Berita parigi moutong, gemasulawesi– Target tingkatkan Pendapatan Asli Daerah disingkat PAD, DPRD minta Pemda segera naikkan NJOP tanah di Kabupaten Parimo Sulteng.
“Terdapat beberapa NJOP tanah warga di Parimo masih warisan dari Kabupaten Donggala Sulteng,” ungkap Anleg DPRD Parimo H Suardi, saat rapat bersama Pemda, di kantor DPRD Parimo, Selasa 25 Agustus 2020.
Ia melanjutkan, nilai yang tertera pada NJOP masih rendah. Jadi, potensi penerimaan pendapatan daerah dari pajak daerah, akan ikut berkurang.
Baca Juga: Hosting Murah Batam, Solusi Kebutuhan Online Anda
Bapenda Parimo selaku OPD yang menaungi pengelolaan penerimaan pendapatan daerah dari pajak kata dia, sebaiknya segera mencari solusi.
“Apalagi pada masa pandemi virus corona, kegiatan perekonomian nampak menurun,” tuturnya.
Terkait usulan dari DPRD, Kepala Bapenda Parimo M. Yasir, SE mengatakan pihaknya telah melakukan penyesuaian nilai NJOP beberapa objek tanah di seluruh wilayah Kabupaten Parimo.
Namun, karena masalah keterbatasan anggaran maka hanya beberapa desa saja yang sudah menyesuaikan dengan nilai NJOP terkini.
“Tahun 2019, dengan anggaran yang cukup banyak pihaknya mampu menyelesaikan penyesuaian NJOP pada 100 desa,” urainya.
Karena faktor pandemi virus corona pada tahun ini kata dia, maka berdampak pada anggaran Bapenda Parimo yang berkurang untuk kembali melaksanakan penyesuaian nilai NJOP di Parigi Moutong.
Pihaknya, optimis bisa menyelesaikan target itu. Demi bisa mencapai target penerimaan pendapatan daerah.
Untuk realisasi pemasukan PAD, Kabupaten Parimo Sulteng sudah merealisasikan sekitar 42 persen ke kas daerah.
Masih ada beberapa bulan lagi hingga akhir tahun 2020, untuk dapat mencapai target realisasi pemasukan PAD Parimo.
“Dari target 42 persen penerimaan PAD, diantaranya dari penerimaan pajak PBB. Namun, paling banyak penyumbang penerimaan dari sektor galian c,” jelasnya.
Diketahui, NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.
Pada bidang properti, NJOP adalah nilai yang ditetapkan negara sebagai dasar pengenaan pajak bagi PBB. Perkembangan sebuah kawasan membuat nilai jual properti meningkat.
Untuk mengantisipasinya, pemerintah melalui menteri keuangan menetapkan pembayaran NJOP adalah setiap tiga tahun sekali.
Namun, di daerah tertentu yang berkembang sangat pesat, mengakibatkan nilai jual naik signifikan, penetapan Nilai Jual Objek Pajak bisa dilakukan setahun sekali.
Penetapan NJOP adalah per meter persegi dan seringkali diasumsikan sebagai harga terendah dari sebuah properti. Biasanya properti yang dijual dengan harga 1,5 hingga dua kali lipat dari harga Nilai Jual Objek Pajak.
Laporan: Muhammad Rafii
