan perbaikan sistem registrasi kartu prabayar untuk telepon selular, mencegah penyalahgunaan Nomor Induk Kependudukan NIK

Indonesia Turun Kelas, Ini Untung dan Resikonya

Indonesia turun kelas dari negara penghasilan menengah ke atas menjadi negara berpenghasilan menengah ke bawah. Ini keuntungan dan resikonya.

Hindari Pemalsuan Dokumen, Kemenag Terbitkan Kartu Nikah Digital

Kemenag menerbitkan Kartu Nikah Digital untuk melengkapi Buku Nikah sebagai syarat keabsahan pernikahan dari Kantor Urusan Agama atau KUA.

Berita Terkini

wave

Skandal Nepotisme di Kantor Wakil Bupati Parimo: Proyek Rehab Diduga "Diatur" untuk Keponakan Sendiri

Aroma Nepotisme menguat paska teridentifikasi ponakan Wabup mengerjakan Rehab ruangan wakil bupati Parigi moutong.

Nama Wakapolda Terseret Isu Bekingi PETI di Parigi Moutong, Helmi: Kita So Suruh Tangkap

Nama Wakapolda Sulteng, Brigjen Pol Dr. Helmi Kwarta Kusuma Putra Rauf, S.I.K., M.H., dicatut dalam pusaran PETI di Parigi Moutong.

Kapolres Parigi Moutong AKBP Hendrawan Agustian: Kami Akan Turunkan Tim Menyisir PETI Desa Tombi

Kapolres Parigi Moutong, AKBP Hendrawan Agustian, sebut akan turunkan tim untuk menyisir PETI di Desa Tombi.

Buntut Dugaan Pungli di PETI Desa Tombi, Polres Parigi Moutong Akan Panggil BPD dan Pemerintah Desa Setempat

Dugaan Pungli pemerintah desa Tombi terhadap pelaku tambang ilegal mendapat respon Polres Parigi moutong.

Dugaan Pungutan Liar Pemerintah Desa pada Penambangan Ilegal di Desa Tombi Mencuat

Setelah Sipayo, Giliran Desa Tombi coba melegalkan pungutan terhadap pelaku tambang ilegal yang tertuang dalam berita acara berkop surat BPD


See All
; ;