Berita nasional, gemasulawesi– Indonesia turun kelas dari negara berpenghasilan menengah ke atas menjadi negara berpenghasilan menengah ke bawah. Ini keuntungan dan resikonya.
“Dalam konteks pinjaman bilateral, Indonesia bisa mendapatkan bunga lebih murah karena dianggap negara satu level di atas negara miskin. Sementara kalau pinjam ke investor di pasar keuangan, bunga berisiko lebih mahal karena turunnya status ini,” ungkap Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara, Jumat 9 Juli 2021.
Penilaian dan klasifikasi kelas dari Bank Dunia sangat penting, ketika suatu negara dinilai berpenghasilan rendah, maka lembaga internasional akan memberi bantuan berupa keringanan bunga.
Tetapi investor asing justru menganggap Indonesia turun kelas sebagai risiko. Sehingga perlu penawaran imbal hasil lebih tinggi dari pemerintah saat menerbitkan utang.
Di satu sisi, bunga lebih rendah dari lembaga internasional bisa dimanfaatkan Indonesia untuk menarik utang lebih murah.
Namun, Indonesia turun kelas juga memberi risiko di sisi lain.
Baca juga: Ekonom: Potensi Warisan Utang 10 Ribu Triliun Rupiah
“Ini bisa memberi risiko ke pembayaran bunga yang terus naik dan kontraproduktif dengan upaya naik kelas,” ungkapnya.
Selain itu, ketika suatu negara terlalu banyak menarik utang, maka akan semakin menumpuk, meski tingkat bunga didapat lebih rendah.
baca juga: Penanganan Stunting di Sulawesi Tengah Butuh Kerjasama Semua Pihak
Tumpukan utang selanjutnya bisa membuat pertumbuhan ekonomi berjalan lambat, karena fiskal harus mulai dikonsentrasikan untuk mencicil pembayaran utang.
“Saya khawatir Indonesia masuk debt overhang, sehingga naiknya pinjaman justru membuat ekonomi sulit tumbuh tinggi dan pada akhirnya tidak naik kelas. Ini karena beban bunga utang berisiko mengurangi ruang fiskal untuk memacu sektor produktif lain,” jelasnya.
Baca juga: 12,3 Persen Akumulasi Vaksinasi covid-19 Sulawesi Tengah
Senada dengan itu, Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede juga mengatakan, Indonesia turun kelas akan membuat pemerintah mendapat tingkat bunga pinjaman bilateral dan multilateral lebih murah untuk tenor pinjaman 10-20 tahun.
Tetapi, tingkat bunga ini tetap tidak sekompetitif bila pemerintah mengandalkan penghimpunan dana dari penerbitan utang lokal berdenominasi rupiah dan menyasar investor domestik.
Baca juga: DPRD Tunggu Usulan Pembiayaan PPPK Parigi Moutong
Sebab, penerbitan utang lokal lebih minim risiko nilai tukar ketimbang menarik utang dari luar negeri dengan denominasi valas, meski bunganya menurun.
“Selain itu, mengingat rating Indonesia yang investment grade, akan lebih kompetitif apabila pemerintah masih mengupayakan penerbitan obligasi di dalam negeri,” tutupnya. (***)
Baca juga: Parigi Moutong Ikuti Sosialisasi Inovasi Daerah dan IGA 2021
